Oleh. Rizqi Awal, S.E.Sy.
(Pengamat Kebijakan Publik)
Saat gegap gempita pilkada merebak, pernahkah kita bertanya, “Apakah suara rakyat benar-benar menentukan? Atau ini hanya panggung sandiwara oligarki yang memanipulasi demokrasi demi mempertahankan kuasa?” Janji-janji kampanye selalu terdengar seperti nyanyian sirene; indah dan memabukkan, tetapi membawa kapal rakyat karam di karang kekuasaan.
Realitasnya, kepala daerah yang terpilih seringkali bukanlah pemimpin sejati, melainkan “petugas partai”. Begitu kursi kekuasaan digenggam, mereka menjadi budak oligarki, boneka yang dimainkan tali kepentingan pemodal. Kemandirian, keberanian, dan visi untuk rakyat sering dikorbankan di altar transaksi politik. Sungguh ironis, rakyat yang dianggap “pemilik kedaulatan” ternyata hanya menjadi penonton dalam drama besar demokrasi yang diskenariokan segelintir elite.
Demokrasi dan Ilusi Kedaulatan Rakyat
Demokrasi, kata orang, adalah sistem terbaik karena memberikan kebebasan memilih pemimpin. Tetapi, apa gunanya memilih kalau pilihan kita hanyalah antara buruk dan lebih buruk? Bukankah ini yang disebut sebagai jebakan tirani mayoritas? Dalam demokrasi, kebenaran sering dikalahkan oleh popularitas, dan kebajikan ditundukkan oleh kekuatan uang. Rasulullah ﷺ sudah mengingatkan,
> إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
> “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)
Bukankah pilkada yang didominasi oleh pencitraan, politik uang, dan koalisi pragmatis adalah bukti nyata bahwa demokrasi tidak menghantarkan pada kepemimpinan yang amanah?
Petugas Partai, Boneka Oligarki
Kepala daerah yang dihasilkan dari pilkada sering hanya menjadi “petugas partai” yang tunduk pada perintah oligarki. Mereka lebih sibuk melayani kepentingan elite politik dibanding memperjuangkan nasib rakyat. Setiap kebijakan yang diambil lebih sering memperkaya segelintir orang daripada menyejahterakan banyak orang.
Allah ﷻ mengingatkan dalam Al-Qur’an:
> “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga kamu disentuh api neraka.” (QS. Hud: 113)
Ketika para pemimpin lebih memilih mendekat kepada kaum zalim, mereka tidak hanya menyeret diri mereka sendiri, tapi juga rakyat yang mereka pimpin ke dalam kehancuran.
Menuju Kepemimpinan Islam Kaffah
Pilihan terbaik untuk meninggalkan jebakan demokrasi yang penuh kepalsuan ini adalah dengan menyerukan kepemimpinan Islam yang sejati. Kepemimpinan yang tidak dibeli oleh uang, tidak didikte oleh oligarki, dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir kelompok. Kepemimpinan yang lahir dari Islam kaffah, di mana setiap pemimpin bertanggung jawab kepada Allah dan berjuang demi kemaslahatan umat.
Allah ﷻ telah memberikan solusi terbaik dalam Al-Qur’an,
> إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا۟ إِلَّا إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ
> “Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus.” (QS. Yusuf: 40)
Demokrasi telah terbukti menjadi alat penjajahan modern yang menyandera kedaulatan rakyat. Saatnya umat Islam kembali kepada kepemimpinan yang merakyat sekaligus bertakwa. Kepemimpinan ini hanya dapat lahir melalui penerapan Islam secara kaffah, di mana seluruh aspek kehidupan diatur berdasarkan syariat Allah.
Seruan kepada Nurani Rakyat
Wahai kaum Muslim, jangan lagi tertipu oleh ilusi demokrasi. Pilkada bukanlah solusi, melainkan perangkap. Tinggalkan sistem yang cacat ini dan tuntutlah perubahan hakiki melalui tegaknya kepemimpinan Islam. Mari kita perjuangkan pemimpin yang bukan hanya melayani rakyat, tapi juga takut kepada Allah. Pemimpin yang tak terbelenggu kepentingan oligarki, melainkan membawa umat menuju keberkahan.
Karena sejatinya, hanya dengan Islam kaffah kita dapat melahirkan pemimpin sejati: amanah di dunia, selamat di akhirat. “Maukah kita tetap menjadi penonton dari panggung demokrasi yang memenjarakan kita, atau bangkit memperjuangkan sistem yang memerdekakan kita?” Pilihan ada di tangan kita.
Sumber: Channel Rizqi Awal
