Sumpah Sejahtera, tetapi Kritik dibungkam

Di atas mimbar dengan gaya khasnya yang berapi-api, Presiden Prabowo menegaskan sumpahnya untuk melihat Indonesia sejahtera. Beliau lantang menyuarakan tidak ingin lagi melihat rakyat kelaparan atau anak-anak berangkat sekolah dengan perut kosong akibat kurang gizi.

Sebuah cita-cita yang tentu saja harus kita aminkan bersama.

Namun, yang membuat alis publik terangkat dan jagat maya bergemuruh justru adalah kalimat setelahnya. Beliau menyentil pihak-pihak yang kerap mengkritik kebijakannya dengan kalimat yang tajam. “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya, jadi goblok!”. Dan di tengah riuhnya ruangan, kamera menangkap ekspresi datar Kaesang Pangarep yang seketika menjadi meme dan sorotan tajam warganet.

Di satu sisi, kita memahami passion seorang pemimpin yang ingin programnya jalan demi rakyat. Tapi di sisi lain, telinga publik menangkap sebuah ironi.

Sebuah diksi yang terdengar kurang pantas meluncur dari lisan seorang kepala negara di forum terbuka.

Kepandaian dan kritik akademik tiba-tiba direduksi menjadi “kegoblokan” hanya karena mereka mencoba menghitung neraca.

Pakar-pakar ini bukan tanpa alasan bersuara. Kekhawatiran publik sangat nyata, yaitu jangan sampai sumpah sejahtera ini sekadar gimmick politik.

Program unggulan yang sangat populis seringkali datang dengan harga yang mahal. Jika pelaksanaannya justru menguras ruang fiskal negara secara ugal-ugalan, ujung-ujungnya siapa yang nombok?

Tentu saja rakyat melalui kenaikan pajak atau pemotongan subsidi sektor esensial lainnya. Alih-alih sejahtera, perekonomian rakyat di akar rumput justru bisa semakin tercekik.

Jika kita membedah tentang negara dan kekuasaan dengan kacamata Islam, kita akan menemukan sebuah fondasi yang sangat relevan dengan tujuan kesejahteraan seperti apa yang kita saksikan hari ini.

Dalam pandangan Islam, politik atau siyasah bukanlah sekadar seni mempertahankan kekuasaan, bukan pula panggung untuk unjuk retorika dan membungkam kritik. Politik adalah ri’ayat syu’un al-ummah, yakni pengurusan, pemeliharaan dan pelayanan terhadap segala urusan umat.

Pemimpin dalam kacamata Islam adalah seorang raa’in (pengurus) dan junnah (perisai). Ketika seorang pemimpin berhadapan dengan kritik para ahli terkait kebijakan fiskal, seorang raa’in sejati tidak akan defensif dan merendahkan pengkritiknya dengan kata-kata kasar. Karena pemimpin dan pakar seharusnya berdiri di sisi yang sama, mencari solusi terbaik agar urusan umat terurus dengan sempurna, bukan saling serang ego di ruang publik. Adab dan keteladanan lisan adalah cerminan dari kematangan visi.

Lebih tajam lagi, pandangan Islam mengenai sistem ekonomi negara sangat relevan dengan kekhawatiran kita soal APBN. Hari ini dibawah sistem kapitalisme model ekonomi dijalankan dengan membebankan kesejahteraan pada pundak rakyat melalui pajak yang mencekik atau utang luar negeri yang menumpuk.

Menurut konsep ekonomi Islam, negara wajib menjamin kebutuhan pokok setiap individu masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Cita-cita Prabowo agar anak-anak tidak kelaparan dan gizinya terpenuhi sangat sejalan dengan prinsip Islam.

Namun, perbedaannya ada pada sumber pendanaannya. Islam menegaskan bahwa pembiayaan negara tidak boleh berpusat pada pemerasan fiskal rakyat. Pendanaan harus dikelola dari sumber-sumber yang dibolehkan syara, seperti fa’i, kharaj, juga kekayaan milik umum, seperti tambang, minyak, gas dan kekayaan alam lainnya yang dikelola penuh oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Jika sebuah program populis justru memaksa negara berutang lebih banyak atau menaikkan PPN hingga menekan daya beli masyarakat, maka secara esensial, kebijakan itu gagal mengurus umat. Itu hanyalah ilusi kesejahteraan yang dibayar dengan penderitaan jangka panjang.

Jadi, ekspresi datar Kaesang mungkin mewakili kita semua saat ini. Sebuah kebingungan kolektif. Kita rindu pada pemimpin yang tak hanya punya mimpi besar, tapi juga kebesaran hati menerima masukan serta kelogisan akal dalam mengeksekusi kebijakan agar tidak mengorbankan stabilitas masa depan.

Kesejahteraan sejati tak bisa dibangun di atas narasi kasar yang anti kritik, apalagi di atas tumpukan utang dan pajak yang memiskinkan. Kesejahteraan lahir dari tata kelola yang jernih, adab kepemimpinan yang merangkul dan sistem yang memanusiakan dan itu hanya ada pada sistem Islam dalam naungan Khilafah.