Oleh. Yuliani Zamiyrun, S.E.
(Pegiat Literasi)
Aturan kehidupan yang bertentangan dengan fitrah manusia, ketika diterapkan, maka hanya akan menimbulkan berbagai macam persoalan yang terus berulang. Hal ini sebagaimana diberitakan dalam beberapa media.
Dilansir dari Beritasatu.com, Polda Metro Jaya telah menyatakan wanita korban mutilasi di Bekasi bernama Angela Hindriati Wahyuningsih. Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com, Angela diketahui merupakan mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang dinyatakan hilang sejak Juni 2019.
Hal itu diketahui dari cuitan aktivis lingkungan hidup dan mantan Direktur Eksekutif Walhi Indonesia, Chalid Muhammad pada 16 November 2019.
“Kawan kami mantan aktivis Walhi dinyatakan hilang oleh keluarga sejak Juni 2019. Bantu sebar ya, siapa tau ada yg pernah melihat atau mengetahui. #saveanggel #oranghilang,” cuit Chalid saat itu yang dikutip Beritasatu.com atas seizin Chalid, Sabtu (7/1/2023).
Selain itu, dilansir dari Binjai (6/1), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi Bunga (bukan nama sebenarnya), anak perempuan berusia 12 tahun yang tengah hamil 8 bulan diduga akibat kekerasan seksual yang dialaminya, di Kota Binjai, Jumat (6/1). Dalam kunjungannya tersebut, Menteri PPPA meminta keterangan dari orang tua dan pasangan suami-istri yang saat ini merawat korban. Selain itu, Menteri PPPA mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi korban sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
“Menindaklanjuti kunjungan ini, minggu depan akan dilaksanakan Rapat Koordinasi lintas pihak, baik dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Langkat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menentukan siapa berbuat apa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena Pemerintah Pusat tentu tidak bisa bergerak sendirian untuk menangani kasus ini. Penyelesaian kasus kekerasan seksual, terutama korbannya masih berusia anak membutuhkan sinergi lintas pihak untuk memastikan korban mendapatkan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas perlindungan,” ujar Menteri PPPA di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, Jumat (6/1).
Ada banyak peristiwa yang menunjukkan adanya ancaman bahaya pada perempuan dan anak termasuk anak perempuan. Bahkan perbuatan yang sangat keji pun menimpa anak perempuan.
Hal itu menunjukkan bahwa betapa mandulnya sistem hukum yang ada, yang tak mampu memunculkan efek pencegah bagi tindak kejahatan. Dimana tindak kejahatan akan terus berulang dan mengakibatkan keamanan yang tidak terjamin.
Hal ini bisa dipahami karena regulasi yang ada lahir dari pemikiran manusia yang lemah. Ditambah lagi dengan rusaknya kepribadian manusia akibat penerapan sistem sekuler. Sekuler adalah sebuah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Maka, wajar jika kemudian lahirlah berbagai kerusakan dan keburukan di tengah-tengah masyarakat akibat dari di jauhkanya aktivitas manusia dari agama.
Maka, sejatinya perempuan dan anak hanya akan aman dalam naungan syariat Islam dan bukan yang lain. Karena Islam bukan hanya sekedar agama ritual belaka melainkan sebagai sistem kehidupan yang memiliki aturan menyeluruh yang mampu menimbulkan efek jera dan juga mekanisme terbaik karena berasal dari Dzat Yang Menciptakan manusia
