Tapera, Bukan Solusi Tuntas Perumahan Rakyat

Oleh. Sri Winarsih
(Pendidik Generasi)

Rumah adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. Rumah yang dibangun atau dibeli oleh sebuah keluarga menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman. Namun faktanya, banyak keluarga yang belum memiliki rumah. Apakah karena mereka tidak mampu kembali atau karena mahalnya harga rumah sehingga tidak terjangkau untuk membelinya.

Dalam hal ini pemerintah hendak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21/2024 yang mengatur perubahan atas PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun sayang, alih-alih mendapatkan dukungan dari masyarakat, kebijakan ini justru menjadikan polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, kebijakan tersebut memaksa masyarakat untuk menabung dengan mekanisme memotong gaji pekerja sebesar 3%. Seperti pada pasal 5 PP No. 21/2024 disebutkan bahwa peserta Tapera adalah para pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Pasal 7 PP nomor 21/2024 juga menjelaskan perincian pekerja yang masuk kategori peserta Tapera adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja/buruh BUMN/BUMD, pekerja/buruh BUMDES, pekerja/buruh BUM swasta dan pekerja yang tidak termasuk pekerja yang menerima gaji atau upah dalam PP tersebut, pemberi kerja harus menyetorkan dana Tapera dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Sedangkan keanggotaan Tapera akan berakhir jika telah memasuki masa pensiun atau telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta. Bagi peserta yang kepesertaannya berakhir berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, paling lambat 3 bulan setelah masa kepesertaannya dinyatakan berakhir.

Apa itu Tapera?
Tapera adalah Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini diluncurkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal agar setiap orang merasakan hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Iuran Tapera hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya berakhir. Namun, kebijakan ini ditentang banyak pihak, terutama pekerja. Karena selama ini mereka sudah banyak terbebani dengan potongan-potongan gajinya untuk beragam program seperti pajak penghasilan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, BPJS kesehatan dan iuran Tapera.

Apalagi harga-harga kebutuhan hidup yang kian meningkat, gaji para pekerja ini makin menyusut jika pangkas berkali-kali. Negara hanya tahu memangkas sumber penghasilan rakyat, tanpa mau tahu kesulitan hidup yang dihadapi oleh rakyat. Menurut Ketua Asosiasi Serikat Pekerja, Mirah Sumirat, yang seharusnya bertanggung jawab dan berkewajiban menyediakan Perumahan bagi rakyat itu adalah pemerintah, bukan malah memotong gaji para pekerja. Ini bisa berarti memiskinkan para pekerja secara pelan-pelan. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan yang rutin dibayar para pekerja saja tidak memberikan banyak manfaat dan tidak diklaim karena tidak tahu caranya. Ia mensinyalir dana Tapera akan bernasib sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, iuran Tapera ini sangat berpotensi menjadi lahan baru bagi koruptor, seharusnya Pemerintah belajar dari kasus BPJS Kesehatan, korupsi Asabri, Jiwasraya Dan Taspen. Amburadulnya lembaga negara tersebut semestinya menjadi pelajaran bukan malah membuka peluang yang malah memunculkan masalah baru. Dengan simpanan Tapera yang begitu panjang, siapa yang bisa menjamin dana ini tetap diam dan tenang di tempatnya? Hal ini adalah potensi bagi lahan basah untuk korupsi.

Pandangan Islam

Rumah adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. Seharusnya negara bertanggung jawab menyediakan dan menanggungnya tanpa kompensasi dan tanpa iuran dari rakyat. Karena tugas negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebagaimana Sabda Rasulullah, “Imam adalah Penggembala yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di gembalanya.”

Maka dari itu, negara dalam sistem Islam akan memberikan kemudahan pembelian tanah dan bangunan, serta membangun perumahan untuk rakyat dengan harga yang murah dan terjangkau. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti sandang dan pangan dengan kebijakan harga yang murah. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat sehingga memudahkan para pencari nafkah untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga yang ditanggungnya.

Hal ini menjadi tugas seorang pemimpin untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi rakyat, termasuk perkara mendapatkan tempat tinggal ini. Jangan sampai kebijakannya justru menyengsarakan rakyat sebagaimana dalam Sistem Kapitalisme saat ini. Jadi apakah kita akan bertahan dengan Sistem yang menambah penderitaan kita? Sudah saatnya kita kembali pada Sistem Islam yang akan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Wallahu a’lam bishshowab.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi