Penulis : Nia Damayanti, S.Pd.
Pendidikan vokasi sejatinya hanya mencetak tenaga kerja teknis bukan ahli, yang tentunya standar gajinya tidaklah tinggi. Hal ini berkaitan dengan konsep bahwa pendidikan vokasi hanya berorientasi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap memenuhi kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam menghadapi besarnya tantangan masa depan Indonesia di tengah era pasar bebas. Tujuan pendidikan vokasi adalah membangun kualitas SDM yang mampu menghadapi era industri 4.0.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022. Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional. “UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh Bu Menaker,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).
Faktanya, kesejahteraan tidak hanya ditentukan dari perolehan gaji saja, namun banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Bukannya sejahtera, melainkan kian terlihat jelas keburaman masa depan generasi saat ini. Anak-anak kita hanya akan dipersiapkan untuk mengisi lowongan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan milik para korporat kapitalis.
Generasi seharusnya didorong untuk menjadi para pembangun peradaban, tidak hanya sekedar menjadi tenaga kerja dan mengisi pasar kerja. Apalagi pasca implementasi ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economy / KBE) fungsi pendidikan menjadi berubah. Pendidikan tidak lagi berfungsi untuk mencetak SDM yang berkualitas dari aspek karakter dan kemanfaatannya bagi umat, tetapi hanya sekedar mencetak generasi mesin industri.
Janji kenaikan UMP sejatinya tidak lantas membuat rakyat kian sejahtera, karena kapitalisme memiliki standar pengupahan yang minim sehingga tidak memungkinkan untuk mencapai kualitas hidup yang sejahtera. Bahkan, yang lebih banyak diuntungkan adalah para pengusaha. Tenaga kerja hanya berfungsi sebagai sapi perah yang diambil tenaganya secara murah. Dengan demikian, makin menegaskan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia bercorakkan kapitalis liberal.
Kondisi ini kian memprihatinkan dengan situasi ekonomi yang sedang dalam ancaman resesi. PHK bisa jadi takkan terelakkan lagi. Hal tersebut tentunya akan beresiko terhadap lulusan pendidikan vokasi. Inilah masalah yang timbul akibat penerapan sistem kapitalisme liberal. Sistem yang hanya berorientasi pada profit salah satu pihak yakni para korporat atau pengusaha saja, sedangkan kesejahteraan rakyat sebagai mesin produksi atau sapi perahnya hanyalah omong kosong belaka. Selain itu, sistem ini jelas telah menghilangkan peran negara sebagai penanggung jawab penuh atas pendidikan generasi. Mirisnya lagi, negara hanya menjadi regulator yang menuruti keinginan korporasi.
Hanya dengan sistem ekonomi Islam dengan sistem negaranya (Khilafah), kesejahteraan rakyat itu akan terwujud nyata. Penerapan sistem ekonomi Islam akan menghasilkan perekonomian yang stabil, jauh dari krisis, tumbuh secara hakiki, dan berpengaruh nyata pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, serta kesehatan setiap masyarakat. Penerapan sistem ekonomi islam secara total akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dibawah naungan sistem Islam yaitu Daulah Khilafah. Wallahu a’lam.
