Rakyat Sipil Dipalak, Pengusaha Makin Melenggang

Ai Sarifah,  Bogor

Di tengah kesusahan ekonomi yang makin terasa sulit, kebutuhan pokok yang belum juga turun, seperti beras, gula putih, bawang merah dan yang lainnya, ditambah biaya pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan pun sekarang menjadi barang mahal di negeri ini. Di saat yang sama, rakyat dihadapkan dengan kenyataan pahit yang harus diterima, yaitu kenaikan pajak hingga 100% bahkan lebih di berbagai sektor.

Kenaikan pajak ini menurut laporan menteri keuangan, disebabkan penerimaan pajak anjlok pada Maret 2024. Total penerimaan pajak hingga Maret 2024 atau selama kuartal 1 tahun 2024 hanya sebesar 393,9 triliun, turun 8% dari penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu, sebesar 431,4 triliun. Turunnya setoran pajak di beberapa industri, seperti industri manufaktur hingga pertambangan. Hal ini menggambarkan perekonomian domestik yang terdampak tekanan ekonomi global.

Dalam negara yang mengadopsi sistem kapitalisme, pajak adalah instrumen utama pemasukan negara. Pajak juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal, dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis, karena dapat menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. Jadilah sektor barang dan jasa dikenai beban pajak. Rakyat dipaksa untuk membayar pajak.

Miris, negara kapitalis terus mengelabui rakyat dengan slogan ‘warga negara yang baik adalah yang taat pajak’. Hal yang sama diungkapkan oleh sekretaris daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana dalam acara penyerahan penghargaan kepada wajib pajak atas Kontribusi Penerimaan Pajak/KPP ke-1 Kabupaten Garut tahun 2023. Dikatakan bahwa pajak berperan penting dalam pembangunan nasional serta menjadi sumber pendapatan terbesar untuk mendukung berbagai pembangunan. Meski pada realitanya tidak jelas. Secara fakta, kebijakan pajak ini makin membebani rakyat.

Di saat negara terus menggenjot pajak kepada rakyat sipil, negara justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang membantu rakyat dengan label ‘pengusaha’, seperti tax amnesty dan insentif lainnya. Saat yang sama, negara juga dapat mengubah aturan terkait pajak tanpa dianggap melanggar aturan, seperti yang dilakukan oleh menteri keuangan yang menerbitkan aturan memerinci terkait pemberian fasilitas perpajakan dan kepabianan di Ibu Kota Negara (IKN). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 28 tahun 2024 yang menyebutkan, salah satu fasilitas perpajakan diberikan adalah pajak penghasilan/PPN.

Demikian pajak yang diatur dalam sistem kapitalisme. Pajak digunakan untuk memalak rakyat sipil yang keadaan ekonominya sedang sulit. Semua ini membuat ekonomi negara lemah, karena tidak memiliki sumber pendapatan negara yang kokoh.

Sangat berbeda dengan tata kelola sumber pemasukan negara yang diatur sistem ekonomi Islam. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab “Nidzhomul Iqtisadiy fil Islam” menjelaskan, sistem keuangan negara Islam berbasis Baitul Mall. Baitul Mall memiliki tiga pos pemasukan.

Pertama, pos kepemilikan negara, bersumber dari harta fai’ dan kharaj(ghanimah, Anfal, fai’, khumus, kharaj, status tanah, jizyah). Jenis harta tersebut termasuk pemasukan tetap negara.

Kedua, pos kepemilikan umum bersumber dari harta pengelolaan sumber daya alam, seperti : minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Harta kepemilikan umum di buat tempat khusus agar tidak tercampur dengan harta lainnya.

Ketiga, pos zakat, bersumber dari zakat fitrah, zakat mall kaum muslimin, seperti zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat unta, sapi, kambing. Selain itu, pos ini juga menampung harta sedekah, infak, wakaf dari kaum muslimin. Untuk pos zakat juga dibuat khusus agar tidak tercampur dengan harta lainnya.

Banyaknya pos pemasukan akan membuat negara kaya-raya dan sanggup membiayai kebutuhan rakyat dan negara. Adapun pajak/dharibah dikategorikan sebagai pemasukan tidak tetap negara. Pasalnya, dharibah dalam sistem Islam hanya dipungut dalam kondisi temporer, yaitu ketika kas Baitul Mall menipis atau kosong. Sementara negara harus membiayai kebutuhan yang genting atau menimbulkan bahaya atau dharar, misalnya pembiayaan jihad, terjadi bencana alam, kebutuhan infrastruktur di daerah pelosok. Dharibah ini hanya dipungut kepada warga negara Islam yang memiliki kelebihan harta, setelah mereka dan keluarga mereka terpenuhi kebutuhannya sementara warga negara kafir dzimmi tidak akan dipungut.

Sehingga jelas kedudukan dharibah dalam sistem Islam sangat jauh berbeda dengan pajak dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun konsep Baitul Mall hanya akan bisa terwujud dan memberikan keberkahan bagi keuangan negara manakala ada Daulah Khilafah. Sebab, hanya Daulah Khilafah yang menerapkan hukum Islam secara sempurna termasuk sistem ekonomi Islam.

 

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi