Muhammad Ayyubi ( Mufakkirun Siyasiyyun Community )
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat. Klaim persetujuan ekstensif itu kata Jokowi berdasarkan perwakilan seluruh anggota DPR di Senayan, Jakarta yang mufakat.
Padahal faktanya berdasarkan survey Survei oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada Februari 2022 juga menunjukkan mayoritas responden tak setuju ibu kota negara dipindah, yakni 53 persen. Sementara, yang setuju dengan pemindahan IKN dalam survei berjudul Dinamika Isu Sosial Kemasyarakatan dan Konstelasi Politik 2024 periode 15-22 Februari itu, sebanyak 36 persen.
Tetapi hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena selama ini apa yang disampaikan Jokowi selalu berbanding terbalik dengan kenyataan.
Janji-janji politiknya selama 10 tahun menjabat tidak ada satu pun yang terbukti.
Aroma kegagalan proyek IKN bisa diendus sejak awal proyek ini dicanangkan. Tanpa kajian akademik yang serius, tanpa sosialisasi, tanpa perencanaan pembiayaan yang matang akhirnya terjadilah seperti yang kita saksikan.
Presiden Jokowi melempar handuk dan seolah mau cuci tangan dengan mengatakan bahwa IKN adalah keputusan rakyat.
Sekali lagi rakyat menjadi kambing hitam atas segala keputusan dan kebijakan pemerintah. Dengan mengatakan bahwa ini keputusan rakyat dia tidak bisa dipersalahkan atas kegagalan proyek IKN.
Demokrasi memang memiliki jargon kedaulatan di tangan rakyat. Sementara rakyat yang dimaksud adalah para oligarki. Sehingga hukum hukum yang dikeluarkan berpihak pada rakyat oligarki.
Menjadikan kedaulatan ditangan rakyat, ibarat cek kosong yang bisa dipakai apa pun baik kejahatan ataupu kebaikan. Tetapi karena hukum yang dibuat bias kepentingan, maka yang ada nama rakyat seringkali dibajak untuk kejahatan.
Salah satu dari kejahatan itu adalah memindahkan ibu kota tanpa perhtungan dan ugal ugalan, semua dilakukan demi ambisi pribadi.
Ketika tampak tanda tanda kegagalan maka dengan entengnya mengatakan bahwa ini proyek rakyat.
Ala kulli hal, pokok kesalahan demokrasi adalah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga baik dan benarnya, halal dan haramnya ditangan rakyat, sementara rakyat telah dibajak oleh para pemilik modal.
Maka tinggalkanlah demokrasi dan beralihlah kepada Islam yang meletakkan kedaulatan ditangan Allah SWT. []
