Oleh. Putri N Ali
(Kontributor MazayaPost.com)
Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) mengalami penurunan drastis dalam penerimaan jumlah peserta didik baru. Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia bahkan terjadi di kota-kota besar seperti Semarang dan Bandar Lampung.
Misalnya di SDN Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, hanya terdapat tiga siswa baru yang masuk pada tahun ajaran 2026/2027. SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru. SD Negeri 3 Bukit di Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Bali, juga hanya ada dua siswa baru. SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan hanya memiliki satu murid sehingga kegiatan MPLS harus digabung dengan sekolah lain. Serta di beberapa sekolah di kota lain, Seperti di Sleman, Jawa Tengah, sekitar 60-an sekolah juga kekurangan siswa baru hingga akhir masa Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB (cnnindonesia.com, 15/7/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti,o mengatakan pemerintah sedang memetakan sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid sangat sedikit berdasarkan data Dapodik. Kemendikdasmen bersama Kemendagri tengah menyusun kebijakan misal opsi regrouping (penggabungan sekolah), dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pendidikan Masyarakat (detik.com, 14/7/2026).
Berkurangnya jumlah peserta didik di SD negri bukan tanpa alasan, Peneliti Senior Lembaga Demogafi FEB UI Turro Wongkaren berpendapat bahwa rendahnya daya serap SD Negri menunjukkan penurunan penduduk berusia muda (Kompas.com,15/7/2026). Penurunan jumlah penduduk terjadi karena program pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB), serta kegagalan kebijakan ekonomi yang tidak bisa menyelesaikan akar permasalahan, pengangguran terus meningkat karena minim lapangan pekerjaan namun biaya hidup kian tidak terjangkau, maka kesejahteraan sulit diraih sehingga trend childfree atau enggan memiliki anak meningkat. Di sisi lain, penurunan penduduk usia muda juga terjadi karena arus urbanisasi, pasangan muda lebih memilih pindah ke kawasan industri atau kota besar untuk kehidupan yang lebih baik, menyebabkan banyak perdesaan atau permukiman lama kehilangan penduduk usia produktif. Sehingga jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah asal juga ikut berkurang. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang sebelumnya memiliki jumlah murid stabil kini kekurangan peserta didik.
Namun, faktor ini bukan satu-satunya penyebab. Di sejumlah kota yang jumlah anak usia sekolah masih cukup besar, sebagian orang tua justru memilih menyekolahkan anak ke sekolah swasta terutama ke sekolah berbasis agama. Hal ini karena adanya kekhawatiran terhadap kerusakan generasi hari ini akibat sistem sekuler liberal yang memproduksi berbagai kerusakan moral hingga tindak kriminal di kalangan anak remaja sekolah. Meningkatnya berbagai persoalan yang melibatkan anak dan remaja, seperti perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba, pornografi digital, dan berbagai jenis kenakalan remaja yang semakin mudah mempengaruhi anak remaja karena adanya pemisahan agama dari kehidupan. Kondisi ini menjadi alasan mengapa sebagian orang tua lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta berbasis agama yang dianggap memiliki kualitas pendidikan dan pembinaan karakter yang lebih baik.
Di sisi lain, perubahan kurikulum yang dilakukan berulang kali terbukti belum mampu membendung berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh sistem demokrasi-kapitalis. Hampir setiap kali terjadi pergantian rezim, kurikulum pun ikut berganti. Hal ini menunjukkan belum adanya konsistensi dalam penyusunan kebijakan dalam bidang pendidikan. Kurikulum cenderung disusun untuk memenuhi agenda atau janji politik, bukan berdasarkan perencanaan jangka panjang yang matang. Maka wajar jika orang tua lebih memilih alternatif sekolah swasta dengan kurikulum Pendidikan yang lebih berkualitas meskipun harus mengeluarkan biaya lebih mahal.
Problem ini menunjukan bahwa demokasi yang lahir dari sistem kapitalisme telah gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, karena dalam sistem ini pendidikan lebih ditunjukan untuk mencetak sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja daripada membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bermoral. Akibatnya, fungsi utama pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter kini mengalami pergeseran.
Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar dan pilar penting peradaban sehingga negara bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan pendidikan berkualitas dan gratis bagi seluruh rakyatnya. Dalam Daulah Khilafah, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab memenuhi dan mengurus kebutuhan rakyatnya, tugas tersebut dijalankan semata untuk kemaslahatan rakyatnya bukan untuk agenda partai atau golongan tertentu, termasuk dalam urusan pendidikan sebagai pilar melahirkan generasi umat dan peradaban. Seperti hadis Rasullulah saw., “Seorang imam(kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari)
Dalam institusi Khilafah, sistem pendidikan menggunakan kurikulum berbasis akidah Islam bertujuan untuk mewujudkan output pendidikan dengan fondasi keimanan sehingga pola pikir dan sikap Islam tertanam dalam kepribadian generasi muda, sekaligus tetap andal dalam bidang ilmu pengetahuan dan ketrampilan lainnya. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berorientasi pada ilmu tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian.
Negara juga bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, khususnya guru yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan dengan kualitas mumpuni melalu pendanaan dari Baitul Maal. Dengan begitu, penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang memiliki kepribadian Islam (syakhshiyyah islamiyah), menguasai ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat dan peradaban.
Pendidikan sebagai wadah menciptakan generasi penerus, maka kualitas pendidikan harus menjadi perhatian utama negara dan masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam memilih Pendidikan bukan sebatas keinginan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kerusakan moral yang ada, tetapi harus memahami akar persoalan yang melatarbelakanginya. Bahwa berbagai persoalan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan harus dipandang sebagai akibat dari penerapan sistem yang salah yaitu sekuler-liberal.
Oleh karena itu, diperlukan dakwah politik untuk membangun kesadaran politik masyarakat agar memahami pentingnya perubahan sistem. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan masyarakat terdorong untuk mendukung perubahan dari sistem sekuler liberal menuju sistem Islam. Jika sistem yang diterapkan sudah benar sesuai dengan aturan sang pencipta maka secara otomatis berbagai persoalan yang hari ini terjadi termasuk dalam aspek Pendidikan akan terselesaikan. Wallahualam bisawab.
Views: 0
