Oleh. Ummu Fadhil
(Komunitas Setajam Pena)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan adopsi sistem pinjaman online (pinjol) melalui P2P lending di lingkungan akademik adalah sebagai bentuk inovasi teknologi. Inovasi teknologi dalam pembiayaan kuliah melalui pinjol menurutnya merupakan peluang yang bagus, namun sering kali di salah gunakan (Tirto, 3/7/2024).
Beberapa penyataan pejabat, sungguh memprihatinkan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu ada yang menyampaikan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier yang seolah tidak wajib dipenuhi. Kali ini, salah satu pejabat justru menyampaikan bahwa pembayaran biaya kuliah dengan pinjaman online (pinjol) adalah sebagai bentuk inovasi teknologi.
Sikap pejabat yang seperti ini menunjukkan rusaknya pemahaman pejabat dalam mengurus urusan rakyat. Hal itu terjadi karena sistem kepemimpinan yang diterapkan adalah sistem kapitalisme sekuler yang batil. Sehingga menjadikan pejabat tidak memiliki program kerja yang sesuai syariat dan tidak memiliki kesadaran bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Jabatan di dalam sistem kapitalisme hanya dipandang sebagai jalan untuk meraup uang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana seperti kerja dengan para pengusaha atau para pemilik modal. Sehingga, negara beserta pejabatnya bukan lagi sebagai pengurus rakyat melainkan mendukung para pengusaha pinjol.
Hal ini juga membuktikan bahwa sistem kapitalisme sekuler menjadikan negara lepas tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebab, negara seolah tidak menginginkan generasi dan masyarakatnya berpendidikan tinggi. Namun, masyarakat dikondisikan sibuk mencari uang. Sehingga mereka rela dan bangga hanya menjadi buruh dari orang-orang berdasi.
Inilah wujud gagalnya negara menjamin kesejahteraan pendidikan untuk masyarakat. Hingga akhirnya kemiskinan struktural di masyarakat terpelihara sehingga mudah terperosok pada kekufuran. Mereka lebih memilih jalan pintas dan pragmatis. Sehingga mudah tergiur dengan pinjaman online (pinjol) akibat dari kemiskinan dan gagalnya negara dalam mensejahterakan rakyat.
Namun demikian, hal itu berbeda dalam sistem Islam. Dalam negara Islam, rakyat akan benar-benar diurusi dan tidak dijadikan mangsa pasar para kaum kapitalis. Masyarakat akan diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya. Karena Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyatnya dalam semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan.
Negara harus berjiwa ra’awiyah karena ini adalah perintah syariat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (Khilafah) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari)
Islam juga memandang bahwa pendidikan merupakan sarana untuk menghapuskan kebodohan, membangun masyarakat yang berkualitas serta mendorong kemajuan umat manusia. Dalam negara Islam, layanan pendidikan diberikan secara gratis bagi masyarakat baik kaya atau miskin, muslim maupun nonmuslim (kafir dzimmi). Negara Islam juga menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai, seperti gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, perpustakaan, asrama dll. Selain itu, negara juga menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli dibidangnya, sekaligus memberikan gaji yang sangat layak bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.
Ketika negara memberikan layanan pendidikan seperti ini, para mahasiswa tidak perlu lagi menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk membiayai pendidikannya. Karena semua layanan pendidikan diberikan oleh negara secara gratis. Kemudian, negara juga memastikan pendidikan yang ada sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu mencetak generasi yang bersyahsiyah Islam, bahkan menjadi ilmuwan-ilmuwan profesional. Wallahualam bishowab.
