Oleh. Sri Wahyuni
(Kontributor MazayaPost.com| Ibu Peduli Generasi-Deli Serdang)
Dikutip KOMPAS.id, Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 menunjukkan 1.033.182 orang yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 masih menganggur. Mahasiswa di Jawa Barat mengaku khawatir dengan data tersebut serta menagih program penciptaan 19 juta pekerjaan yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 mencatat jumlah penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Dari jumlah itu, 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (7/8/2026).
Saat wisuda digelar dengan sangat meriah maka di saat yang sama pula ribuan sarjana justru bingung mencari kerja. Pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia menembus 1 juta orang. Artinya, makin banyak kampus meluluskan mahasiswa maka semakin banyak pula mahasiswa yang menganggur. Ini karena pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan skill tinggi tidak secepat pertumbuhan jumlah lulusan.
Alhasil, ijazah S1 kalah saing dengan pengalaman dan koneksi. Ironisnya, angka pertumbuhan ekonomi memang naik, tetapi tidak diikuti penciptaan lapangan kerja yang sebanding. Kondisi yang ada justru gelombang PHK yang semakin meluas. Ini terbukti hingga 3 Juli 2025, Kemenaker mencatat ada 39.419 orang kena PHK. Artinya, yang sudah kerja saja belum aman, apalagi yang baru lulus kuliah.
Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal dan keuntungan korporasi, bukan dari kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini, negara bangga dengan grafik yang naik, tetapi bukan dengan perut rakyatnya yang kosong. Ironisnya, dalam logika kapital, keuntungan pemilik modal adalah nomor satu. Efisiensi, Otomasi, PHK massal dilakukan demi menekan biaya. Keberlangsungan hidup pekerja jadi urusan nomor sekian. Negara pun tidak bisa berbuat banyak.
Selain itu, dalam sistem kapitalisme, negara tidak wajib menciptakan lapangan kerja. Tugas negara hanya menjadi regulator yang memastikan hal tersebut berlangsung. Menciptakan lapangan kerja diserahkan ke pasar dan swasta. Kalau investor ragu maka lapangan kerja juga seret. Maka rakyat disuruh “kreatif” dan “buka usaha sendiri”. Padahal mengurus rakyat adalah kewajiban negara.
Sebenarnya, Indonesia mempunyai SDA yang sangat luar biasa melimpah, mulai dari tambang, energi, laut, hutan. Akan tetapi, sektor ini justru dibiarkan dikuasai oleh korporasi swasta dan asing atas nama “investasi.” Padahal jika dikelola oleh negara dan diberikan untuk rakyatnya maka 1 sektor tambang saja bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja besar dan sekaligus dapat menekan impor.
Islam mempunyai konsep yang berbeda. Dalam Islam, negara adalah sebagai raa’in yaitu sebagai pelindung dan penanggung jawab atau pengurus urusan rakyat. Islam mempunyai beberapa solusi dalam mengatasi pengangguran yaitu:
1. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal dan melarang berpangku tangan atau meminta-minta jika masih mampu bekerja.
2. Bekerja di posisikan sebagai bagian dari ibadah mulia selama niat dan caranya sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Negara bertanggung jawab mengelola sumber daya alam secara mandiri agar tercipta stabilitas ekonomi dan ketersediaan pekerjaan yang luas bagi rakyatnya.
4. Sistem ekonomi Islam melarang penumpukan harta dan riba agar perputaran uang tetap mengalir ke sektor riil yang menyerap tenaga kerja.
Maka sudah saatnya kita tinggalkan sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme dan berpindah pada sistem pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah agar rakyat tidak lagi susah dalam mencari pekerjaan dan memiliki penghidupan yang layak. Negara yang kuat bukan negara yang ekonominya tumbuh di atas kertas, tetapi negara yang mampu memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masa depan masyarakat dan bangsa. Wallahualam bisawab.
Views: 2
