Linimasa media sosial kita, khususnya di platform Threads, dipenuhi dengan sebuah kisah, yang jujur saja sangat menyayat hati. Sebuah potret buram dari wajah pelayanan kesehatan kita.
Kita semua tentu sudah mendengar kasus yang menimpa Saudara kita, Yurizal Tri Chaerawan, seorang pemuda berusia 29 tahun, peserta BPJS Kesehatan. Pada tanggal 22 Juli kemarin, Almarhum sempat membagikan keluh kesahnya.
Dalam kondisi sakit, beliau harus menunggu sekitar 8 jam hanya untuk mendapatkan ruang perawatan setelah dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Delapan jam, menahan sakit, di ruang tunggu atau IGD.
Namun, yang membuat dada ini terasa lebih sesak, alih-alih mendapatkan pelukan virtual atau simpati, unggahan Almarhum justru disambut dengan komentar-komentar sinis. Dan mirisnya, komentar tak berempati itu diduga kuat berasal dari oknum dokter dan tenaga kesehatan.
Bukankah mereka seharusnya menjadi garda terdepan pelindung nyawa dan perawat harapan?
Dan duka itu pun memuncak. Pada 31 Juli 2026, sepupu Almarhum membawa kabar duka. Yurizal telah berpulang. Pihak keluarga menyatakan ada dugaan keterlambatan penanganan saat kondisi beliau sudah sangat kritis.
Kita sangat memahami kemarahan dan kekecewaan publik saat ini. Sangat wajar. Kemanusiaan kita seolah terkoyak.
Namun, Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa rumah sakit begitu penuh hingga pasien harus antre berjam-jam? Dan mengapa sebagian tenaga kesehatan kita, yang dulu disumpah untuk melayani, kini bisa tampak begitu kelelahan, burnout, hingga kehilangan empatinya di media sosial?
Ketika kita merujuk pada sistem Islam dalam naungan Khilafah, ada sebuah fondasi yang sangat tegas mengenai kesehatan.
Islam memandang bahwa kesehatan, keamanan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar publik yang mutlak. Ini bukan komoditas bisnis. Ini adalah hak asasi yang wajib dijamin oleh negara.
Negara atau penguasa berfungsi sebagai Ra’in, yakni pengurus dan pelayan rakyatnya. Bahkan dalam hadits tegas dikatakan: ‘Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.’
Oleh karena itu, jaminan kesehatan yang memadai, fasilitas rumah sakit yang layak, obat-obatan dan ketersediaan tenaga medis adalah tanggung jawab mutlak Baitul Mal (kas negara). Semuanya harus diberikan secara gratis dan berkualitas tinggi kepada seluruh warga negara, tanpa memandang status sosial, tanpa membedakan kelas rawat dan tanpa birokrasi asuransi yang berbelit-belit.
Coba kita refleksikan hal ini dengan kasus Almarhum Yurizal. Ketika kesehatan diatur dengan paradigma komersialisasi dan asuransi berbasis kuota, apa yang terjadi? Rumah sakit berhitung soal klaim, pasien berdesakan berebut ‘jatah’ kamar BPJS dan para tenaga kesehatan bekerja di bawah tekanan sistem yang overcapacity atau kelebihan beban.
Sistem yang menekan inilah yang perlahan menggerus empati. Tenaga kesehatan kelelahan, sementara pasien merasa ditelantarkan.
Kejadian ini menampar kita, mengingatkan bahwa selama kesehatan masih dipandang sebagai transaksi yang untung-rugi bagi kas rumah sakit atau negara, maka tragedi ‘menunggu 8 jam hingga kritis’ akan terus membayangi masyarakat kita.
Kesehatan bukanlah soal premi per bulan. Kesehatan adalah tentang memuliakan nyawa manusia. Jika negara memposisikan dirinya murni sebagai pelayan yang tulus, menyediakan fasilitas yang melimpah dan nakes yang sejahtera, niscaya nakes kita bisa bekerja dengan tenang, tersenyum dan memberikan empati terbaiknya untuk kesembuhan pasien.
Kasus Yurizal adalah pengingat keras bagi kita semua, sudah saatnya kita mengevaluasi sistem ini. Jangan biarkan ada Yurizal-Yurizal lain yang harus pergi karena rumitnya sebuah birokrasi rumah sakit yang lahir dari sistem kapitalisme yang rusak, yang hanya menghitung untung rugi. (fjn)
Views: 1
