Pupuk Subsidi Langka, di Mana Peran Negara?

Oleh. Endang Widayati
(Kontributor MazayaPost.com)

Pupuk subsidi kembali langka. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini terjadi hampir di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya seperti di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi. Bahkan, stok yang ada malah dijual mahal ke para petani besar. Herdiansyah, salah satu petani di Garut, mengatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diklaim tidak sampai kepada petani.

Selain itu, sejumlah petani di Jeneponto, Sulawesi Selatan mengeluhkan sulitnya menemukan pupuk bersubsidi jenis urea di pengecer. Kalaupun pupuk subsidi ada, harganya pun melambung tinggi dan berpotensi membuat gagal panen. Kondisi ini selalu dirasakan tiap tahunnya ketika musim tanam tiba. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hatta, seorang petani asal Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu. “Saya katakan langka karena beberapa petani menjerit kalau ke pengecer beli pupuk.” (detikSulsel, 17/04/24).

Karut-Marutnya Persoalan Pupuk

Pemerintah seharusnya melakukan upaya evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya pada level teknis persoalan kelangkaan pupuk, seperti impor bahan baku pupuk yang terbatas sebagai dampak perang Ukraina-Rusia, namun juga sistem dan paradigma pengelolaannya. Persoalan pupuk yang terjadi di Indonesia memang karut-marut. Sebut saja dari pengadaan dan distribusinya yang ditangani oleh PT Pupuk Indonesia. Meskipun perusahaan pelat merah, namun BUMN ini tidak lepas dari profit oriented. Pengadaan pupuk yang ada bukan lagi dalam rangka melayani kebutuhan para petani, namun bertujuan mencari keuntungan semata. Lagi-lagi rakyat dan petani kecil yang menjadi korbannya.

Dalam hal pendistribusian pupuk pun dipenuhi dengan beragam persoalan. Kerap terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam. Harga jual dibanderol lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pupuk juga rentan dipalsukan. Bahkan, eksistensi mafia pupuk menjadi momok bagi para petani pun seakan dibiarkan dengan tidak adanya upaya tegas dari pemerintah.

Selain itu, kebijakan pemerintah terkait kartu tani nyatanya belum bisa menjadi solusi bagi para petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi. Petani yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi hanyalah mereka yang terdaftar di kelompok tani. Sebab, pengajuan pupuk harus melalui e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang hanya bisa diajukan oleh kelompok tani. Meskipun, pemerintah mengklaim para petani yang terdaftar di kelompok tani bisa menggunakan KTP untuk memperoleh pupuk, namun tetap saja menyulitkan petani yang tidak terdaftar di kelompok tani.

Masalah berkelanjutan pun terjadi dengan adanya pembatasan luasan lahan yang bisa mendapat pupuk bersubsidi maksimal 2 hektare serta aturan lainnya.

Kapitalisme Neoliberal Menjadi Biang Kerok

Berbagai permasalahan di lingkup penyediaan pupuk bersubsidi, jika ditelaah secara mendalam tidak terlepas dari konsep pengaturan yang salah akibat diberlakukannya paradigma kapitalisme neoliberal. Dalam sistem kapitalisme neoliberal, pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai penanggung jawab rakyat. Mirisnya, negara yang menganut sistem ini juga turut bertindak sebagai pelaku bisnis ketika mengurusi segala kebutuhan rakyat. Sehingga, hubungan yang terjadi antara penguasa dengan rakyat layaknya hubungan penjual dengan pembeli, profit oriented.

Di samping itu, dengan keterbatasan fungsi sebagai regulator, negara dalam mengelola berbagai kebutuhan rakyat justru dialihkan kepada korporasi sehingga menjadi objek kapitalisasi. Bahkan, abainya negara terhadap tanggung jawab untuk mengurusi kebutuhan rakyat dapat menyebabkan mafia pupuk tumbuh subur.
Biang kerok dari karut-marut ini bersumber dari diterapkannya konsep neoliberal dalam tata kelola pertanian. Karenanya, untuk meraih lompatan produksi pertanian dan mewujudkan kesejahteraan petani harus dilakukan evaluasi dan koreksi mendasar dalam pengelolaan pupuk, bahkan pengaturan pertanian secara komprehensif.

Mengambil Konsep Islam, Wajib dan Membawa Berkah

Karut-marut penyediaan pupuk bersubsidi di atas menunjukkan bahwa kondisi negara tidak baik-baik saja. Sudah saatnya pemerintah mengambil paradigma Islam dalam mengatur seluruh urusan bernegara. Karena, pengaturan urusan rakyat menggunakan sistem Islam merupakan kewajiban dan niscaya membawa kebaikan serta keberkahan bagi rakyat dan negara. Sejatinya, prinsip penting pengaturan dan pelayanan hajat orang banyak dalam Islam adalah pemerintah wajib kembali pada fungsinya yang sahih. Yaitu, sebagai pelayan/pengurus dan pelindung bagi rakyat. Sebab Rasulullah saw. bersabda, “..Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad, Bukhari)

Khilafah atau negara Islam memiliki tanggung jawab untuk mendorong produksi pertanian agar berjalan maksimal merupakan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh individu rakyat tanpa terkecuali. Kebijakan yang dilakukan antara lain memaksimalkan produksi lahan pertanian melalui dukungan penuh kepada petani dalam berusaha. Khilafah akan memberikan bantuan modal, berbagai saprotan (sarana produksi pertanian, red.), dan membangun infrastruktur pendukung pertanian. Semua bantuan ini berorientasi pada pelayanan, bukan mencari keuntungan semata.

Dalam Islam, khalifah begitu mudahnya memberikan bantuan kepada rakyat dan bersifat gratis. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyat sebelum diminta. Dalam mendistribusikan bantuan, dipilih sarana yang memudahkan rakyat karena tujuannya semata-mata pelayanan. Terlebih tak jarang bantuan kepada rakyat, diantarkan langsung oleh para pegawai Khilafah.
Dengan dukungan dan perhatian Khilafah yang sebegitu besar, para petani akan bersemangat untuk berproduksi. Gambaran inilah yang tampak dalam sejarah kekhilafahan Islam masa lalu yang berhasil mencapai kemajuan pertanian yang gemilang dan produktivitas melejit. Sejarah mencatat, semua daerah pertanian di Daulah Islam berproduksi sepanjang tahun dengan jenis tanaman yang bervariasi. Bahkan wilayah yang sebelumnya ditinggalkan penduduknya, tumbuh menjadi daerah padat penduduk yang produktif bertani. Wallahu a’lam.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi