Oleh. Noor Fadhilah
(Kontributor MazayaPost.com|Aktivis Muslimah-Deli Serdang)
Kasus dugaan keracunan MBG kembali berulang di sejumlah daerah. Dikutip melalui JawaPos, tercatat kejadian berada di enam daerah, yakni Rembang, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Tana Toraja, dan Agam. Jumlah korban mencapai 2.000 orang dalam rentang waktu 3 hari, sejak tanggal 1 hingga 3 September 2026.
dikutip dari Kumparan – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengungkapkan, data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 dalam rapat kerja bersama BGN, bahwa total korban yang sudah pernah keracunan mencapai 50.000 orang (Kabar24, 5/9/2026).
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan alasan keracunan terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Sudaryono menyatakan, sekitar 80-90% kasus yang terjadi berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap SOP, seperti tata cara menyimpanan makanan, pernerimaan bahan pangan, hingga pengaturan suhu dan waktu konsumsi. Akan tetapi jika dikuliti lebih lanjut, berulangnya keracunan MBG bukan hanya persoalan kelalaian SOP yang dijalankan. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: jika lebih dari 80 persen kasus berkaitan dengan pelanggaran SOP, mengapa pelanggaran SOP bisa terjadi berulang kali di banyak tempat?
Kelalaian pemerintah ini tampak jelas pada minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang, lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), serta buruknya aspek higienitas dan sanitasi yang mestinya menjadi prioritas. Alhasil, kesehatan bahkan nyawa para siswa terancam.
Sejatinya, kasus keracunan yang berulang menandakan lemahnya standar keamanan pangan akibat buruknya sistem pengawasan negara. Program yang seharusnya menjamin kualitas gizi justru mencederai keselamatan penerimanya. Semua persoalan itu tidak lepas dari sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini. Dalam sistem ini, negara lebih berperan sebagai regulator kepentingan korporasi ketimbang pengurus urusan rakyat.
Akibatnya, program sosial seperti MBG menjadi proyek politis jangka pendek yang sarat pencitraan tanpa mampu menjawab akar masalah. Selama sistem kapitalisme tetap dipertahankan, rakyat akan terus menanggung risiko, sementara solusi hakiki untuk memastikan pemenuhan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan generasi tidak akan pernah terwujud.
Dalam pandangan Islam, negara mempunyai kedudukan sebagai pelayan atau pengurus rakyat, bukan pelaku bisnis yang mengejar untung atau menyerap anggaran. Kalau perspektif ini diterapkan, setiap kebijakan soal kapasitas dapur, standar kebersihan, sampai izin pendirian SPPG akan dijalankan dengan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan hanya sekadar manfaat.
Selain itu, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk mengonsumsi yang halal lagi baik. Dalam sistem Islam, distribusi pangan dijamin merata dan terjangkau hingga ke pelosok negeri. Layanan kesehatan dan pendidikan disediakan secara optimal sehingga tidak ada kesenjangan akses.
Negara juga memastikan pengelolaan anggaran berbasis kemaslahatan, bukan kepentingan proyek atau pencitraan politik. Dengan mekanisme Islam, kesejahteraan tidak bergantung pada program sesaat, melainkan terbangun dari sistem yang menyeluruh.
Dengan demikian, negara dan pemimpin dalam Islam memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Adanya jaminan kesejahteraan dalam sistem Islam, disertai edukasi tentang gizi, maka kasus seperti diatas akan dapat dicegah demikian juga masalah gizi lainnya. Wallahualam bisawab.
Views: 1
