Tanggal 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Dan di balik pengangkatan itu, terbit Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026.
Dalam Perpres tersebut tertera angka yang bikin kening berkerut halus, Ketua dan Anggota Wantimpres mendapatkan hak keuangan sebesar Rp76,5 juta per bulan, istilah resminya dalam regulasi adalah ‘hak keuangan’, bukan sekadar gaji pokok. Kalau kita kalikan untuk 26 orang anggota, negara merogoh kocek sekitar Rp1,989 miliar setiap bulannya, alias Rp23,87 miliar dalam setahun dan itu belum termasuk fasilitas pendukung lainnya yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Tentu di tengah dinamika ekonomi warga yang harus memutar otak demi kebutuhan harian, angka puluhan miliar untuk sebuah lembaga penasihat mengundang tanya besar. Untuk apa sebenarnya lembaga penasihat itu didirikan, Apakah sekadar instrumen saran atau ada beban politik di baliknya?
Kekuasaan dan seluruh struktur pendukungnya pada hakikatnya adalah amanah berat, bukan komoditas apalagi ghanimah alias ‘kue politik’ yang dibagi-bagi setelah perhelatan kekuasaan.
Islam menggarisbawahi beberapa prinsip mendasar yang sangat relevan saat kita membaca fenomena lembaga penasihat ini.
Pertama, Prinsip Kesederhanaan Struktur. Dalam konsep tata kelola negara yang efisien, Islam dengan sistem khilafahnya menegaskan bahwa struktur kekuasaan dan birokrasi harus dibuat sesederhana mungkin, namun memiliki fungsi yang tepat sasaran dan berbobot. Ketika sebuah pemerintahan memperbanyak struktur penasihat dengan biaya fantastis, sementara nasihatnya sendiri bersifat tidak mengikat, maka yang terjadi adalah pembengkakan administrasi yang membebankan anggaran publik tanpa memberikan eksekusi wewenang yang nyata.
Kedua yang tak kalah krusial adalah Kedudukan Nasihat dan Muhasabah. Dalam Islam menyampaikan nasihat dan mengontrol penguasa adalah kewajiban syariat dan hak setiap rakyat, bukan profesi eksklusif yang dibayar mahal oleh negara. Nasihat dalam Islam menuntut independensi dan keberanian moral. Ketika lembaga penasihat digaji sangat tinggi dari kantong negara oleh pihak yang mereka nasihati, muncul pertanyaan kritis, Akankah nasihat itu tetap objektif dan berani ataukah berisiko menjadi stempel pembenar kebijakan penguasa?
Ketiga, Pertanggungjawaban Kas Negara.
Setiap rupiah kekayaan negara adalah milik umat yang pengeluarannya terikat ketat oleh hukum syara’. Keuangan negara tidak boleh dihamburkan untuk akomodasi politik atau memberikan kompensasi keuangan yang berlebihan kepada pejabat penasihat, sementara kebutuhan pokok rakyat banyak masih membutuhkan perhatian dan pengalokasian dana yang serius.
Angka Rp76,5 juta per bulan untuk 26 orang memang legal secara hukum positif melalui Perpres. Namun, jika ditimbang dalam neraca etika Politik Islam, kita diajak untuk melihat lebih jauh dari sekadar legalitas formal. Ini adalah soal kesadaran amanah, efisiensi struktur dan penjagaan harta publik. Jangan sampai nasihat yang sangat mahal harganya justru tak sebanding dengan kemaslahatan nyata yang dirasakan oleh rakyat di akar rumput.
Maka tidak ada jalan untuk menghadirkan pemimpin yang amanah, efisiensi struktur dan penjagaan harta publik, kecuali dengan kepemimpinan Islam dalam sistem khilafah.(fjn)
Views: 1

















