Oleh. Risna
(Kontributor MazayaPost.com)
Makan Bergizi Gratis. Dari namanya saja, program ini terdengar seperti sesuatu yang baik. Anak-anak sekolah mendapatkan makanan, kebutuhan gizi dibantu, orang tua pun terbantu. Namun, bagaimana kalau makanan yang seharusnya membuat sehat justru membuat banyak orang sakit?
Belakangan, kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah. Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Agam, hingga Tana Toraja menjadi beberapa wilayah yang mengalami kejadian serupa (CNN Indonesia, 4/09/2026). Di Sidoarjo saja, jumlah korban pada 3 September 2026 mencapai 664 orang. Sebanyak 77 orang di antaranya masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan (detik.com, 3/09/2026).
Tentu kondisi seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah pun mengambil langkah. Salah satunya dengan menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah untuk dilakukan evaluasi.
Sementara itu, BGN menyebut adanya kelalaian dalam pelaksanaan prosedur, termasuk persoalan waktu distribusi makanan (detik.com, 3/09/2026). Kalau begitu, apakah selesai?
Petugas melanggar SOP, kemudian diberi sanksi. SOP diperbaiki. Setelah itu program berjalan lagi.
Rasanya tidak sesederhana itu.
Menilik Akar Masalah
Kalau kejadiannya berulang, jangan berhenti di kesalahan petugas
Kesalahan dalam menjalankan SOP memang harus dievaluasi. Tidak ada yang membenarkan kelalaian, apalagi ketika dampaknya menyangkut kesehatan banyak orang.
Di sini, ada satu hal yang perlu kita tanyakan, kenapa masalah yang serupa bisa berulang di berbagai daerah? Kalau hanya satu petugas yang lalai, mungkin memang persoalannya ada pada individu. Akan tetapi, ketika kejadian serupa muncul di tempat yang berbeda, bukankah kita perlu melihat bagaimana sistem yang ada di belakangnya?
MBG bukan program kecil. Ada banyak makanan yang harus disiapkan, diolah, dikemas, kemudian didistribusikan dalam waktu tertentu. Artinya, yang perlu dipastikan bukan cuma ada atau tidaknya SOP. Tempat pengolahan harus layak. Peralatan harus memadai. Bahan makanan harus terjaga.
Proses memasak dan penyimpanan harus benar. Distribusi juga perlu diperhatikan sampai makanan benar-benar diterima dan dikonsumsi. Semua bagian itu saling berkaitan.
Kalau satu bagian bermasalah, dampaknya bisa dirasakan banyak orang sekaligus. Karena itu, ketika kasus keracunan terjadi berulang, rasanya kurang tepat kalau persoalannya berhenti pada kalimat, “Ini karena SOP tidak dijalankan.”
SOP memang penting. Akan tetapi, SOP hanya akan berjalan kalau keseluruhan proses di belakangnya juga siap.
Jangan sampai target program lebih penting daripada keselamatan rakyat.
Di sinilah kita perlu melihat lebih jauh bagaimana sebuah program publik dijalankan. Program dengan cakupan yang besar tentu membutuhkan kesiapan yang besar pula. Jangan sampai target jumlah porsi yang harus dibagikan membuat aspek keamanan makanan justru tidak mendapatkan perhatian yang sama besarnya. Sebab, bagi masyarakat yang menerima makanan tersebut, ini bukan sekadar angka capaian program. Ini makanan yang masuk ke tubuh mereka.
Ketika makanan bermasalah, yang menerima akibatnya juga masyarakat. Maka pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah muncul korban. Jangan sampai negara baru bergerak ketika masyarakat sudah sakit.
Pengawasan justru perlu dilakukan sejak awal. Mulai dari tempat pengolahan, bahan yang digunakan, proses memasak, penyimpanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi. Dengan begitu, pengawasan bukan sekadar mencari siapa yang salah setelah kejadian, tetapi benar-benar memastikan masalah bisa dicegah sebelum masyarakat menjadi korban.
Islam Menjamin Keselamatan Jiwa dan Kebutuhan Asasi Rakyat
Islam memandang rakyat sebagai amanah. Kalau kita melihat persoalan ini dari kacamata Islam, ada hal yang sangat mendasar. Mengurus rakyat bukan sekadar menjalankan program pemerintah. Ada amanah di dalamnya.
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap pemimpin adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, ketika negara mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka tanggung jawabnya tidak berhenti pada “program sudah terlaksana”. Apakah rakyat mendapatkan haknya dengan baik?
Apakah makanan yang diberikan benar-benar layak? Apakah ada pengawasan yang memastikan mereka tidak dirugikan?
Pertanyaan-pertanyaan itu juga bagian dari tanggung jawab negara. Dalam Islam, negara hadir untuk mengurusi urusan rakyat. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rakyat semestinya dilakukan dengan cara yang benar, aman, efektif, dan tidak mengabaikan keselamatan mereka.
Pengawasan juga tidak seharusnya menunggu sampai masalah terjadi. Setiap hal yang menyangkut kepentingan masyarakat perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi, pengawasan bukan sesuatu yang dilakukan ketika masalah sudah meledak.
Pengawasan justru harus hadir sebelum masyarakat menjadi korban. Mekanisme yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan SOP. Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali keseluruhan pelaksanaannya. Bukan hanya bertanya, “Siapa yang melanggar SOP?” Tetapi juga bertanya, “Apakah sistem yang dibuat memang sudah mampu menjamin keamanan makanan sebanyak itu?”
Kalau masalah hanya diselesaikan di tingkat teknis, sementara persoalan di baliknya tidak disentuh, bukan tidak mungkin kasus serupa kembali terjadi. MBG memang bertujuan baik. Masyarakat tentu berharap program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi ini bisa berjalan dengan baik.
Namun demikian, niat baik saja tidak cukup. Program sebesar ini membutuhkan pengelolaan yang benar-benar menempatkan keselamatan dan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas. Sebab rakyat bukan sekadar penerima porsi makanan. Ada manusia di balik setiap porsi yang dibagikan.
Ketika satu program negara menyangkut kesehatan bahkan keselamatan mereka, maka sudah seharusnya setiap prosesnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Keracunan massal yang berulang semestinya menjadi alarm. Bukan hanya alarm bahwa SOP perlu diperbaiki, tetapi juga alarm bahwa pengelolaan dan pengawasan program perlu dilihat kembali dari hulunya. Pasalnya, tujuan memenuhi kebutuhan rakyat tidak boleh berujung pada rakyat yang justru menjadi korban. Wallahualam basawab.
Views: 0
