Oleh. Sabna Balqis Budiman
(Kontributor MazayaPost.com| Aktivis Remaja)
Sejumlah wilayah di Papua kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ribuan hektare lahan terbakar, sementara titik api terus bermunculan dan menyulitkan proses pemadaman. Kondisi ini memperlihatkan besarnya ancaman kerusakan lingkungan sekaligus mempertanyakan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dan kekayaan alamnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya peningkatan titik panas akibat karhutla di Papua Selatan sebesar 66 persen. Dalam pemantauan yang diberitakan pada 6 November 2026, jumlah titik panas di Papua Selatan bahkan mencapai 903 titik. Angka ini mengalami fluktuasi dalam beberapa hari, yakni 865 titik pada 29 Oktober dan turun menjadi 490 titik pada 30 Oktober.
Wilayah Merauke menjadi salah satu daerah yang terdampak. Sebagian besar kebakaran terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. Selain itu, wilayah Okaba turut menjadi perhatian setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta (Kompas.com, 6/11/2026).
Persoalan serupa juga terjadi di Papua Barat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui aplikasi SiPongi+, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai 3.317,56 hektare hingga Agustus 2026. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, terutama di kawasan Bomberay (Metro TV, 4/11/2026).
Sementara itu, masyarakat di sejumlah wilayah terdampak turut berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Keterbatasan sarana pemadaman, sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, serta kondisi cuaca menjadi sejumlah kendala yang dihadapi petugas di lapangan. BNPB juga mengakui bahwa karakteristik geografis Papua menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau titik-titik kebakaran (detikNews, 28/10/2026).
Berulangnya bencana karhutla yang melanda Papua semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan lingkungan dan kepemimpinan negara. Namun, dalam sistem kapitalisme sekuler, pengelolaan sumber daya alam kerap lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keuntungan dibandingkan kemaslahatan rakyat. Hutan dan lahan dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.
Ketika kepentingan bisnis dan investasi lebih dominan, perlindungan lingkungan berisiko menjadi urusan sekunder. Ekspansi perkebunan, pembukaan lahan, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dapat memperbesar kerentanan lingkungan. Bahkan, temuan konsentrasi titik api di area konsesi perusahaan semestinya mendorong penyelidikan serius dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, negara harus berani memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampak kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Ketika hutan terbakar, warga harus menghadapi ancaman asap, kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, hingga risiko gangguan kesehatan. Ironisnya, dalam kondisi darurat, sebagian masyarakat justru harus berjibaku melawan api dengan peralatan sederhana, seperti daun, ranting, dan air yang diangkut menggunakan jeriken.
Sementara itu, pemerintah kerap menyampaikan berbagai kendala, mulai dari cuaca, medan yang sulit dijangkau, hingga keterbatasan peralatan. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa faktor cuaca dan kondisi geografis merupakan tantangan dalam penanganan karhutla. Namun, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesiapan mitigasi, ketersediaan sarana pemadaman, pengawasan kawasan hutan, serta perlindungan masyarakat yang terdampak. Bencana yang berulang seharusnya mendorong perbaikan sistematis, bukan sekadar respons ketika api sudah terlanjur membesar.
Kondisi ini memperlihatkan kelemahan sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Ketika orientasi kepemimpinan lebih bertumpu pada kepentingan materi dan keuntungan, tanggung jawab penguasa sebagai pelindung rakyat akan terabaikan. Sistem kapitalisme jelas tidak layak dipertahankan apabila terus melahirkan kerusakan dan kemudaratan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan.
Dalam Islam, konsep kepemimpinan sangat berbeda, Islam memandang penguasa sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan atau mempertahankan kekuasaan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Negara wajib memastikan seluruh kebutuhan dan keselamatan rakyat terpenuhi, termasuk ketika menghadapi bencana. Begitupun dengan pengelolaan sumber daya alam, dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, bukan semata-mata mengikuti kepentingan pasar.
Hutan dan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta demi keuntungan segelintir kelompok saja. Pengelolaannya juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dalam penanganan karhutla, negara bertanggung jawab membangun sistem pencegahan dan penanggulangan bencana. Mulai dari pengawasan kawasan hutan, penindakan terhadap pembakaran lahan ilegal, penyediaan teknologi pemantauan titik api, hingga kesiapan personel dan peralatan pemadaman. Masyarakat terdampak juga harus memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, bantuan kebutuhan pokok, serta pemulihan lingkungan dan sumber penghidupan. Wallahualam bisawab.
Views: 0
















