Oleh : Novita Catur (Komunitas Menulis Setajam Pena)
PT. Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Indonesia mulai 1 September 2023.
Pada September tahun ini, semua jenis BBM non subsidi mengalami kenaikan harga. Mulai dari Pertamax yang setelah 3 bulan tidak di lakukan perubahan, kini resmi naik yang sebelumnya Rp 12.400/ liter sekarang menjadi Rp 13.300/ liter.
Untuk BBM jenis diesel, Dexlite, alami kenaikan yang signifikan juga. Yakni, Rp 16.350/ liter. Sebelumnya di patok Rp 13.950/ liter. Kemudian Pertamina Dex di banderol seharga Rp 16.900/liter naik dari sebelumnya yang Rp 14.350/ liter.
Sementara itu, harga BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi tidak mengalami kenaikan harga, keduanya di bandrol masing masing harga Rp 10.000/ liter dan 6.800/liter.
Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM ini sudah terlihat jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, penurunan upah, dan kenaikan kebutuhan pokok rumah tangga yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagi pemerintah kenaikan BBM ini akan mendorong lahirnya industri yang ramah lingkungan. Tapi sebenarnya ini akan berefek pada daya beli masyarakat yang menurun.
Rakyat kecil semakin terbebani dan sengsara. Sudahlah penghasilan yang minim, harga kebutuhan pokok yang kian tinggi, pengangguran dan sampai pada kebutuhan dasar rakyat yang masih belum terpenuhi, malah berbiaya mahal. Di tambah terbebani dengan adanya kebijakan naiknya BBM. Dengan kondisi ini, wajar jika angka kemiskinan kian bertambah.
Sebenarnya yang di untungkan dengan kenaikan BBM ini siapa? Ada beberapa pihak, tentu para korporat yang berkepentingan. Dan juga sekelompok partai politik, yang saat ini membawa isu kenaikan BBM sebagai bahan kritik terhadap kebijakan pemerintah untuk menarik simpati rakyat.
Jika pemerintah bilang naiknya harga BBM untuk tujuan ramah lingkungan. Itu terkesan tidak masuk akal, dan hanya pernyataan yang mengada-ada saja. Serta terkesan sedang memanipulatif rakyatnya. Sebenarnya pernyataan naiknya BBM ini bukan untuk ramah lingkungan tapi akan menghapuskan Pertalite secara perlahan.
Lantas kenapa pemerintah mengahapus BBM subsidi? Karena semua akan di serahkan kepada swasta dengan harga pasaran. Dengan demikian asing akan menguasai pasar setelah menguasai produksi BBM. Inilah kebijakan nyata ala kapitalisme liberal. Dengan memberikan kebebasan pada individu atau asing untuk menguasai SDA (sumber daya alam) negeri ini.
Padahal sejatinya, BBM merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya disediakan oleh negara dengan murah bahkan gratis. Namun hal ini tidak mungkin terwujud ketika negara masih menjalankan sistem kapitalisme.
Dalam pandangan Islam, BBM itu merupakan SDA yang merupakan kekayaan umum, yang seharusnya dikelola maksimal oleh negara dan hasilnya dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat secara maksimal. Maka pengelolaan BBM hanya dinilai dari biaya oprasionalnya saja, sehingga harganya akan sangat terjangkau masyarakat.
Dalam hadis disebutkan bahwa manusia berserikat dalam 3 hal yaitu : air, hutan, dan api.
Dengan demikian, jelaslah BBM merupakan barang tambang milik umum dan harus di kelola sebagai sumber pendapatan negara, untuk kesejahteraan rakyat. Tidak boleh, jika menjadikannya sebagai bisnis, dikelola swasta domestik maupun asing. diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Jadi, masalahnya bukan untuk terbentuknya ramah lingkungan tapi, semata untuk memuluskan bisnis para kapital. Maka, problem ini hanya bisa diatasi jika negara menggunakan tata kelola Islam, dan hal ini hanya bisa diterapkan dalam institusi negaranya, yakni Khilafah. Wallahu’alam bis shawab.
