Realita Pajak: Pengusaha Makmur, Rakyat Tersungkur!

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merinci pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada aturan itu disebutkan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan adalah pajak penghasilan (PPh). Selain itu, pemerintah menawarkan sembilan insentif PPh untuk investor atau pelaku usaha yang menanamkan modalnya atau mendirikan usahanya di IKN (19/05/2024).

Di satu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dua perusahaan di Papua memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal ini berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dengan besaran nilai Rp1 miliar. Sungguh fantastis. Kondisi berkurangnya target pemasukan pajak memicu negara mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut membantu pengusaha, seperti tax amnesty dan insentif sebagaimana tertuang pada PMK. Dengan demikian, pengusaha akan makin makmur atas beragam bantuan yang ditawarkan pemerintah.

Sebaliknya, rakyat kian merasakan kesulitan dan mengalami penurunan kualitas kehidupan akibat pungutan pajak. Bulan lalu, sejumlah netizen mengeluhkan besaran potongan pajak yang diterima saat pencairan gaji dan THR tahun ini. Potongannya mencapai hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tingginya potongan pajak ini diduga dampak pengenaan PPh.

Realita pajak dalam sistem demokrasi menjadi sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Rakyat diimbau untuk tertib membayar pajak dengan aneka ragam slogan dan apresiasi bagi yang rajin berkontribusi. Sejatinya hal ini sangat membebani mereka, di tengah impitan ekonomi yang makin sulit. Rakyat menjadi tersungkur.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang menjadikan pajak sebagai tumpuan pemasukan. Sistem Islam justru memiliki berbagai macam sumber pemasukan. Sehingga wajar jika Daulah Islam menjadi negara yang kaya. Bahkan Islam melarang penarikan pajak, kecuali pada kondisi tertentu. Pajak akan ditarik ketika ada kebutuhan untuk rakyat yang mendesak yaitu saat kas baitul maal kosong. Pajak pun hanya diberlakukan pada orang yang mampu dan dalam waktu yang terbatas sesuai dengan kebutuhan negara. Inilah sebuah sistem yang diwajibkan oleh Allah, sistem Islam yang berlaku dalam segala aspek kehidupan. Wallahu a’lam bishshawab

 

Meivita Ummu Ammar
(Aktivis dakwah Ideologis)
21
21

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi