Bedah Kitab Mafahim Siyasi Hizbut Tahrir: Kategori Negara Dalam Konstelasi Internasional

Dalam hiruk-pikuk informasi yang membanjiri kita setiap hari, seringkali kita kehilangan pijakan. Kita melihat peristiwa demi peristiwa, tapi gagal memahami struktur besar yang menggerakkan semuanya. Kita seperti orang yang melihat dedaunan berguguran, tanpa pernah melihat pohonnya. Kita melihat akibat, tanpa pernah memahami sebab.

Kita akan membedah kitab “Mafahim Siyasi” atau “Konsepsi Politik” yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir. Kitab ini memberikan kerangka analisis yang tajam tentang bagaimana membaca konstelasi internasional. Sebuah kerangka yang jarang diajarkan di bangku kuliah, jarang dibahas di media mainstream, tapi sangat penting untuk kita pahami sebagai kaum Muslimin.

Dalam kitab Mafahim Siyasi, ditegaskan bahwa memahami konstelasi internasional adalah sebuah kewajiban bagi kaum Muslimin. Mengapa? Karena tanpa pemahaman ini, kita akan terseret dalam arus politik global tanpa arah, tanpa kendali. Kita akan menjadi bola yang ditendang ke sana kemari, tanpa pernah bisa ikut menentukan ke mana bola itu harus bergulir.

Kitab tersebut menjelaskan bahwa dalam politik internasional, ada kategori-kategori negara yang harus kita kenali. Kategori pertama dan yang paling penting adalah NEGARA PERTAMA atau dalam istilah Arabnya, al-daulah al-ula.

Apa itu negara pertama?

Dalam kitab Mafahim Siyasi dijelaskan, negara pertama adalah negara yang menjadi poros dunia. Negara yang menjadi pusat gravitasi politik internasional. Dalam kondisi damai, dialah pembuat kebijakan global. Semua negara lain harus memperhitungkan apa yang dia lakukan. Keputusannya mempengaruhi harga minyak, harga beras, stabilitas keamanan, bahkan arah politik di negara-negara lain.

Hari ini, siapa negara pertama itu?

Jawabannya tegas, Amerika Serikat.

Mungkin ada yang tidak setuju. Mungkin ada yang bilang Cina sedang naik, Rusia mulai bangkit, Eropa masih kuat. Tapi mari kita lihat realitasnya dengan jujur.

Sejak runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke seluruh penjuru dunia. Militer mereka ada di Jepang, di Korea, di Jerman, di Timur Tengah. Pangkalan militer mereka mengelilingi negara-negara yang dianggap sebagai saingan. Mata uang mereka, dolar Amerika, menjadi alat tukar utama dunia. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga, ekonomi Indonesia ikut berguncang. Ketika mereka menjatuhkan sanksi pada suatu negara, negara itu bisa tercekik ekonominya.

Budaya mereka, meski kita suka atau tidak, mempengaruhi cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara berpikir anak-anak muda kita. Film-film Hollywood menyebarkan nilai-nilai mereka. Musik mereka didengarkan di seluruh dunia. Media mereka, seperti CNN dan lainnya, menjadi rujukan utama berita global.

Itulah negara pertama. Pusat dari segalanya. Poros yang menjadi acuan. Meskipun kekuatan mereka mulai digerogoti oleh kebangkitan negara-negara lain, namun untuk saat ini, mereka masih menjadi negara pertama yang harus diperhitungkan oleh siapa pun.

Setelah kita memahami siapa negara pertama, kita harus memahami satu hal yang sangat krusial, tidak semua negara itu sama di hadapan negara pertama. Ada yang menjadi pengikut, ada yang menjadi satelit, ada yang independen. Dan inilah yang akan kita bedah satu per satu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mafahim Siyasi

NEGARA PENGIKUT: KETIKA KEDAULATAN HANYA NAMA

Kategori kedua dalam kitab Mafahim Siyasi adalah NEGARA PENGIKUT, al-daulah al-tabi’ah.

Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita bisa mengenali negara pengikut?

Dalam kitab tersebut dijelaskan, negara pengikut adalah negara yang terikat dengan negara lain, dalam hal ini dengan negara pertama atau negara adidaya lainnya dalam politik luar negerinya dan bahkan dalam sebagian besar urusan dalam negerinya. Mereka punya presiden, punya parlemen, punya bendera dan lagu kebangsaan. Mereka punya perwakilan di PBB. Tapi ruang gerak mereka sangat terbatas. Kedaulatan mereka hanya sebatas nama.

Ketika negara pertama bilang “lompat”, mereka akan bertanya “setinggi apa?” Ketika negara pertama menghendaki sesuatu, mereka akan menurut, meskipun itu bertentangan dengan kepentingan rakyatnya sendiri.

