Oleh. Afiyah Rasyad
(Tim MazayaPost.com)
Sepanjang tahun 2025, sepertinya isu seputar MBG terus berdentang. Mulai menu belalang, lapisan minyak babi pada piring MBG, hingga kabar keracunan yang berkeliaran di layar sentuh kian berderet tanpa antre. Program yang tampaknya populis ternyata menyuguhkan permasalahan yang tak berkesudahan.
Kondisi yang paling sering didengar adalah masalah dugaan keracunan. Antara MBG dan dugaan keracunan seakan berkelindan dalam harapan yang tak sesuai kenyataan. Terbaru dikabarkan bahwa sebanyak 13 siswa SMP Negeri 1 Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dikabarkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Rabu (8/10). Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Anggito Budiarto membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan kasus itu terjadi setelah siswa mengonsumsi makanan dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat (CNNIndonesia.com, 8/10/2025).
Polemik yang bermunculan dalam program yang digadang-gadang sebagai program unggulan seakan menjadi sinyal lemahnya pelayanan negara dalam urusan hajat hidup rakyat. Program ini begitu populis dengan tujuan menarik atensi publik, sementara faktanya berkebalikan dengan visi misi awal program ini dibentuk. MBG seakan hanya menjadi obat penenang sementara waktu dalam putaran masalah ekonomi keluarga.
Faktor Penyebab Polemik MBG Tak Berkesudahan
“Tak ada asap jika tak ada api,” pepatah kata tersebut sangat tepat jika disandarkan pada terjadinya berbagai polemik MBG yang bermunculan. Kasus demi kasus mustahil tanpa sebab. Sejak awal munculnya ide program unggulan MBG ini, berbagai kontroversi menyelimuti benak masyarakat luas. Di satu sisi, program ini memberikan angin segar sebuah harapan akan terpenuhinya gizi parat peserta didik. Namun di sisi lain, kekhawatiran masalah bawaan akan muncul, mulai dari penyunatan anggaran, sebaran tidak merata, hingga perkara menu makanan.
Pada akhirnya, tatkala program unggulan presiden ini mulai dijalankan, justru kekhawatiran mendominasi masyarakat setelah muncul kasus keracunan demi keracunan hingga membahayakan kesehatan dan nyawa. Mau tak mau, rakyat harus memahami bahwa Makan Siang Bergizi gratis yang seakan menjadi simbol kemurahan hati penguasa merupakan program populis yang lahir dari kondisi dan kebijakan sistem yang bermasalah. Faktor krusial penyebab polemik muncul karena program populis ini tak dibarengi dengan keluasan hati penguasa dalam melayani rakyat.
Sejatinya, pendidikan adalah hajat hidup orang banyak. Negara wajib menjamin setiap individu rakyat agar menjadi orang yang berilmu dan terdidik sebagaimana amanat undang-undang. Sayang berjuta sayang, sistem yang digunakan negara saat ini adalah sistem kapitalisme yang melahirkan pragmatisme. Program populis yang dibanggakan dinaungi oleh penguasa yang pragmatis. Pelaksanaan program MBG ini tampaknya sebagai simbol merealisasikan janji semata tanpa ada kontrol dan pengawasan ekstra di lapangan bagaimana program unggulan ini berjalan.
Kebijakan sistem kapitalisme tak hanya membidani penguasa yang pragmatis, tetapi juga melahirkan berbagai program populis seperti MBG yang membuka peluang bagi para kapitalis untuk membangun Singkawang bisnis seperti hadirnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kehadiran SPPG dalam program MBG jelas memberikan jalan mulus para kapitalis merajut bisnis dan meraup keuntungan. Coba bayangkan, berapa banyak keuntungan yang dipintal dalam setahun ketika program unggulan ini dijalankan?
Para kapitalis yang menjadi subjek bisnis dapur MBG bisa menjadi vendor-vendor penyedia dan distributor ke sekolah-sekolah. Tentu saja rakyat biasa yang miskin papa tak akan mampu bersaing menjadi subjek bisnis dapur MBG. Sudahkah negara mengontrol ketat ke dapur-dapur para vendor penyedia MBG? Sampai masalah berbagai dugaan keracunan bermunculan dan satu nyawa melayang, sepertinya penguasa masih adem ayem.
Hadirnya SPPG seakan menegaskan adanya sinyal buruk negara dalam melayani rakyat. Betapa tidak, negara bisa dikatakan tak menjalankan amanah sebagai pelayan rakyat. Negara justru menyerahkan pada para kapitalis urusan dapur MBG ini. Sinyal buruk pelayanan negara ini seolah-oleh berbunyi nyaring, tetapi kebanyakan rakyat tak menyadarinya.
