Muhammad Ayyubi ( Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community )
Pemerintah China mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pembiayaan itu disampaikan saat Prabowo menemui Presiden China Xi Jinping.
Dukungan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah China dengan Pemerintah Indonesia. Prabowo dan Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerja sama itu.
Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan MoU bertajuk Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.
Potongan potongan berita politik negeri ini membuka tabir bahwa negeri ini memang sedang tidak baik baik saja.
Mulai dari kenaikan pajak menjadi 12 persen, kenaikan iuran BPJS, motor wajib berasuransi, defisit lima bulan berturut turut, macetnya IKN, iuran tapera 3 persen dan terbaru Pemerintah China membantu program makan bergizi gratis.
Bagaimana bisa sebuah program nasional dibiayai dari hutang luar negeri. Makan bergizi gratis menjadi tidak lagi gratis karena dibiayai hutang, karena ujung ujungnya rakyat yang akan menerima konsekuensi pembayaran hutanh luar negeri dengan pengurangan subsidi atau kenaikan pajak.
Ibarat kita makan di restauran dengan hutang, hari ini tidak bayar tetapi hari berikutnya akan ditagih oleh pihak restauran. Dan jika tidak bisa bayar akan di pidanakan ke polisi.
Program makan bergizi gratis ini sejak awal memang bermasalah bukan saja dari namanya yang berganti ganti tetapi juga sumber dananya yang tidak ada.
Pada kunjungan pertama Prabowo ke China akhirnya terkuak bahwa memang tidak ada dana kecuali melalui hutang.
Padahal sudah menjadi rahasia dalam hutang luar negeri tidak ada yang gratis. Akan selalu ada intervensi negara pemberi hutang untuk memasukkan agenda mereka.
Jika sudah seperti itu, maka hakikatnya kedaulatan negara ini sudah tergadaikan kepada negara lain.
Belajar dari kasus sebelumnya pada proyek PLTU dan hilirisasi Nikel Morowali yang mensyaratkan pekerja pekerja dari China.
Bukan tidak mungkin jika nantinya kompensasi hutang luar negeri China untuk program makan bergizi gratis menuntut pengakuan atas wilayah di Laut China Selatan yang selama ini masih menjadi polemik.
Hutang luar negeri Indonesia pasca rezim Jokowi sudah mencapai Rp. 8000 triliun. Bagaiman jadinaya jika hutanh ini terus ditambah? Belum seratus hari masa pemerintahan Prabowo sudah bertambah Rp. 15764 triliun.
Jebakan hutang luar negeri akan semakin membuat negeri ini semakin lemah dihadapan negara lain.
Sistem ekonomi kapitalisme yang dianut oleh Indonesia meniscayakan dia terseret dalam arus neo liberalisme dunia. Karena di saat yang sama kemampuan Indonesia mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tergantung dengan negara lain.
Ketiadaan ideologi yang khas pada negeri ini menjadikannya menjadj satelit bagi negara negara besar seperti China atau Amerika Serikat.
Solusi untuk bisa lepas dari hegemoni negara negara besar tidak ada cara lain kecuali dengan menerapkan ideologi yang khas untuk negeri ini. Dan ideologi itu hanyalah Islam, yang akan menentramkan hati, sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah terbebas dari penjajahan ekonomi dari negara lain. []
