Oleh. Cahya Lailatul Fitriyah
(Aktivis Literasi Peduli Generasi)
Media kembali menyoal terkait IKN, Pak Joko Widodo meresmikan Mayapada Hospital sebagai rumah sakit kedua di IKN. Pasalnya, penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) ini tidak terlalu banyak. Namun, di tempat yang orangnya banyak dan mereka sangat butuh akan perawatan dengan fasilitas yang memadai justru tidak ada. Para intelektual pun mengamati hal tersebut, “Mau ngobatin siapa?”
Di sisi lain, Indonesia yang sudah terlilit utang bingung untuk melanjutkan proyek tersebut. Presiden Joko Widodo pun menjadikan IKN sebagai salah satu agenda yang dipromosikan, baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi. Dilansir dari katadata.co.id ,
Otorita IKN telah mengantongi lebih dari 300 Letter of Intent (LoI) berupa pengajuan niat atau ketertarikan investor untuk membangun sejumlah fasilitas di IKN Nusantara. “Ibukota baru Nusantara berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan,” ujar Jokowi.
IKN ibarat proyek mercusuar, tidak berbasis kebutuhan rakyat dan kemampuan negara. Menggantungkan biaya pembangunan pada investor adalah Langkah berbahaya. Padahal potensi modal sejatinya ada banyak hal diantaranya melalui pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah yang mampu menjadi sumber pendapatan negara, apalagi pada investor asing yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Di sisi lain, fakta hingga saat ini belum ada investor asing ditengah berbagai macam insentif yang disediakan oleh pemerintah menunjukkan tanda tanya proyeksi keberhasilan program tersebut.
Kebijakan yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak seperti proyek negara, pendidikan, keamanan terutama kesehatan, semestinya tidak diserahkan kepada swasta atau asing. Namun, di Indonesia paradigma berpikir kapitalistik justru memperdagangkan semua yang ada, termasuk pengelolaan kesehatan tersebut mereka serahkan pada swasta.
Sebisa mungkin negara seharusnya tidak pernah melibatkan swasta dalam investasi di ibu kota negara. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan sektor-sektor strategis. Pembangunan fasilitas umum seperti universitas, rumah sakit, kantor hukum seharusnya pemerintah yang menanggung semuanya.
Walaupun negara tidak mampu untuk meneruskan proyek tersebut dengan kendala biaya maka sebaiknya tidak dibangun terlebih dahulu. Karena hal itu sama saja memberikan peluang pada swasta untuk di investasi oleh mereka. Apalagi itu adalah swasta asing. Alhasil, negara tidak memiliki kedaulatan.
Dikutip dari Mediaumat Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Erwin Permana mengatakan, dengan adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah telah membuktikan bahwa negara ini sebenarnya kaya raya. Kekayaan alam yang sangat luar biasa ini seharusnya dikelola sebagaimana mestinya. Jika negara mampu mengelola itu semua maka dapat dipastikan negara akan memiliki pemasukan yang banyak.
“Negara akan kaya raya sehingga tidak ada isu kekurangan anggaran dalam setiap rencana pembangunan yang dilakukan oleh negara. kalau tata kelolanya kapitalisme, semua kekayaan kita diserahkan kepada swasta. Jadi yang menjadi penyakit utama kita itu sebetulnya adalah penerapan kapitalisme,” Pungkas Erwin
Berbeda dengan negara Islam. Islam akan menjadikan pembangunan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat sehingga apapun yang dibangun berbasis pada kebutuhan rakyat yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua dikarenakan kesadaran masyarakat dan pemimpinnya bahwa semua akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa Taala.
Bukti historis juga telah membuktikan di masa masa pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik beliau membangun jalan raya dan melakukan perbaikan. sang khalifah sangat memperhatikan rute menuju Baitul Haram. Juga pembangunan rumah sakit pertama yang dikenal sebagai bimaristan. Fasilitas ini dibangun di masa pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik. Sarana tersebut digunakan untuk merawat dan mengisolasi pasien kusta atau lepra. Saat itu, kusta adalah penyakit endemik yang perlu penanganan serius. Pembangunan rumah sakit berlanjut di era kekhalifahan Harun Al Rasyid.
Islam memiliki banyak sekali sumber keuangan negara, salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga dalam membangun infrastruktur negara tidak bergantung pada investor swasta apalagi investor asing. Islam menjaga kemandirian negara dalam melaksanakan program pembangunan apapun. Tidak pantas bagi kaum muslim jika masih berharap pada negara yang sudah tidak lagi mengadopsi sistem Islam. Biar 1000 ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan mereka janjikan bahkan dengan mulut yang sampai berbusa-busa, tidak satu pun yang mereka lunasi dengan sempurna. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur’an,
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧
“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)
Dengan Islam, seluruh umat manusia memperoleh rahmat, baik yang langsung atau tidak langsung dari agama yang dibawa Rasulullah Muhammad. Tetapi, kebanyakan manusia masih mengingkari padahal rahmat yang mereka peroleh adalah rahmat dan nikmat dari Allah Taala.
Untuk hal itu, tidak pantas bagi kaum muslim jika masih berharap pada negara yang sudah tidak lagi mengadopsi sistem Islam. Biar 1000 ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan mereka janjikan bahkan dengan mulut yang berbusa-busa, tidak satupun yang mereka lunasi dengan sempurna. Alhasil, hanya dengan negara yang menerapkan Islamlah kebutuhan rakyat dapat diberikan secara merata dan keseluruhan. Maka dari itu, mari kita tegakkan negara Islam, negara yang menerapkan peraturan syariah Allah secara kaffah dengan mengerahkan seluruh akal dan jiwa kita dalam juang dakwah. Allahuakbar. Wallahu a’lam bi ash-shawab.
