Meivita Ummu Ammar
(Aktivis Dakwah Ideologis)
Ade Marfuddin, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah menyoroti fasilitas layanan haji yang disediakan oleh pemerintah tak sebanding dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan jemaah. Sementara itu, Luluk Nur Hamidah, Anggota Komisi VIII DPR menilai pemerintah seperti tak serius menyelenggarakan ibadah haji lantaran kerap ditemukan banyak kekurangan (20/06/2024).
Banyak aduan yang disampaikan kepada tim pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar yaitu terkait AC yang tidak dapat menyala, tenda yang over kapasitas, kurangnya kasur, jatah tempat per jemaah hanya 0,8 m yang menyebabkan kesulitan tidur sehingga banyak yang memilih di lorong-lorong, antrean kamar mandi hingga berjam-jam, serta adanya keterlambatan bus menuju Arafah. Meski puncak ibadah haji telah usai, namun beragam permasalahan masih hangat dalam perbincangan. Perihal kesehatan, imigrasi, hingga pelayanan jemaah dinilai kurang memuaskan bahkan memprihatinkan.
Nyatanya, permasalahan haji tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi telah terjadi berulang kali.
Munculnya beragam masalah adalah akibat paradigma dan tata kelola yang keliru. Sistem kapitalisme menjadikan pelaksanaan ibadah sebagai ajang meraup keuntungan karena dikomersialkan. Biaya besar yang dikeluarkan oleh jamaah haji tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima. Jika masalah ini diatasi dengan serius maka jalan berbenah menjadi mudah dan terarah.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang perkara ini sebagai sebuah amanah. Seyogianya kehadiran pemimpin adalah memudahkan masyarakat dalam beribadah. Kesadaran ini hanya akan terwujud dalam sistem Islam yang menjadikan halal dan haram sebagai standar perbuatan. Tidak melulu ladang bisnis semata, tetapi orientasinya adalah ladang pahala. Wallahu a’lam bishshawab.
