Korupsi: Ketika Amanah Jabatan Dikalahkan oleh Keserakahan

Oleh. Fuspita Sari
(Kontributor MazayaPost.com)

Kini, giliran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi sorotan publik. Tumpukan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, baik rupiah maupun valuta asing seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, ditemukan dalam belasan koper dan kardus. Sebagian besar uang tersebut ditemukan di rumah Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini menjadi salah satu penyitaan uang terbesar dalam sejarah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kembali mengejutkan masyarakat.

Padahal, Kementerian ATR/BPN merupakan lembaga negara yang memiliki tugas penting dalam mengatur tata ruang wilayah serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Namun, pada 14 September 2026, KPK mengumumkan penyitaan uang tunai senilai Rp106,3 miliar yang diduga berkaitan dengan jaringan sejumlah orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, yakni Fahd A. Rafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fahry. Sementara itu, nama lainnya yang disebutkan adalah Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN; Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.; serta Rizal Pahlevi.

Birokrasi Rumit Korupsi Mengintai

Permulaan kasus ini terjadi saat pengurusan perpanjangan dan pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PT. Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Kepengurusan pemecahan HGB menjadi SHM yang semula Rp 2 miliar namun pada tanggal 27 Agustus 2026 dibayarkan Rp 1,5 miliar melalui Erwin, kemudian disetorkan Rp 200 juta kepada Sontang.

Menurut KPK ada banyak aliran dana yang ditemukan melalui orang kepercayaan Pak Menteri. Aliran dana tersebut diduga sebagai biaya kepengurusan yang tersusun secara sistematis.

Keempat nama-nama yang sudah ditetapkan menjadi tersangka mengumpulkan uang dari layanan pertanahan di tingkat Kantah, Kanwil, hingga Kementerian, lalu disetorkan kepada pengepul dan penampung. “Stuktur Bayangan” Pak Menteri ini lanjut KPK, bekerja dengan rapi, memfasilitasi izin, menarik fee, dan menampung hasil korupsi dari berbagai pihak.

Korupsi Bukan Sekadar Kesalahan Individu

Korupsi bukan sekadar persoalan rusaknya moral secara individu, bukan pula sekedar hilangnya uang negara. Lebih dari itu, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Sebab setiap rupiahnya ada bagian hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Selama ini, pemberantasan korupsi sering kali lebih banyak berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Padahal, buah yang busuk berasal dari akar dan pohon yang busuk pula. Bukan rahasia umum siapa pun yang ingin duduk di kursi kekuasaan, jalan mulusnya dengan uang.

Korupsi telah membentuk jaringan pejabat, pengusaha, perantara, fee, dan aliran uang. Pelayanan sama dengan transaksi yang berbau cuan, dan cuan sama dengan pelayanan. Oleh karena itu, persoalan korupsi hari ini adalah persoalan sistem yang menjadi habitat subur politik uang dari level atas sampai level bawah. Ketika sifat rakus para penguasa/pejabat, sanksi yang tidak lebih sekedar formalitas, dan sistem yang membuka lebar lahan korupsi, maka siapa pun yang masuk lahan tersebut akan berbuat hal yang sama.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yakni merubah cara pandang, dan menggunakan mekanisme Islam memberantas korupsi.

Mengubah Cara Pandang

Salah satu akar persoalan korupsi adalah cara pandang yang salah terhadap kehidupan. Dalam pandangan Barat yakni sekulerisme, agama tidak memiliki akses mengatur kehidupan. Semua prilaku diukur dengan material; kekuasaan, keuntungan, dan kesenangan. Agama hanya diupdate untuk urusan pribadi yang bersifat hubungan dengan Allah (hablum minnallah.

Akibatnya, fitur benar dan salah seringkali error. Sesuatu yang dianggap salah hanya karena hukum, selanjutnya jika hukum bisa dimanupulasi perbuatan tersebut dianggap ‘aman’. Begitupun dengan sesuatu yang dianggap benar hanya karena hukum membenarkan.

Hal ini sangat berbeda dengan cara pandang Islam. Islam memosisikan manusia sebagai makhluk yang harus terikat dengan hukum Allah. Halal dan haram menjadi tolak ukur dalam melakukan perbuatan. Karena itu bagi seorang muslim bukan sekedar: “Apakah saya bisa lolos dari hukum? Tetapi, “Apakah perbuatan tersebut halal atau haram?” Pertanyaan inilah yang selalu menjadi standar aktivitasnya.

Dengan cara pandang seperti ini, seorang muslim tidak hanya takut dengan penegak hukum seperti; KPK, Polisi, hakim dan jaksa. Ia takut mengambil uang yang bukan haknya karena hukum keharamannya dan menyadari bahwa Allah melihat semua perbuatannya. Rasa takut itu dan kesadaran bahwa Allah Swt. Maha Melihat (Al-Bashir) dan Maha Mengawasi (Ar-Raqib) adalah salah satu bentuk keimanan tertinggi yang melahirkan sifat ihsan.

Bahkan seorang muslim harus punya pandangan harta yang dinikmati sebanyak apapun, hanya secuil dari kenikmatan dunia, jika yang halal di sisi Allah Swt. tidak bernilai apa pun, bagaimana pula harta haram yang tergolong harta khianat. Jangankan ratusan miliar bahkan jika seseorang memiliki dunia dan seisinya saja tetap tidak sebanding dengan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah.

“Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit sekali, sementara akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa, dan kalian tidak akan dianiayah sedikit pun.” (QS an-Nisa’: 77)

Mekanisme Islam Memberantas Korupsi
Mengutip apa yang dikatakan Ustad Ismail Yusanto, [Cara Sakti Basmi Korupsi] .” Tabloid Media Umat,” Edisi 413. Ia mengatakan bahwa Islam memiliki mekanisme yang menyeluruh untuk mencegah sekaligus memberantas korupsi. Mekanisme ini akan terwujud jika dilaksanakan dalam sistem Islam.

Pertama, memberikan penghasilan yang mumpuni kepada aparat negara. Tujuannya menutup salah satu celah yang dapat mendorong seseorang untuk korupsi.

Kedua, melarang suap dan hadiah dalam bentuk apapun. Karena sejatinya hadiah menjadi pintu masuk konflik kepentingan.

Ketiga, melakukan perhitungan kekayaan. Kekayaan pejabat perlu diawasi. Jika terdapat pertambahan yang tidak wajar maka hal tersebut harus diperiksa.

Keempat, keteladanan pemimpin-pemimpin harus bersih dan bertakwa. Kepemimpinan yang memberikan contoh buruk akan sulit mencontohkan bawahannya berlaku jujur.

Kelima, hukuman yang setimpal yang memberikan efek pencegahan dan efek jera. Bahkan dalam islam korupsi diberikan ta’zir berupa hukuman mati. Keenam, kontrol masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton. Pengawas publik dibutuhkan agar pemerintah tidak keluar dari jalur amanah.

Sudah saatnya jabatan dikembalikan pada hakikatnya: sebagai amanah untuk melayani, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Sebab, bangsa yang ingin bebas dari korupsi tidak cukup hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas, tetapi juga pemimpin yang jujur, adil, dan takut kepada Allah Swt. Wallahualam.

Views: 0

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi