Oleh. Hadaina, M.Psi. (Kontributor MazayaPost.com| Konselor)
Sejarah bangsa ini berkali-kali menunjukkan bahwa ketika mahasiswa turun ke jalan dalam jumlah besar, sesungguhnya ada persoalan serius yang sedang dirasakan masyarakat. Mahasiswa tidak hidup di ruang hampa. Mereka adalah bagian dari rakyat yang merasakan mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja, melemahnya daya beli, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan publik.
Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah. Ribuan mahasiswa menggelar aksi yang mengusung berbagai tuntutan, mulai dari persoalan ekonomi, pemborosan anggaran negara, harga kebutuhan pokok, hingga kritik terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini (Suara.com, 15/06/2026; IDN Times, 14/06/2026).
Bahkan sejumlah kelompok mahasiswa menggaungkan narasi “Reformasi Jilid II” sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin memprihatinkan (IDN Times, 14/06/2026).
Namun yang menarik, respons pemerintah justru memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat. Alih-alih menjadikan demonstrasi sebagai alarm bahaya yang harus segera ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan yang nyata, berbagai tanggapan yang muncul cenderung bernada defensif. Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa adalah bagian dari demokrasi dan akan dijadikan masukan, sementara di sisi lain mahasiswa menilai persoalan yang mereka angkat merupakan masalah konkret yang membutuhkan solusi segera, bukan sekadar janji untuk dikaji kembali (IDN Times, 14/06/2026; Liputan6, 15/06/2026).
Inilah yang dalam istilah populer disebut sebagai tone deaf: ketidakmampuan membaca kegelisahan publik secara utuh. Ketika rakyat mengeluhkan harga yang terus naik, lapangan kerja yang semakin sulit, dan tekanan ekonomi yang semakin berat, yang mereka butuhkan bukanlah narasi bahwa pemerintah sedang bekerja keras. Mereka ingin melihat hasil nyata yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih memprihatinkan lagi, di tengah meningkatnya gelombang kritik dari mahasiswa dan masyarakat sipil, publik justru disuguhi berbagai pertemuan elite dan figur-figur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan penyelesaian persoalan rakyat. Pesan yang tertangkap oleh masyarakat menjadi sangat problematis: ketika mahasiswa berteriak mengenai nasib bangsa, perhatian kekuasaan justru tampak lebih banyak tersedot pada urusan pencitraan politik dan konsolidasi kekuatan.
Akibatnya, muncul kesan bahwa penguasa lebih sibuk mengelola persepsi daripada menyelesaikan akar persoalan. Kritik dijawab dengan klarifikasi. Keresahan dijawab dengan konferensi pers. Kemarahan publik dijawab dengan narasi bahwa pemerintah telah bekerja. Padahal yang sedang dipertanyakan bukan seberapa keras pemerintah bekerja, melainkan seberapa besar hasil kerja itu benar-benar dirasakan rakyat.
Fenomena ini sesungguhnya bukan sekadar masalah komunikasi politik. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada karakter sistem demokrasi kapitalistik itu sendiri. Dalam sistem ini, kekuasaan sering kali lebih fokus menjaga stabilitas politik dan kepentingan elite dibanding memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Ketika kebijakan dibuat berdasarkan kalkulasi politik dan kepentingan ekonomi kelompok tertentu, maka aspirasi rakyat mudah berubah menjadi sekadar data statistik yang dibahas dalam rapat-rapat formal. Rakyat hanya didengar ketika suara mereka berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan.
Tidak mengherankan jika demonstrasi terus berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya. Wajah pemerintah boleh berganti, tetapi pola masalahnya tetap sama. Mahasiswa turun ke jalan, pemerintah menerima aspirasi, dialog dilakukan, janji diberikan, lalu persoalan yang sama kembali muncul beberapa waktu kemudian.
Karena itu, masalah yang sedang terjadi hari ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar ketidakpuasan mahasiswa terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Ini adalah sinyal bahwa ada krisis kepercayaan yang semakin membesar antara rakyat dan penguasa.
Dalam Islam, pemimpin diposisikan sebagai ra’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab secara langsung terhadap urusan masyarakat. Kekuasaan bukan alat untuk mempertahankan citra, melainkan amanah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyelesaikan persoalan mereka. Keberhasilan pemimpin tidak diukur dari seberapa baik narasi yang dibangun, melainkan dari seberapa nyata kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, ketika mahasiswa turun ke jalan membawa keresahan rakyat, yang dibutuhkan bukan sekadar penerimaan simbolik atau dialog seremonial. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara mendasar dan menghadirkan solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Jika suara mahasiswa terus dianggap sebagai gangguan yang harus diredam dengan retorika, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya popularitas pemerintah, melainkan kepercayaan rakyat terhadap seluruh sistem yang ada. Ketika kepercayaan itu runtuh, sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari jalanan. Wallahualam bisawab.
Views: 0
