Yani,
Bogor
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguran per Februari 2023 dan ini jadi ancaman kapitalisme. Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang masih di dominasi oleh kaum laki-laki. Sedangkan jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi di bandingkan pedesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan pedesaan hanya 3,42 persen (5/5).
Maraknya pengangguran, menunjukkan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Bukannya mensejahterakan, sistem kapitalisme saat ini malah menyengsarakan masyarakat. Sementara itu, maraknya siswa SMK yang menganggur menggambarkan adanya kesalahan rancangan pendidikan dalam kaitannya program pembangunan. Di sisi lain, juga menunjukkan lemahnya industrialisasi, karena industri yang ada bukan berdasarkan kebutuhan, namun mengikuti pesanan oligarki.
Faktanya jumlah angkatan kerja jauh lebih besar dibandingkan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah sendiri lepas tangan menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya. Pemerintah malah menyerahkan kepada para korporasi atau pemilik modal, dengan membuka keran investasi yang besar bagi mereka. Kemudian, menyerahkan serapan tenaga kerja pada mekanisme pasar yang faktanya memudahkan investasi kepada para investor, dan lebih cenderung bersifat padat modal ketimbang padat tenaga kerja.
Pengangguran yang tidak teratasi dengan baik akan berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi. Tingginya kemiskinan akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asasiyah, termasuk terpenuhinya gizi, pendidikan dan kesehatan. Apalagi dalam sistem kapitalisme saat ini, kebutuhan asasiyah tersebut hanya dapat dijangkau dengan materi. Pengangguran juga berdampak pada tingginya kriminalitas. Karena ketiadaan pendapatan, banyaknya kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi serta lemahnya keimanan akan mendorong seseorang yang menganggur untuk melakukan tindakan kriminalitas.
Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan sistem Islam yang mewajibkan negara menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Islam memiliki pandangan berbeda tentang makna kesejahteraan, yakni negara harus memastikan terpenuhinya kebutuhan asasiyah rakyat yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan serta keamanan secara individu.
Dalam sistem Islam, kekayaan alam adalah milik umum, yang harus dikelola negara dan hasil pengelolaannya diberikan kepada rakyat demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Negara diharamkan menjual kekayaan alam pada individu swasta baik lokal maupun asing. Kemandirian negara dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) juga dalam membangun infrastruktur lainnya, tentu dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi setiap warga negaranya dan hal ini akan sangat meminimalisir jumlah pengangguran.
Negara harus mampu memberikan subsidi kepada orang yang tidak mampu, dalam jumlah yang besar untuk memulai bisnis tanpa kompensasi. Subsidi ini dibagikan secara merata, dan mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. Cara ini sudah terbukti saat era pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Dalam pemerintahannya selama 10 tahun rakyat di berbagai wilayah makmur dan sejahtera. Tidak ditemukan seorangpun rakyatnya yang miskin di wilayah Yaman pada saat itu.
Sistem Islam sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah akan membatu rakyat untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan cara memberikan bantuan modal dari baitul maal secara cuma-cuma dalam mengelola tanah pertanian. Bukan hanya itu, dalam sistem Islam pendidikan pun akan diberikan secara gratis sampai perguruan tingggi. Sehingga rakyat terbekali skill dan pengetahuan yang cukup untuk menjalani hidup dengan baik. Dengan rancangan pendidikan yang tepat, sehingga tidak ada lulusan yang tidak termanfaatkan.
Penerapan sistem Islam ini telah memampukan Kh1l4f4h untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari mekanisme Islam ini, sangat tampak bahwa hanya sistem Islam yang bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan termasuk masalah pengangguran dalam sebuah negara. Semua itu akan terwujud hanya dalam penerapan aturan Islam yang sempurna yaitu di bawah naungan daulah Kh1l4f4h Islamiyah.
Wallahu a’lam bishshawab
