Muhammad Ayyyubi ( Direktur Mufakkairun Siyasiyyun Community )
Usai sudah perayaan detik detik proklamasi 17 Agustus di IKN. Upacara yang dihadiri Jokowi dan Prabowo Subianto, upacara tersebut berlangsung mewah dan meriah.
Sejumlah peristiwa mengiringi pelaksanaan upacara 17 Agustus, dana pelaksanaan yang menbengkak, sewa pawang hujan hingga Rp. 9 miliar, isu sewa Alphard Rp. 25 juta per hari untuk seribu tamu undangan hingga polemik pemaksaan buka jilbab bagi anggota paskibraka oleh BPIP.
Terlepas dari itu semua, sejatinya yang paling bahagia dari upacara kemerdekaaan tersebut adalah para oligarki yang datang di acara tersebut.
Dalam deretan tamu undangan VVIP tampak pebisnis yang menguasai beberapa sektor ekonomi nasional. Ada Franky Widjaja (Sinarmas Group), Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), dan TP Rahmat atau Boy Thohir (Adaro Group). Terlihat juga bang Maruar Sirait.
Nama-nama besar ini, sebagaimana terpampang di website Otorita IKN, disebutkan telah berkomitmen ikut investasi pada sejumlah proyek di IKN. Mereka adalah bagian dari Konsorsium yg dipimpin langsung Sugianto Kusuma alias Aguan.
Secara rinci, Konsorsium tersebut melibatkan 11 perusahan. Mulai dari Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alfamart.
Mereka ambil bagian pada pembangunan di sektor perhotelan, energi hijau, transportasi, shopping mall, rumah sakit, pendidikan dan perkantoran sesuai kebutuhan IKN sebagai kota to work, to live, and to play.
Sejauh ini, IKN telah mengantongi realisasi atau kucuran investasi swasta yg masuk Rp 56,2 triliun dalam 7 kali groundbraking hingga akhir Juli lalu. Di dalamnya termasuk kucuran modal dari sejumlah konglomerat yg hadiri HUT IKN.
Modal mereka dilibatkan masuk ke dalam pembangunan IKN lewat skema public private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha/Swasta (KPBU).
Dari total Rp 466 triliun anggaran IKN, pembiayaan murni swasta lewat skema KBPU ditetapkan sebesar, Rp 123,2 triliun.
Model komitmen dan pelaksanaan investasi proyek swasta murni KPBU, umumnya menggunakan skema availability paymen. Rata-rata masa konsesi proyek antara 15 sampai 20 tahun yg dibagi ke dalam beberapa paket pengerjaan.
Totalnya Rp 123,2 triliun. Bisa dibayangkan, betapa besar gunung beban utang masa depan berupa pengembalian investasi beserta keuntungan yg harus dikembalikan ke investor swasta ?
Dengan skema KPBU maka seluruh biaya pengembalian hutang swasta tersebut akan dibebankan kepada APBN.
Tidak heran jika pemerintahan Prabowo pada tahun 2025 akan menaikkan pajak hingga 12 persen. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Hal tersebut disinyalir sebagai imbas hutang pemerintah pada swasta tersebut. Ditambah lagi penghilangan sejumlah subsidi rakyat melalui pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Sekali lagi rakyat menjadi korban kebijakan ambisius penguasa membangun proyek IKN. Ibarat penguasa makan nangka rakyat dapat getahnya.
Bagi penguasa kapitalisme rakyat adalah sapi perah yang digunakan untuk membiayai hutang negara. Tidak ada kamus pelayanan kepada masyarakat kecuali itu hanya sekedar jargon kosong.
Sudut Pandang Khilafah memandang Rakyat.
Rakyat di dalam pandangan Khilafah adalah amanah dari Allah yang harus dijaga sepenuh hati. Kelak akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat.
فالإمام راعٍ ومسئولٌ عن رعيته،
” Pemimpin adalah pengembala dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang digembalakan” ( rakyat ) ( HR Muslim ).
Secara historis Umar bin Khatab pernah menangis karena jalanan di Irak berlubang
Kemudian beliau radhiallahu ‘anhu berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Ta’ala, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’.
Bandingkan dengan pemimpin hari, jangankan seekor keledai nyawa jutaan manusia hidup digaris kemiskinan mereka tidak peduli.
Kita rindu sosok Umar Bin Khattab yang menerapkan syariah Islam dalam pemerintahannya. Buka sosok yang mengaku-ngaku seperti Umar Bin Khattab saat pemilu tetapi jahat ketika berkuasa. Wal iyadzu Billah[]