Kitab Mafahim Siyasi memberikan contoh konkret. Misalnya, Mesir terhadap Amerika Serikat. Sejak Perjanjian Camp David tahun 1979, Mesir menjadi negara pengikut setia Amerika Serikat. Bantuan militer 1,3 miliar dolar setiap tahun yang sebagian besarnya adalah pinjaman yang harus dibayar, membuat mereka harus tunduk pada kebijakan luar negeri AS, terutama yang menyangkut keamanan Israel. Politik dalam negeri mereka pun tidak lepas dari pengaruh Washington. Siapa yang menjadi presiden, bagaimana mereka memerintah, semua dalam koridor yang tidak melanggar kepentingan AS.

Contoh lainnya? Kazakhstan terhadap Rusia. Meski sudah merdeka dari Uni Soviet lebih dari tiga dekade lalu, ketergantungan ekonomi dan keamanan membuat Kazakhstan harus selalu menjaga hubungan baik dengan Moskow. Mereka tidak bisa seenaknya menentukan kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan Rusia.

Menjadi negara pengikut berarti kehilangan kedaulatan sejati. Mereka seperti anak buah yang harus patuh pada perintah komandan. Mereka seperti perahu kecil yang terikat pada kapal besar, tak bisa berlayar ke arah yang mereka inginkan.

NEGARA SATELIT: MENGORBIT DEMI KEPENTINGAN BERSAMA

Lalu kategori ketiga dalam kitab Mafahim Siyasi adalah NEGARA SATELIT, al-daulah allati fi al-falak.

Ini menarik. Kenapa disebut satelit? Karena mereka seperti bulan yang mengorbit planet. Mereka bergerak dalam orbit negara adidaya, mengelilinginya, tapi tidak sepenuhnya lepas. Mereka terikat dengan negara adidaya, tapi bukan karena keterpaksaan struktural seperti negara pengikut, melainkan karena ikatan kepentingan bersama.

Kitab Mafahim Siyasi menjelaskan, negara satelit adalah negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan ikatan sebagai pengikut. Mereka memilih untuk mengorbit karena ada keuntungan yang mereka peroleh. Mereka mendapatkan perlindungan keamanan, akses pasar, bantuan teknologi, atau keuntungan lainnya. Dan sebagai imbalannya, mereka mendukung kebijakan luar negeri negara pusat, menyediakan pangkalan militer atau menjadi sekutu setia dalam forum-forum internasional.

Contoh paling jelas adalah Jepang terhadap Amerika Serikat. Jepang punya kepentingan keamanan yang sangat besar, mengingat posisi geopolitiknya yang dikelilingi oleh negara-negara besar seperti Cina, Rusia dan Korea Utara. Maka mereka memilih untuk mengorbit di bawah payung keamanan Amerika. Mereka menjadi pangkalan militer AS, mereka membeli senjata dari AS dalam jumlah besar, mereka mendukung kebijakan AS di Asia dan dunia. Tapi dalam banyak hal, Jepang punya otonomi. Mereka punya industri otomotif dan elektronik yang bersaing dengan AS. Mereka punya budaya pop yang mendunia. Mereka bahkan bisa berbeda pendapat dengan AS dalam isu-isu tertentu.

Contoh lain? Australia terhadap AS dan Inggris. Kanada terhadap AS, Inggris dan Perancis. Turki meski sekarang sering ribut dan menunjukkan gigi, secara struktural adalah satelit NATO yang dipimpin AS. Mereka mengorbit dalam aliansi keamanan Barat.

Pahamilah perbedaan ini. Negara pengikut itu seperti anak buah yang “ikut perintah” karena terpaksa. Negara satelit itu seperti mitra junior yang “ikut arus” karena sama-sama diuntungkan. Negara pengikut kehilangan kemerdekaannya. Negara satelit masih punya kemerdekaan, tapi dalam batas-batas orbit yang tidak boleh mereka tinggalkan.

NEGARA INDEPENDEN: MERDEKA DALAM ARTI SESUNGGUHNYA

Dan akhirnya, kategori keempat dalam kitab Mafahim Siyasi yang harus kita pahami adalah NEGARA INDEPENDEN, al-daulah al-mustaqillah.

Inilah kategori yang paling kita idam-idamkan. Inilah negara yang benar-benar merdeka. Bukan hanya di atas kertas. Bukan hanya karena punya kursi di PBB. Tapi merdeka dalam arti yang sesungguhnya.

Kitab Mafahim Siyasi mendefinisikan negara independen sebagai negara yang mampu mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai kehendak sendiri, atas dasar kepentingannya sendiri. Mereka tidak terikat pada kehendak negara lain. Mereka tidak mengorbit pada negara lain. Mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri.

Mereka punya bobot. Mereka punya pengaruh. Mereka bisa membuat negara pertama berpikir ulang sebelum mengambil keputusan. Mereka bisa berkata “tidak” ketika kepentingan mereka terancam. Dan kata “tidak” mereka didengar dan diperhitungkan.

Contoh yang diberikan dalam kitab tersebut? Perancis, Cina dan Rusia.

Lihatlah Perancis. Bagaimana mereka sering berbeda sikap dengan Amerika. Saat AS ingin menyerang Irak tahun 2003, Perancis menolak keras di Dewan Keamanan PBB. Dan penolakan itu punya pengaruh. Dunia terbelah. Amerika tidak bisa mendapatkan legitimasi internasional yang mereka inginkan. Itulah kekuatan negara independen.

Cina, dengan model pembangunannya sendiri, dengan kekuatan ekonominya yang terus membesar, Cina berani menentukan arahnya sendiri. Mereka tidak tunduk pada tekanan AS. Mereka bahkan bersaing dalam banyak bidang. Ketika AS melancarkan perang dagang, Cina membalas. Ketika AS menekan di satu sisi, Cina mencari celah di sisi lain.

Rusia, meski ekonominya tidak sebesar AS atau Cina, kekuatan militernya dan posisi geopolitiknya membuat mereka harus diperhitungkan. Ketika Rusia mengirim tank ke Ukraina, seluruh dunia berguncang. Ketika mereka mengancam dengan senjata nuklir, AS dan NATO harus berpikir seribu kali.

Bahkan negara-negara yang secara fisik kecil, seperti Swiss, Spanyol, Belanda, Italia, dan Swedia, bisa masuk kategori independen jika mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi politik dunia. Kitab Mafahim Siyasi menjelaskan bahwa mereka bisa mempengaruhi jika mereka mampu mengamankan atau mengancam kepentingan negara pertama. Italia dan Spanyol, misalnya, mendapat pengaruh dengan mendukung AS dalam pendudukan Irak tahun 2003. Mereka mengamankan kepentingan AS dan sebagai imbalannya, mereka mendapat keuntungan politik dan ekonomi.

Inilah yang harus kita cermati. Kitab Mafahim Siyasi.mengingatkan kita tentang satu fenomena yang sangat penting. Fenomena yang jarang dibahas di media mainstream. Fenomena yang membuat kita harus berpikir ulang tentang apa arti kemerdekaan.

Banyak negara di Asia dan Afrika yang merdeka setelah Perang Dunia II. Bendera mereka berkibar. Lagu kebangsaan mereka dikumandangkan. Mereka punya perwakilan di PBB. Tapi apakah mereka benar-benar independen?

Mari kita lihat sejarah yang diangkat dalam kitab Mafahim Siyasi.

Ambil contoh Irak. Setelah Inggris keluar dari Irak, secara formal Irak menjadi negara merdeka. Mereka punya raja, punya parlemen, punya tentara. Tapi setelah Revolusi 14 Juli 1958 yang menggulingkan monarki, Irak sempat menjadi negara independen yang disegani, seperti Perancis.

Namun, perhatikan baik-baik apa yang terjadi kemudian. Ketika penguasanya adalah agen Amerika, maka Irak secara faktual adalah negara pengikut Amerika, meskipun secara internasional ia tetap dianggap sebagai negara merdeka. Kemudian setelah Revolusi 17 Juli 1968, ketika penguasanya adalah agen-agen Inggris, Irak berubah menjadi negara pengikut Inggris. Bendera yang sama. Lagu kebangsaan yang sama. Tapi realitasnya berbeda.

Ini sangat kritis.

Kitab Mafahim Siyasi menegaskan: STATUS NEGARA BISA BERUBAH HANYA DENGAN BERGANTINYA PENGUASA.

Meskipun benderanya sama, meskipun lagu kebangsaannya sama, meskipun kursinya di PBB tetap ada, tapi jika penguasanya adalah agen asing, jika ia menjalankan kebijakan atas perintah negara lain, jika ia lebih mendengar duta besar asing daripada suara rakyatnya, maka negaranya adalah negara pengikut. Jika penguasanya adalah orang yang merdeka, yang berani mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bangsanya sendiri, maka negaranya bisa menjadi independen.

Dan inilah realitas pahit yang terjadi di banyak negara Muslim. Kemerdekaan hanya di atas kertas. Mereka secara internasional independen dalam penampilan lahiriah, tapi dari segi realitas hakiki, mereka adalah negara pengikut.

Sumber daya alam mereka dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan ekonomi mereka diatur oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang dikuasai negara pertama. Politik luar negeri mereka harus selalu memperhatikan “sensitifitas” negara-negara besar. Konflik internal yang terjadi seringkali dipicu dan dipelihara oleh kepentingan asing yang ingin menjaga negara itu tetap lemah dan tergantung.