Politik Dinasti di Balik Putusan MA

T.Enny Sri Adilla
Dramaga cantik Bogor

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan penghapusan batas umur calon gubernur dan wakil gubernur maupun batas umur calon bupati atau calon wakil bupati dan calon walikota atau calon wakil walikota. Hal tersebut tertuang dalam putusan 23P/HUM/2024 yang mengatakan bahwa, Mahkamah Agung memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk mencabut ketentuan batas umur paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gunermur dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati maupun calon walikota dan calon wakil walikota yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf d peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia  nomor 9 tahun 2020.

Pada tanggal 23 April 2024, ketua umum partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana memasukkan permohonan hak uji materi (HUM) terhadap peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan diterima Mahkamah Agung pada 27 Mei 2024. Putusan Mahkamah Agung soal syarat usia calon kepala daerah, disebut menimbulkan polemik sarat kepentingan politik, demi memuluskan langkah putra bungsu presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK) mengkritik putusan MA yang mencabut peraturan KPU tentang batas usia calon kepala daerah. ICW menduga putusan tersebut untuk memuluskan jalan Kaesang Pangarep maju pilkada 2024. Menurut ICW dan PSHK putusan MA ini bermasalah (2/6/2024).

Putusan MA ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi dan sarat kepentingan politis atas nama kesetaraan dan keterwakilan anak muda memperalat dan mengakali konstitusi. Padahal jelas putusan MA ini hanya akan menguntungkan kandidat yang memiliki kekerabatan kedekatan dengan oligarki dan politik dinasti. Sangat disayangkan, putusan MA yang cepat kilat tidak ada keterbukaan transparansi dan akuntabilitas sehingga wajar ketika ada dugaan untuk memuluskan jalan anaknya presiden yang akan maju menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kini peluang itu terbuka lebar tanpa ada hambatan aturan. Selama masih sistem kapitalisme sukasuka pemegang kekuasaan untuk merubah rubah hukum demi kepentingan pribadi.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kepala negara tidak bisa sembarangan menetapkan kebijakan sesuai kepentingan diri dan golongan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Kepala negara (khalifah) menetapkan kebijakan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunah. Khalifah akan mendahulukan serta memprioritaskan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Pemimpin yang amanah hanya ada dalam sistem pemerintahan Islam, yang menerapkan sistem islam secara kaffah dan sempurna yang dijalankan oleh negara. Wallahu a’lam bishshowab.

 

 

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi