Oleh. Ratna Dewi Putika Sari, S.Pd., M.Pd.
(Aktivis Muslimah, Ibu Peduli Keluarga, dan Generasi)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan usulan kepada Komisi VII DPR untuk pembagian rice cooker gratis dengan anggaran senilai Rp300 miliar. Rencananya, Kementerian ESDM bakal menyalurkan rice cooker listrik sebanyak 680.000 unit lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kementerian tahun depan.
Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan. Adapun, pengurangan volume LPG 3 kilogram mencapai 19,6 ribu ton dan penghematan devisa sebesar 26,88 juta dolar AS. Lewat program itu, konsumsi listrik domestik diharapkan menyentuh di angka 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit 54,74 MW (tirto.id, 1/12/22).
Tak berselang lama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah berencana memberikan subsidi sekitar Rp6,5 juta untuk setiap pembelian satu unit motor listrik. Rencana itu diambil karena berdasarkan hasil kalkulasi, kata Luhut, akan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyedot APBN. Luhut menambahkan, penggunaan kendaraan listrik juga akan memperbaiki kualitas air yang rusak akibat asap kendaraan fosil.
Dilansir dari website Kementerian ESDM, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan di Indonesia terdapat 120 juta sepeda motor. Jika satu unit mengonsumsi satu liter perhari, maka total sebesar 800.000 barel minyak. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, penggunaan -baik konversi maupun baru- dua juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik akan menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta ton.
Kementerian ESDM menyebut, setiap pengguna motor listrik akan melakukan penghematan BBM sebesar Rp2,6 juta pertahun. Sedangkan bagi pemerintah, pengunaan satu unit motor listrik akan menghemat BBM hingga 335 liter pertahun, dan menghemat kompensasi Pertalite lebih dari Rp532.500 per tahun.
Penggunaan motor listrik akan menghemat biaya bahan bakar dan perawatan sebesar Rp17,62 juta per tahun. Manfaat bagi pemerintah, satu juta mobil listrik akan menekan impor BBM 1,5 juta kilo liter sehingga menyelamatkan devisa sebesar Rp13,02 triliun. Itu juga akan menurunkan emisi CO2 sebesar 3,21 juta ton/tahun, dan meningkatkan konsumsi listrik 2,2 TWh/tahun.
Konversi ke motor listrik, sebagaimana mobil listrik, dianggap lebih menguntungkan secara keuangan bagi negara dan masyarakat, serta pro-lingkungan. Demikian juga pembagian rice cooker dianggap akan menghemat penggunaan LPG 3 kilogram sehingga mengurangi impor LPG dan meningkatkan konsumsi listrik domestik. Namun, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan realita di lapangan. Fasilitas penunjang untuk pengisian listrik belum banyak tersedia, sementara penghematan atas pengurangan penggunaan gas juga tidak signifikan.
Mestinya, penggunaan motor listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Semisal, berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan tersebar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik yang memadai dan harganya terjangkau? Bukankah justru menjadi masalah baru jika masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, tetapi untuk mengisi ulang baterainya langka atau jika motornya mau diperbaiki, bengkelnya sulit dijangkau.
Program ini dinilai jelas akan menguntungkan pengusaha. Dilansir bisnis.com pada Jumat (2/12/2022), Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono mengungkapkan pelaku industri tengah menunggu keputusan tersebut, meskipun telah santer terdengar kebijakan subsidi juga meliputi roda empat.
Sementara itu, mengenai wacana bagi-bagi rice cooker gratis, Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyebutnya sebagai program mubazir dan tidak efektif sama sekali. Ia menggangap alasan memberikan kontribusi energi bersih tidak signifikan dan kontribusinya kecil. Ia ingin sebelum ada uji coba Kementerian ESDM melakukan perhitungan yang matang. Pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik (kompas.com, 3/12/22).
Pemerintah memang tengah berupaya meningkatkan penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus terjadi selama sembilan tahun terakhir. Selama periode 2013—2021 total pasokan listrik PLN (yang diproduksi sendiri plus dibeli dari pihak lain) jumlahnya selalu lebih banyak sekitar 28 ribu—30 ribu GWh ketimbang total listrik yang terjual. Alhasil, pemerintah menetapkan beraneka kebijakan yang dapat mendorong masyarakat mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, mobil listrik, motor listrik, dan kompor listrik, dan rice cooker. Hal ini dilakukan agar over supply listrik PLN dapat terserap.
Hal ini akibat kebijakan ambisius yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Awalnya ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, justru terjadi sebaliknya, Indonesia banyak bergantung pada swasta untuk merealisasikan kebijakannya. Demikianlah potret pengurusan negara dengan sistem kapitalisme.
Negara terus mengeluarkan kebijakan yang memberikan keuntungan bagi korporasi. Ekonomi pasar bebas yang digagas kapitalisme melahirkan kebijakan zalim yang seringkali menjadikan rakyat sebagai korban.
Berbeda dengan sistem Islam yang justru berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dan menyejahterakannya. Arah kebijakan negara dalam pandangan Islam, memiliki asas yang jelas yakni akidah Islam dengan ketaatan penuh terhadap hukum syara. Islam mengatur dengan rinci peta jalan agar negara memiliki ketahanan energi secara mandiri.
Sumber daya energi yang termasuk kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dalam rangka memenuhi kesejahteraan rakyat. Negara akan melepaskan ketergantungan terhadap asing dalam mengelola sumber daya milik umat. Khalifah beserta jajarannya akan fokus adalah melayani umat sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah atas amanah kepemimpinan yang dipercayakan rakyat.
«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
“Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan dialah yang bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Wallahu a’lam bish showab
