Oleh: Hilwa Salsabila
Berita Pemilihan Presiden (Pilpres), saat ini sedang marak-maraknya. Pilpres 2024 yang nyatanya akan dilaksanakan dua tahun lagi sedang digandrungi oleh para pejabat dan politisi. Kebanyakan dari mereka sudah tampak sibuk dengan agenda 2024 ini. Tak mau kalah, PKS yang biasanya berada di belakang layar, sekarang tak mau ketinggalan.
“Kami sudah tak mau lagi di luar pemerintahan. Kita akan rebut dengan kemenangan. Kita ingin mengusung bukan lagi mendukung,” kata Aboe Bakar di sela-sela acara Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5/22).
Sekretaris Jenderal (sekjen) PKS Aboe Bakar Al-Habsyi juga telah menyambut hangat ajakan dari ketua umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas yang mengajak bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Kami mencoba membuat koalisi,maksudnya mudah-mudahan PKS bisa bersama-sama,” ungkap Zulkifli dalam acara puncak Milad ke-20 PKS. Sekjen PKS Aboe Bakar juga menegaskan bahwa PKS tak mau dikunci masalah pemilihan kandidat Capres-Cawapres. Di dalam KIB sudah tergabung partai Golkar, PAN, dan PPP. KIB tentu dibentuk untuk kepentingan Pilpres 2024 semata.
Aboe Bakar mengatakan, pada Pilpres 2024 mendatang akan mengusung pasangan Capres-Cawapres yg potensial menang. Dari situlah muncul beberapa nama seperti Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Fakta bahwa PKS juga ikut-ikutan dalam mengejar posisi tertinggi dalam pemerintahan sekuler ini sangat disayangkan. Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah Partai Politik yang berbasis Islam yang berdiri pada 20 April 1998 ini diawali dari gerakan aktivitas dakwah sejak 1980-an. Dengan dia masuk dalam dunia parlemen, tak dapat dimungkiri dapat membawa dampak yang berada di luar dugaan, seperti dampak sekuler. Ditambah lagi pencalonan untuk posisi tertinggi.
Di saat para pejabat dan politisi sedang sibuk bermanuver demi kepentingan mereka dalam kegemilangan harta, di sisi lain rakyat sedang menderita kemiskinan yang merajalela. Tampak jelaslah nafsu para elite politik untuk berkuasa begitu menggebu. Seolah tak punya lagi rasa malu, semua pejabat berburu jabatan baru demi kekuasaan yang semu. Tak lagi peduli dengan aturan dan etika berpolitik, semuanya fokus memikirkan agenda di tahun 2024 yang posisinya masih sangat jauh.
Pandemi covid-19 yang status hidupnya telah berakhir, tak banyak mengubah sesuatu. Rakyat yang masih dirundung kemiskinan, Pertamax dinaikkan secara menggila, pun rencana pemerintah untuk harga pertalite yg akan dinaikkan.
Dari sini kita butuh solusi yang fundamental. Itulah Islam. Berbeda dengan demokrasi, Islam sebagai ideologi yang lengkap, menganggap pemerintah mempunyai kewajiban mengurusi umat. Islam dapat menyelesaikan segudang permasalahan dengan solusi yang fundamental.
Islam memerintahkan penguasa harus bersikap adil dalam mengurusi rakyat, tak boleh berkhianat dan harus amanah dalam segala hal. Kekuasaan adalah amanah. Penguasa yang amanah terlihat dari tata caranya mengurusi umat atau masyarakat dengan aturan serta syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Rasulullah Saw. bersabda:
“Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari Dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Al Bukhari)
Wallahu a’lam bishawab.
