UU KIA, Akankah Membuat Ibu dan Anak Sejahtera?

Oleh. Rahma
(Kontributor MazayaPost.com)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons positif pengesahan Undang-Undang (UU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) oleh DPR dalam rapat paripurna Selasa, 4 Juni 2024 lalu. Ketua Departemen Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga BPKK DPP PKS Tuti Elfita, mengatakan partainya menekankan pengesahan UU KIA berkaitan dengan paradigma penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak adalah bagian integral dari keluarga.

“Kesejahteraan ibu dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga, dan keterlibatan ayah dalam memberikan perlindungan serta pendampingan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang optimal,” kata Tuti dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (liputan6.com, 9/6/2024).

Tuti menyampaikan, penambahan kata ayah di UU KIA dalam kewajibannya terhadap keluarga dan peran negara melalui lembaga asuhan anak juga menjadi poin penting yang diapresiasi oleh PKS. Oleh sebab itu, menurut Tuti, regulasi cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter amat diapresiasi PKS. “PKS mengapresiasi berbagai aspek UU KIA, termasuk pengakomodasian usulan dan aspirasi masyarakat yang kaya, penyertaan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa,” kata Tuti.

Pengesahan RUU KIA menjadi UU dianggap akan membawa angin segar bagi Perempuan untuk dapat tetap berkarir karena mendapat cuti dan tetap bisa tenang bekerja, sehingga menguatkan pemberdayaan ekonomi Perempuan. Sebagaimana paradigma kapitalisme bahwa perempuan produktif adalah perempuan yang bekerja. Sebenarnya cuti 6 bulan tidak cukup untuk mendampingi anak karena anak membutuhkan pengasuhan terbaik dari ibu hingga mumayyiz. Hanya Islam yang tulus memperhatikan kesejahteraan ibu dan anak demi berjalannya fungsi strategis dan politis peran keibuan dan membangun profil generasi cemerlang.

Sistem kapitalisme sudah membuat manusia mencari jalan keluar yang menyimpang dari syariat Islam karena sistem ini memisahkan antara agama dengan kehidupan. Manusia hanya dipacu membuat undang-undang yang mematikan fitrah perempuan sebagai seorang ibu.

Dalam Islam, peran ibu akan dikembalikan pada tempatnya sesuai ketentuan dari Allah, yakni sebagai pengatur rumah tangga. Sistem ekonomi Islam menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat termasuk perempuan tanpa meletakkan kewajiban mencari nafkah pada perempuan. Islam memuliakan Perempuan dengan semua peran fitrahnya, bukan dari berapa banyak uang yang dihasilkan.

Maka dari itu, tidak akan ada alasan bagi perempuan untuk bekerja demi menopang kebutuhan hidupnya. Kalaupun mereka bekerja hanya karena ingin mengamalkan ilmunya dan itupun tidak meninggalkan peran perempuan sebagai “al-umm wa rabbatul bayt.” Jelas, hanya Islam dalam naungan Daulah Khilafah yang bisa menyejahterakan perempuan. Wallahualam.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi