Oleh. Nuri
(Kontributor MazayaPost.com-Bogor)
Dunia global kembali dibuat terkejut oleh sebuah terobosan diplomasi penting pada awal tahun 2026. Bertempat di Davos, Swiss, dalam ajang World Economic Forum (WEF), pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan keikutsertaannya dalam sebuah lembaga baru yang bernama Board of Peace (BoP). Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa partisipasi ini merupakan peluang konkret untuk mendorong perdamaian di Gaza, sekaligus menjadi bukti peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional.
Bergabungnya negeri muslim dalam skema global seperti BOP tidak bisa dianggap sebagai langkah yang netral. Di balik kata-kata diplomasi dan istilah “perdamaian,” sering kali tersembunyi kepentingan politik negara-negara besar. Dalam banyak kejadian, kepentingan ini justru berlawanan dengan penderitaan umat Muslim yang masih mengalami penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan.
Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama pada masa Donald Trump, penuh dengan sikap tidak adil terhadap dunia Islam. Dukungan terhadap penjajahan Palestina, pembiaran kekerasan dengan alasan keamanan, serta pembungkaman suara umat tertindas masih menjadi luka yang belum sembuh. Karena itu, wajar jika muncul pertanyaan: bagaimana umat Islam bisa percaya pada agenda yang lahir dari sejarah kelam seperti ini?
Ketika negara muslim ikut bergabung dalam BOP, ada risiko bahwa langkah tersebut justru memberi pembenaran terhadap kezaliman. Diam dan ikut dalam sistem yang mengabaikan penderitaan saudara seiman dapat melemahkan sikap moral umat. Ukhuwah islamiah terancam dikalahkan oleh kepentingan politik dan pencitraan internasional.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah minimnya peran umat dalam pengambilan keputusan besar. Banyak kebijakan ditentukan oleh para elit tanpa melibatkan masyarakat atau memberikan pemahaman yang cukup. Akibatnya, umat sulit bersikap kritis, sementara penjajahan disamarkan dengan istilah seperti “kerja sama” dan “perdamaian.”
Ketergantungan pada agenda Barat juga membuat dunia Islam hilang kemandiriannya. Negeri-negeri muslim menjadi mudah ditekan secara ekonomi dan politik, serta ragu untuk membela kepentingan umat secara tegas. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjauhkan umat dari nilai keadilan yang diajarkan Islam.
Adapun solusi untuk menyelesaikan penderitaan kaum muslim di Palestina dengan melakukan berbagai hal berikut:
Pertama, membangun kesadaran umat. Umat perlu memahami politik global, mengetahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, serta tidak menerima narasi kekuasaan tanpa berpikir kritis. Kesadaran ini menjadi benteng agar umat tidak mudah dimanipulasi.
Kedua, penguatan ukhuwah islamiah harus menjadi prioritas. Solidaritas sesama nuslim harus ditempatkan di atas kepentingan politik. Bersatu dalam sikap kemanusiaan dan diplomasi sangat penting untuk melawan normalisasi kezaliman. Peran ulama dan cendekiawan sangat penting. Mereka harus berani menyampaikan kebenaran, membimbing umat, dan tidak diam ketika kezaliman dibenarkan atas nama perdamaian. Karena diam terhadap kezaliman bukan sikap netral, tetapi ikut membiarkannya terjadi.
Ketiga, tegaknya Islam inilah satu-satunya solusi bagi Palestina. Ketika Islam ditegakkan secara menyeluruh, umat Islam akan kembali bersatu dalam satu kepemimpinan dan satu arah perjuangan.
Views: 0
