Oleh. Q.Rosa
Hampir 78 tahun Indonesia merdeka, tetapi gurita kemiskinan terus jadi PR yang belum jua teratasi. Negeri gemah ripah ini terus didera dengan angka kemiskinan yang tak kunjung menurun.
Bank Dunia mengeluarkan laporan bertajuk “Indonesia Poverty Assessment” pada Senin (9/5/2023). Sebuah analisis Tetang garis kemiskinan. Bank Dunia meminta agar definisi kemiskinan di Indonesia diubah dan diperluas.
Sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57 persen atau lebih tinggi dari Maret 2022 yang 9,54 persen (Kompas.id, 16/01/2023), dengan standar nilai 1,9 PPP per hari. Persoalannya angka tersebut akan naik drastis jika kita menggunakan standar yang rekomendasikan oleh Bank Dunia saat ini.
Sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menanggapi rekomendasi Bank Dunia tersebut. Jika ukuran garis kemiskinan adalah angka paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$3,2 PPP per hari, maka angka kemiskinan akan meningkat drastis menjadi 40%, sungguh angka yang sangat fantastis dan tak pantas disematkan pada negeri yang sangat kaya SDA.
Kemiskinan Buah Kapitalisme
Ada banyak faktor yang dianggap menjadi penyebab kemiskinan, diantara karena faktor ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, UMR yang rendah, kesempatan kerja, tingginya harga kebutuhan pokok hingga inflasi. Persoalan-persoalan ekonomi terutama pasca pandemi covid-19 terus menuai persoalan hingga sulit didongkrak.
Faktor lain yang sering dianggap sebagai pemicu meningkatnya angka kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Faktor ini sangat berperan karena tingkat pendidikan menjadi syarat para pencari kerja.
Faktor lainnya adalah akses sumber daya yang terbatas. Terbatasnya sumber daya alam ataupun sumber modal menjadikan masyarakat kesulitan mengembangkan usaha ataupun pekerjaannya yang bisa menopang ekonomi keluarganya.
Lepas dari sebab-sebab di atas, jika kita cermati secara mendalam, persoalan mendasar kemiskinan ini terjadi lebih disebabkan karena diterapkannya sistem kapitalisme.
Sistem politik ekonomi kapitalis yang menjamin kebebasan kepemilikan, menyebabkan SDA dapat dikuasai individu bahkan pihak asing. SDA yang melimpah dinegeri ini, tak lagi dikuasai negara, ini menyebabkan sumber APBN hanya mengandalkan pajak bahkan bergantung pada hutang luar negeri.
Selanjutnya sumber APBN tak lagi mampu menopang kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga keamanan. Lebih dari itu, negara mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi mereka yang berada di garis kemiskinan.
Sistem politik ekonomi kapitalis membuat mekanisme distribusi kekayaan tak merata dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat per person. Kekayaan alam dan kekayaan negara hanya berada disekitar oligarki. Mereka para pemilik modal dan para penguasa yang hidup sejahtera hingga tajir dan bergelimang harta.
Global wealth report tahun 2018 merilis bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk, dan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75, 3% total kekayaan penduduk Indonesia. Sungguh jurang ketimpangan yang sangat lebar. Jadi kemiskinan di negeri ini bukan semata pekerjaan dan peluang bisnis semata, tetapi lebih pada mekanisme sistem ekonomi yang berpihak pada kaum oligarki.
Politik Ekonomi Islam Pilihan Mengatasi Kemiskinan
Kemiskinan akan menjadi pr yang tak kunjung selesai. Solusi mengatasi hal ini dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah.
Syariah Islam memiliki mekanisme ekonomi antara lain, mewajibkan kaum laki-laki untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Untuk penopang kewajiban ini negara menjamin adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, baik pertanian/peternakan, industri maupun jasa
Jika sektor ekonomi diatas tak mampu menopang kebutuhan masyarakat, maka negara akan menyamin kebutuhan rakyat dengan Sember APBN yang melimpah baik dari zakat, harta negara maupun dari hasil kepemilikan umum.
Negara juga akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas bagi kaum laki-laki yang malas, tidak bertanggung jawab. Mekanisme ini akan memotivasi kaum laki-laki memiliki etos kerja tinggi.
Syariah Islam kaffah Juga memiliki sistem politik ekonomi yang tidak akan memberikan kesempatan pada individu apalagi pihak asing menguasai SDA yang hakikatnya menjadi milik umum. SDA dikelola negara tanpa investasi dan hutang dari pihak asing, dengan hasil seluruh masuk pada sumber APBN untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara umum maupun per individu. Faktor ini juga yang menyebabkan distribusi kekayaan alam dan kekayaan negara akan beredar diseluruh rakyat secara merata
Demikianlah, penerapan syariah Islam secara kaffah dengan mekanisme ekonomi dan sistem politik ekonominya akan mampu menyejahterakan rakyat. Karena sistem ini buatan Allah Sang penguasa alam yang tentu lebih paham tentang kondisi manusia dengan segala kebutuhannya.
