Tapera: Kebijakan Zalim Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah

Oleh. Rahma
(Kontributor MazayaPost.com)

Polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera terus bergulir dan menuai penolakan serempak dari rakyat setelah Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 21 Tahun 2024 tentang Tapera. “Kita kini harus mendapatkan pemotongan upah melalui program Tapera sedangkan masih jauh dari kata layak, ini adalah menambah beban kepada kaum buruh dan rakyat,” ujar Nining Elitos Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI (SindoNews, 29/5/2024).

Gelombang penolakan terus terjadi karena PP tersebut akan mewajibkan perusahaan memotong gaji pekerja swasta. Nantinya para karyawan bakal mendapatkan potongan gaji sebesar 3% sebagai iuran Tapera dengan rincian 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5 menjadi tanggungjawab perusahan pemberi kerja.
Kewajiban Tapera diyakini akan menambah beban kelas menengah di Indonesia, lantaran daftar potongan gaji yang diterima karyawan makin panjang.
Ternyata bukan hanya buruh, pengusaha pun menolak pemotongan gaji pekerja guna membantu pembiayaan pembelian rumah.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyoroti, hitungan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3% tidak masuk akal. Ia juga mempertanyakan kejelasan terkait dengan program Tapera tsb, tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung.
“Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK.”

Upah buruh Indonesia rata-rata adalah Rp3,5 juta per bulan. Maka potongan Tapera per bulan adalah Rp105.000 (Rp1.260.000 per tahun). Apakah dalam waktu 10 atau 20 tahun, ada harga rumah yg sesuai dengan nilai potongan dari Tapera? Uang yang terkumpul tidak akan cukup dipakai buruh untuk memiliki rumah. Program Tapera terlalu dipaksakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum. (SindoNews, 29/5/2024 )

Tapera menjadi bukti negara tidak memiliki politik penyediaan rumah bagi rakyat dan juga bukti kebijakan zalim karena memberatkan rakyat di tengah banyaknya potongan dan pungutan untuk rakyat (macam-macam pajak, iuran BPJS). Tapera juga bukan solusi untuk kepemilikan rumah. Namun, Tapera justru menjadi jalan menguntungkan pihak tertentu.

Berbeda dengan penerapan sistem Islam dalam negara Islam yakni Khilafah. Islam menjadikan rumah sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara. Kedudukan negara dalam Islam bertugas sebagai pengurus rakyat. Sebagai sebuah sistem yang syamil dan kamil, Islam memiliki mekanisme untuk mewujudkan hal tersebut.
Khilafah akan menjamin kebutuhan pokok setiap warganya, mulai sandang pangan, dan papan dengan mekanisme yang ditetapkan syariat.

Sebagai salah satu kebutuhan rakyat, maka penyelengaraan perumahan rakyat akan menjadi tanggung jawab negara tanpa ada kompensasi berupa iuran wajib. Pemenuhan kebutuhan rumah ini akan bisa diwujudkan dengan disediakannya lapangan pekerjaan bagi rakyat. Sehingga rakyat akan mempunyai penghasilan.
Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada rakyat miskin yang kesulitan, maka Khilafah akan memenuhi kebutuhan pokok ini, tanpa mengalihkan kepada pihak swasta. Untuk pemenuhan perumahan bagi fakyat miskin akan diambilkan dari Baitul Mal. Sumber pemasukan dan pengeluaran harus berdasarkan syariat.

Khilafah tidak boleh mengalihkan tanggungjawab ini kepada pihak swasta. Bagi rakyat miskin, Khilafah bisa langsung membangunkan rumah di lahan milik negara. Untuk kemaslahatan umat, negara juga bisa memberikan tanah untuk rakyat yang membutuhkan untuk pembangunan rumah.
Sungguh hanya dalam naungan Khilafahlah, segala kebutuhan umat akan terpenuhi. Wallahualam.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi