Oleh. Widiastuti
(Kontributor MazayaPost.com)
Terjadi kekerasan simbolik di dunia pendidikan. Kabar duka dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyayat hati siapa pun yang mendengarnya. YBR, seorang bocah kelas IV SD yang baru berusia 10 tahun, memilih mengakhiri hidupnya hanya karena tak mampu membeli buku tulis dan pena. Di balik surat wasiatnya yang pilu, tersingkap fakta bahwa sekolah negeri tempatnya bernaung menagih iuran sebesar Rp 1,2 juta—sebuah angka yang mustahil dijangkau oleh keluarganya.
Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya Malang, Wida Ayu Puspitosari, Kamis (5/2/2026), memberikan perspektif sosiologis yang tajam. Menurutnya, bagi seorang anak di daerah tertinggal, buku dan pena adalah “paspor” untuk diterima di lingkungan sosialnya, yakni sekolah. Ketika negara gagal menyediakan fasilitas dasar, terjadi apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik. Seperti merasa terasing, rendah diri, dan ditolak oleh lingkungannya.
Kondisi ini diperparah ketika sekolah negeri—yang seharusnya menjadi tumpuan rakyat miskin—justru membebankan iuran yang mencekik, pendidikan berubah dari sarana mencerdaskan bangsa menjadi barang mewah yang diperdagangkan. Fakta ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi telah merasuk ke dalam psikologi anak-anak kita. Negara telah lalai dalam menjamin hak dasar rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
Wajah Bengis Pendidikan Kapitalisme
Kematian YBR bukanlah sekadar kasus bunuh diri biasa, melainkan dampak dari penerapan sistem kehidupan yang rusak. Tragedi ini menelanjangi bagaimana negara melakukan “pembunuhan sistematis” melalui penerapan sistem sekuler-kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Dalam sistem ini, negara bekerja bukan sebagai pengurus rakyat. Hubungan penguasa dan rakyat dibangun atas landasan transaksional, tak ubahnya hubungan pedagang dan pembeli. Rakyat dicekik dengan berbagai pajak.
Namun demikian, ketika mereka membutuhkan hak dasarnya – pendidikan dan kesehatan – mereka harus merogoh kocek dalam-dalam. Pahit-pahitnya harus berutang. Sekolah negeri yang seharusnya gratis pun, kini berubah jadi “ladang bisnis” dengan dalih otonomi sekolah, iuran pembangunan, dsb.
Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus disediakan negara, melainkan beban anggaran, bukan investasi peradaban. Akibatnya, subsidi dicabut perlahan dan tanggung jawab pendanaan dilempar kepada orang tua siswa. Kemiskinan struktural yang dialami keluarga YBR pun buah dari penerapan kapitalisme. Kekayaan alam yang melimpah di NTT bukan untuk mencukupi kebutuhan warganya, melainkan diprivatisasi oleh korporasi swasta yang dilegalisasi negara. Sementara rakyatnya mati kelaparan dan putus asa hanya karena sebatang pena. Kondisi ini jelas kezaliman yang nyata.
Perspektif Islam: Pendidikan adalah Tanggung Jawab Mutlak Negara
Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan dasar (maslahah ammah) yang wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma dan berkualitas. Ada beberapa poin fundamental yang harus diperhatikan:
1. Haram Memungut Biaya Pendidikan
Rasulullah saw. bersabda, “Seorang Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR Bukhari)
Kematian YBR adalah bentuk kegagalan negara dalam menjalankan fungsi ri’ayah (pengurusan). Dalam Islam, negara wajib memastikan tidak ada satu pun anak yang putus sekolah, apalagi berputus asa, hanya karena urusan biaya buku atau seragam.
2. Baitul Mal sebagai Solusi Pendanaan
Secara finansial, Islam memiliki sistem Baitul Mal. Biaya pendidikan diambil dari pos kepemilikan umum (seperti hasil pengelolaan sumber daya alam) dan pos kharaj/zakat. Kekayaan alam yang melimpah di negeri ini seharusnya mampu membiayai sekolah gratis tanpa perlu memungut seribu rupiah pun dari orang tua murid. Tidak boleh ada pungutan liar maupun iuran resmi yang membebani rakyat dalam hal fasilitas publik.
3. Jaminan Kesejahteraan per Individu
Dalam sistem sosial Islam, perlindungan anak melibatkan tiga pilar: ketakwaan individu orang tua, kontrol sosial masyarakat, dan penerapan aturan oleh negara. Jika keluarga miskin, maka kerabat dan tetangga wajib membantu. Namun, jika kemiskinan itu bersifat sistemik, maka negara wajib hadir memberikan jaminan pangan dan pendidikan secara langsung agar tekanan ekonomi tidak menghancurkan mentalitas anak dan ketahanan keluarga.
Campakkan Kapitalisme, Kembali pada Islam
Tragedi di Ngada adalah alarm keras bagi kita semua. YBR adalah korban dari keganasan sistem kapitalisme yang menuhankan materi dan membuang nyawa manusia. Selama sistem pendidikan masih berorientasi pada pembiayaan mandiri (kapitalistik), maka anak-anak dari keluarga tidak mampu akan terus menjadi korban “seleksi alam” yang kejam.
Islam menawarkan solusi fundamental yakni mengembalikan fungsi negara sebagai pelayan rakyat, bukan pedagang. Pendidikan harus dikelola sepenuhnya oleh negara dengan pembiayaan dari kas umum (Baitul Mal), sehingga tidak ada lagi anak yang harus menukar nyawanya hanya demi selembar kertas dan sebuah pena. Sudah saatnya kita mengevaluasi total kebijakan pendidikan kita. Jangan biarkan ada YBR lain yang harus menulis surat perpisahan karena negara gagal memberikan mereka masa depan. Wallahualam bisawab.
Views: 11