Dampak Polemik MBG yang Tak Berkesudahan
Kasus dugaan keracunan MBG yang terus berdering di pelosok negeri tak boleh dibiarkan. Seluruh elemen masyarakat, terutama pencetus program ini harus mengevaluasi proses pengadaan dan pengelolaan dapur MBG. Sebab, apabila polemik ini dipelihara, akan muncul berbagai dampak yang merugikan rakyat dan masa depan bangsa. Dampak buruk tersebut antara lain:
Pertama, hilangnya kepercayaan rakyat. Apabila program-program populis yang dicanangkan diselenggarakan dalam nuansa bisnis, rakyat akan terus merasa dikhianati sehingga hilang kepercayaannya pada para penguasa. Apabila rakyat sudah tak percaya lagi, bukan tidak mungkin protes besar-besaran atau bahkan berbagai tuntutan akan dilayangkan kepada penguasa.
Kedua, kesehatan peserta didik dan para guru terancam. Berbagai dugaan keracunan MBG banyak menimpa peserta didik di berbagai wilayah negeri ini. Apabila keracunan terjadi, tentu mengganggu kesehatan para peserta didik. Kesehatan mereka terancam sehingga proses belajar juga akan terkendala bahkan bisa tidak berjalan sama sekali jika kasus keracunan terjadi secara massal.
Ketiga, masa depan penerus bangsa akan hilang. Negara akan menghabiskan banyak energi dan anggaran dalam proses pengadaannya. Nahasnya, negara bisa kehilangan penerus masa peradaban bangsanya apabila banyak peserta didik yang keracunan bahkan kehilangan nyawa.
Berbagai dampak di atas akan dirasakan dalam waktu cepat atau lambat. Belum lagi dampak terbuangnya dana MBG secara sia-sia yang bisa membabakbelurkan ekonomi negara. Dengan demikian, patutkah program MBG ini dilanjutkan tanpa ada pengawasan ekstra dan evaluasi menyeluruh? Meski program MBG beres dan berhasil, sepertinya masalah krusial pendidikan juga tidak bisa diselesaikan.
Mekanisme Tepat Menyelesaikan Polemik MBG
Sistem kapitalisme jelas menceraikan negara dalam melayani hajat hidup rakyat. Sinyal buruk pelayanan negara tak akan berhenti meraung apabila kebijakan yang digunakan dengan kacamata kapitalisme. Maka untuk menghadirkan mekanisme yang tepat dalam masalah MBG harus menggunakan kebijakan yang benar dari Zat Yang Maha Benar, yakni aturan Islam.
Islam dengan tegas menetapkan penguasa sebagai rain atau penanggung jawab. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang penguasa yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dipenuhi dalam dirinya sendiri sebagai penguasa tampak jelas dalam hadis-hadis yang dijelaskan Rasul saw. mengenai sebagian sifat-sifat penguasa. Di antaranya yang paling menonjol adalah kekuatan, ketakwaan, kelemahlembutan terhadap rakyat, dan tidak menimbulkan antipati (Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz II, hlm. 158).
Ketakwaan dan kelembutan penguasa tentu akan mencegah dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Ia tak akan menelantarkan urusan rakyat. Penguasa akan terus berselendang takwa dalam menegakkan aturan Islam dalam menjamin seluruh kebutuhan asasi rakyat, baik kebutuhan personal, terlebih kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Penguasa akan paham betul bahwa ia tak boleh semena-mena kepada rakyat karena kelak ia akan dihisab. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memperhatikan mereka dengan nasihat, kecuali ia tidak akan mendapatkan bau surga.” (HR Bukhari)
Dengan demikian, penguasa akan tetap amanah Dalam menerapkan Islam. Ia akan melayani rakyat sepenuh hati dan merancang program-program dengan penuh empati. Perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan program untuk rakyat akan benar-benar diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang. Negara akan terjun langsung mengontrol dan mengawasi pelaksanaan program-program tersebut, semisal program MBG. SDM profesional, berkualitas, dan amanah akan diseleksi ketat sesuai amanat syariat. Dalam urusan MBG, maka tak ada peluang bisnis bagi siapa pun. SDM profesional yang amanah menjadi ajir atau karyawan negara dalam melayani rakyat, apalagi sasarannya adalah para generasi penerus peradaban.
Dalam sistem Islam, negara akan menjaga betul eksistensi generasi. Negara akan menjaga tumbuh kembang fisik, akal, dan jiwa generasi dengan penjagaan yang sempurna. Akal dan jiwanya akan dijaga dengan pendidikan berbasis akidah Islam. Sementara fisiknya akan dijaga dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang halalan thoyyiban, baik di lingkungan keluarga ataupun sekolah.
Dengan demikian, mekanisme solusi tuntas MBG hanya ada dalam Islam. Khalifah sebagai kepala negara akan memenuhi pembiayaannya dengan tepat guna, menyiapkan SDM profesional dan amanah, serta mengawasi secara langsung mulai proses pengadaan bahan baku makanan, proses masak, kualitas makanan, sampai distribusinya kepada seluruh peserta didik. Khalifah akan fast respons apabila terjadi hal-hal tak diinginkan semisal keracunan.
Kualitas kesehatan dan keamanan makanan akan terus ditingkatkan. Semua SDM akan diberikan arahan dan edukasi dalam pengadaan dan pelaksanaan program MBG. Bagi siapa-siapa yang menyalahgunakan program tersebut akan disanksi tegas sesuai pandangan khalifah. Khalifah akan memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu. Wallahualam bisawab.
Views: 12
