Oleh. Rahma Wati, (Kontributor MazayaPost.com| Pemerhati Sosial dan Politik-Deli Serdang)
Fenomena tingginya angka pengangguran lulusan Perguruan tinggi yang menganggur kembali menjadi sorotan. Dikutip KOMPAS .com, gelar sarjana tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman pengangguran. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional, per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana) (7/8/2026).
Fenomena ini menjadi tanda tanya besar. Mengingat lulusan sarjana hasil lulusan universitas merupakan tenaga kerja yang harusnya sudah siap bekerja dan ada lapangan kerjanya. Namun, tingginya tingkat pengangguran ini menunjukkan adanya faktor ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga siap kerja yang di hasilkan tiap tahunnya.
Adapun penyebab pengangguran merajalela ini disebabkan karena dampaknya dari penerapan sistem kapitalisme, mereka hanya menjadi pusat regulator yang mementingkan korporat, sehingga tidak akan adanya keterbukaan lapangan kerja dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, terjadilah kesenjangan antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja lebih banyak pencari kerja dibandingkan lapangan kerja. Negara malah menyerahkan semua tanggung jawab pembuka lapangan kerja kepada pihak swasta/korporasi dengan membuka investasi sebesar-besarnya kepada pihak penggerak dan pengelolaan sumber daya manusia diserahkan pada swasta.
Selain itu, sistem ini juga memperburuk ketimpangan sosial. Pemerintah lebih banyak mengembangkan sektor ekonomi nonriil seperti saham, perbankan berbasis ribawi, dan sektor keuangan lainnya yang sebenarnya tidak menciptakan lapangan pekerjaan riil. Sektor ekonomi nonriil ini hanya memperkaya segelintir konglomerat tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, ketidakadilan hukum yang merajalela, kasus korupsi yang terus meningkat serta beban utang negara yang bertambah menjadi beban untuk rakyat. Inilah wajah buruk kapitalisme yang hanya berfokus pada keuntungan segelintir orang atau oligarki sehingga menyebabkan jurang tajam pemisah antara si kaya dan si miskin.
Dengan demikian dibalik tingginya angka pengangguran pada saat ini, jelas bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi pengangguran. Semua ini mustahil dimanifestasikan dalam sistem hidup Sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, dan hanya mampu diwujudkan dalam sistem yang menjamin pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
Islam menawarkan solusi yang fundamental dan komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan hidup termasuk mengatasi masalah pengangguran. Sistem ekonomi Islam tegak di atas prinsip kepemilikan yang khas, yang membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu. Harta seperti barang tambang adalah milik umum dimana negara yang akan mengelolanya secara mandiri untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari sini negara akan mampu menjamin bukan hanya kebutuhan primer masyarakat akan tetapi juga berbagai kebutuhan pelengkapnya.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas harus ada perubahan sistemis dengan penerapan sistem Islam. Penerapan sistem Islam mempersiapkan generasi muda tidak hanya untuk menjadi tenaga kerja, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan peradaban yang gemilang.
Sejatinya, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, namun karena kesalahan dalam pengelolaan dan dalam pengambilan kebijakan, aset publik ini dinikmati segelintir pemodal dan pejabat pemerintah. Padahal, jika SDA yang melimpah ini diolah dengan sistem Islam tidak akan adanya rakyat yang menganggur tidak mendapatkan pekerjaan, miskin dan juga meminta-minta. Ditambah lagi peran negara yang bertindak sebagai raa’in akan memenuhi kebutuhan primer individu dan memfasilitasi kebutuhan kolektif hingga infrastruktur sekalipun dan tidak adanya pajak atau pungutan lain yang memberatkan rakyat.
Demikian pula dengan masalah pengangguran dan kesenjangan ekonomi ini bukan sekadar lubang kecil yang bisa ditambal, melainkan kerusakan sistemik yang membutuhkan perombakan total dengan fondasi sistem Islam yang komprehensif di bawah kepemimpinan yang amanah, demi mencapai kesejahteraan sejati di dunia dan akhirat. Wallahualam bisawab.
Views: 0
