Oleh. Unix Yulia (Komunitas Menulis Setajam Pena)
Ancaman PHK (putus hubungan kerja) masal pada beberapa sektor industri menghantui para karyawan. Tak perlu menunggu isu resesi yang akan terjadi di tahun 2023, menurut data BPS, PHK sudah menimpa ratusan tenaga kerja, bahkan jumlah tersebut kemungkinan belum termasuk data yang tidak terlapor.
PHK besar-besaran ini terjadi pada pabrik manufaktur yaitu alas kaki dan tekstil. Hal ini dikarenakan perlambatan ekonomi yang terjadi di negara tujuan ekspor, seperti Amerika, Eropa, dan China. Bahkan, industri tersebut sudah ada yang mengalami pembatalan sampai 50%.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perlambatan ekonomi disebabkan oleh perang Ukraina dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat diperkirakan lebih tinggi dengan siklus panjang (cnbcindonesia.com, 06/11/2022).
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri mengungkapkan, sejak Juli 2022 industri sepatu di Tanah Air terus mengalami penurunan order ekspor. Hanya saja, akibat pendataan yang terlambat dari realisasi pengiriman, hingga Agustus 2022, ekspor sepatu Indonesia terlihat masih tumbuh signifikan. Akibatnya, PHK yang sudah terjadi pun menjadi tak terdeteksi. Tanpa dukungan pemerintah, PHK mungkin akan semakin massif mulai akhir tahun ini sampai tahun depan. Data yang kami rekap, sudah ada 22.500-an buruh pabrik alas kaki yang sudah di-PHK.
Selain terjadi pada puluhan ribu tenaga kerja pabrik alas kaki, PHK juga terjadi pada tenaga kerja tekstil. Angkanya jauh lebih tinggi. Diungkapkan oleh Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta, per hari Selasa (07/11/2022) perumahan karyawan dan PHK berjumlah sekitar 78.000 orang (cnbcindonesia.com, 06/11/2022).
Industri-industri kita saat ini mayoritas mengandalkan swasta dan asing. Sehingga, apabila terjadi permasalahan di luar, maka akan sangat berpengaruh. Bahkan, sebagian besar pabrik yang berjalan di Indonesia ialah milik asing, masyarakat pribumi hanya menjadi buruh di negaranya sendiri. Pemerintah pun tak memiliki kendali utama dalam hal ini.
Pada sistem kapitalis saat ini, sangat terlihat apabila korporasi yang sangat diuntungkan dan jalannya pun dipermulus oleh pejabat negara. Ketergantungan terhadap asing dan swasta pun memperparah keadaan seperti terkait investor, sehingga SDA maupun SDM yang sudah ada tidak bisa difungsikan secara maksimal dan tepat. Memang pada dasarnya, pemerintah pada sistem ini bertugas untuk memperlancar korporasi yang pastinya juga akan memberikan mereka keuntungan pula. Sedangkan masyarakat, menurutnya tak bisa memberikan keuntungan lebih.
Apabila negara terus bergantung kepada swasta dan asing, maka tidak mungkin permasalahan seperti ini akan tuntas teratasi. Bukan tidak mungkin bahwa kedepannya akan terulang kejadian yang sama. Maukah seperti ini terus-terusan? Tidak dihargai di negeri sendiri dan tidak mendapatkan hak yang semestinya didapatkan?
Untuk mengatasi persoalan yang terjadi supaya tidak berulang, diperlukannya negara yang mandiri. Serta negara yang mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama. Yaitu negara yang berideologi Islam.
Dalam Islam, ada harta kepemilikan umum yang semuanya harus dikelola mandiri oleh negara dan hasilnya dikembalikan ke rakyat. Sehingga, pastinya negara bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, bahkan bisa memiliki banyak pabrik sendiri. Untuk mendukung hal tersebut.
Dalam sistem pendidikan, selain menanamkan akidah Islam, siswa/siswi juga akan dibekali baik nantinya sebagai tenaga ahli maupun tenaga teknis. Selain itu, tidak ada praktik ribawi ataupun hal yang melanggar syariat.
Sehingga, kesejahteraan masyarakat dan negara akan didapatkan. Tidak akan dihantui oleh tidak adanya investor, inflasi, ataupun yang lainya. Apabila sistem Islam diterapkan seluruhnya pada kehidupan, insyaallah segala masalah akan ada solusi yang tepat sasaran.
Wallahu a’lam bishawab.
