Puluhan Ribu Balita Terserang ISPA, di Mana Tanggung Jawab Negara?

Oleh. Nur Afni
(Kontributor MazayaPost.com| Pemerhati Sosial dan Politik-Deli Serdang)

Hari ini, saat puluhan ribu balita terserang ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), negara tampak abai dan berlepas tangan dalam melindungi kesehatan generasi. Pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun bangsa dan menciptakan generasi emas, tidak sesuai dengan realita yang ada, paru-paru generasi dirusak oleh polusi dan kelalaian negara yang tak kunjung dihentikan. Ini merupakan alarm runtuhnya fungsi pengurusan umat secara totalitas. Kapankah penderitaan dan kesengsaraan rakyat berakhir?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data tersebut dihimpun pada periode 20 Agustus hingga 20 Oktober 2026, mencakup 7 provinsi seperti, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, serta 65 kabupaten/kota terdampak.

Dari total kasus kumulatif tersebut, sebanyak 243.234 kasus atau sekitar 77,4% terjadi pada kelompok usia di atas 5 tahun. Sementara itu, 70.890 kasus atau sekitar 22,6% dialami anak usia 0-5 tahun. Sedangkan dalam satu hari pada Selasa (20/10), Kemenkes juga mencatat ada 3.269 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla. Berdasarkan data Kemenkes, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan menjadi dua provinsi dengan jumlah kasus ISPA tertinggi. Selain ISPA, Kemenkes turut mencatat sejumlah penyakit lain di wilayah terdampak karhutla, antara lain pneumonia, diare akut, penyakit kulit, sakit mata, influenza-like illness (ILI), dan heat strok (kumparanNEWS, 21/10/2026).

Akar persoalan dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan puluhan ribu balita terserang ISPA adalah karena penerapan sistem tata kelola yang lebih memprioritaskan keuntungan materi di atas keselamatan jiwa manusia. Merebaknya ISPA massal pada balita bukan sekadar musibah alami, melainkan dampak dari penerapan sistem kapitalisme-sekularisme.

Sistem kapitalisme-sekularisme yang diemban oleh negara kita adalah sistem yang rusak, karena sistem ini berlandaskan pada pemisahan agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, agama hanya dipandang sebagai urusan ibadah ritual semata, bukan sebagai aturan dan solusi dalam berkehidupan baik individu, masyarakat, maupun negara. Ketika agama dipisahkan dari kehidupan maka lahirlah berbagai macam kebebasan dalam benak individu, salah satunya adalah kebebasan dalam berkepemilikan.

Hutan sejatinya merupakan kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara dan didistribusikan kembali untuk kemaslahatan hidup rakyat. Namun, dalam sistem kapitalisme hutan justru dikuasai oleh segelintir elit dan korporasi, karena tujuan hidup manusia dalam sistem ini hanyalah untuk mencari materi dan kesenangan duniawi semata, tanpa peduli halal dan haram.

Polusi asap ekstrem seperti dari kebakaran hutan lahan gambut memiliki pola tahunan dan pelaku yang jelas, yakni demi membuka lahan konsesi industri (seperti sawit dan perkebunan besar). Ketika negara mengadopsi cara pandang kapitalistik, yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup, maka pihak korporasi dilegalkan melakukan kerusakan alam secara ugal-ugalan. Dampaknya lingkungan rusak dan mengorbankan hak paling dasar manusia yaitu, bernafas dengan udara bersih.

Para pejabat yang seolah-olah berjasa memberikan solusi permukaan (seperti klaim” mengirim oksigen, membuat hujan buatan ke daerah terdampak asap). Padahal sejatinya, oksigen dan udara bersih telah disediakan oleh Allah Swt. sebelum pemerintah ada. Fungsi negara seharusnya menjaga kelestarian hutan, bukan membiarkannya dirusak lalu bertindak seolah pahlawan. Penanganan birokrasi yang lambat dan mencoba mengecilkan skala bencana di media sosial demi menjaga citra politik, penundaan penanganan dan penyampai informasi yang tidak jujur menunjukkan hilangnya empati penguasa, padahal keterlambatan hitungan hari dapat merenggut nyawa balita.

Dalam sistem kapitalisme-sekularisme, negara bertindak sebagai korporat besar, bukan sebagai raa’in atau pengurus rakyat. Pelayanan kesehatan dan jaminan lingkungan bersih dianggap sebagai beban anggaran, bukan kewajiban mutlak negara. Ditambah lagi, negara dalam sistem ini tidak mampu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seperti, pembakaran hutan. Sanksi terhadap perusak lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat terkhususnya generasi dan balita sangatlah ringan dan tidak sesuai, dikarenakan adanya konflik kepentingan antara penguasa dan pengusaha.

Sangat berbanding terbalik dengan sistem Islam. Sistem Islam yang berlandaskan pada aqidah dan syariat dari Allah Swt. mampu melahirkan pemimpin yang bertakwa, amanah, dan adil. Dalam sistem Islam, tanggung jawab negara bersifat mutlak yang berlandaskan pada hadis Nabi saw., “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Al-Bukhari)

Hutan, lahan gambut, air, dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak di dalam Islam dikategorikan sebagai kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput (hutan), dan api (energi).”

Harta yang merupakan kepemilikan umum atau hak publik tidak boleh dikuasai oleh siapapun termasuk penguasa. Sistem pemerintahan Islam atau Khilafah melarang tegas privatisasi hutan atau penyerahan jutaan hektar lahan kepada korporasi raksasa yang berpotensi melakukan pembakaran hutan demi efisiensi biaya. Negara wajib mengelola secara mandiri kawasan hutan demi kemaslahatan rakyat dan menjaga keseimbangan ekologi.

Lebih jauh, dalam sistem Islam, merusak bumi secara sengaja demi keuntungan materi hukumnya disetarakan dengan membunuh manusia secara tidak langsung. Jika polusi udara kronis ini menyebabkan kematian atau cacat pada puluhan ribu balita, maka pihak korporasi maupun pejabat yang membiarkannya dapat dikenai sanksi yang sangat berat yaitu, takzir, termasuk kewajiban membayar kompensasi besar dan hukuman kurungan. Maka dari itu, sudah saatnya umat bangkit dan bersatu untuk menegakkan kembali sistem Islam dan mencampakkan sistem kapitalisme sekularisme yang telah terbukti hanya mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat, karena hanya Islam lah solusi hakiki atas seluruh problematika kehidupan manusia. Wallahualam basawab.

Views: 0

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi