Oleh. Vitasari
(Ibu Peduli Negeri)
Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (27/10) menyelesaikan retreat yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengakui adanya tukar guling jabatan dengan Partai Gerindra. Dalam Kabinet Merah Putih, kader-kader Partai Golkar mengisi delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri. Sebagai gantinya, Partai Gerindra dapat mendudukkan kadernya di posisi Ketua MPR RI (27/10).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retreat adalah mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Kegiatan retreat memberikan kesempatan bagi anggota organisasi untuk berinteraksi diluar lingkungan kerja formal dan menjadi salah satu strategi untuk menjaga keharmonisan tim dan memperkuat visi serta misi organisasi. Para pejabat di KMP menyatakan siap bekerja setelah pembekalan berbau healing di Akmil Magelang.
Sejatinya hari ini, rakyat bukan hanya butuh pejabat yang sinergi dan disiplin tapi harus punya visi baru untuk perubahan. Sepanjang yang diterapkan sistem sekuler demokrasi kapitalisme, maka keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terwujud. Apalagi faktanya komposisi KMP ini tidak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional. Dengan spirit bagi-bagi kue kekuasaan, bukan berdasarkan integritas dan profesionalitas. Adanya tukar guling jabatan antara parpol Golkar dan Gerindra.
Inilah cerminan dari demokrasi setiap kegiatan para pejabat selalu mengatas namakan untuk kepentingan masyarakat. Walhasil, masyarakatlah yang menjadi korban. Demokrasi merupakan alat penjajahan barat untuk memperluas pengaruh dan dominasi globalnya untuk kepentingan politik dan ekonomi dipenjuru negeri termasuk negeri muslim. Dengan demokrasi, akidah Islam dirusak, syariat Islam dimusuhi, dan kebangkitan Islam dicegah. Jadi, stop menjunjung tinggi demokrasi sebagai jalan perubahan yang hakiki. Berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang marak terjadi saat ini tidak lain karena para pemangkunya tidak memiliki rasa takut kepada Allah Swt. akan pertanggungjawaban mereka dihadapan-Nya kelak di akhirat.
Dalam Islam, pejabat dipilih sebagai pembantu pelaksana tugas khalifah. Mereka dipilih berdasarkan integritas (syakhshiyah Islamnya tinggi) dan punya kapabilitas jauh dari konflik kepentingan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya sistem yang baik untuk menjalankan kekuasaan. Sistem yang baik merujuk pada sistem pemerintahan yang berlandaskan aqidah dan syariah Islam. Bukan yang didasarkan pada akidah dan sistem sekuler sebagaimana saat ini. Sejatinya, hanya penerapan aturan Allah Swt. yang akan menjadikan kehidupan sejahtera dan terwujud rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bisawab.
