Rakyat Tak Betah dengan Kebijakan Pemerintah

Oleh. Ghaziyatur Roidah As-Syahidah

Belum lepas dari masalah IKN, rakyat kembali dibuat susah oleh pemerintah. Pemerintah kembali membuat aturan baru mengenai wajibnya memiliki Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, alasannya agar bisa mengurus beberapa keperluan. Seperti, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hendak berangkat ibadah haji, dan jual beli tanah.

Keputusan pemerintah bertentangan dengan rakyat. Aturan yang faktanya semakin mempersulit rakyat, baik dalam masalah kewajiban asuransi dan menyulitkan pemenuhan kemaslahatan yang lain. Kebijakan ini menuai banyak kritikan dari rakyat. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Luqman Hakim, kebijakan BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah adalah kebijakan yang konyol dan irasional.

“Terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktik kekuasaan yang konyol, irasional, dan sewenang-wenang,” ujarnya pada Sabtu (19/2/2202).

Kebijakan ini sama saja seperti pemaksaan kepada rakyat. Rakyat yang seharusnya punya untuk memilih, justru dibuat pusing oleh pemerintah. Bukanya menjamin ketenteraman rakyat, justru malah semakin menambah masalah. Kebijakan konyol dan tak logis seperti ini semakin memperkuat bukti gagalnya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Wajar bila kebijakan ini semakin membuat rakyat menduga-duga. Adanya rangka untuk membiayai proyek besar, seperti pembangunan IKN baru. Pemerintah terlalu berlebihan dan mengada-ngada, BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah. Kebijakan seperti ini benar-benar membuat rakyat pusing.

Kebijakan ini semakin menampakkan bobroknya pemerintahan saat ini. Paham kapitalisme justru semakin membawa Indonesia pada ambang kegagalan. Dampak dari dihapuskannya Islam sebagai perisai sangat tampak dengan jelas. Pemerintah yang hanya mengambil kebijakan semata-mata hanya untuk kepentingan oligarki.

Dapat dilihat dengan jelas perbedaan pemerintahan sekarang dengan pemerintahan di saat tegaknya khilafah, dimana para khalifah benar-benar menjamin kesejahteraan rakyat. Para khalifah memimpin berdasarkan syari’ah Islam. Sudah jelas bukan? Bahwa Islam merupakan solusi hakiki, diterapkannya khilafah menjadi solusi bagi kemerosotan peradaban saat ini. Takbir! AllahuAkbar!

 

 

Dibaca

 39 total views,  1 views today

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

Artikel Terbaru

Konsultasi