Muhammad Ayyubi ( Mufakkirun Siyasiyyun Community )
Akibat kebijakan impor susu sapi berimbas pada pembatasan kouta pembelian susu sapi oleh Industri Pengelohan Susu Boyolali. Jatah kuota impor 80 % sementara jatah peternak lokal hanya 20%.
Sebagai bentuk respon atas kebijakan tersebut, Para peternak melakukan demo memprotes kebijakan pemerintah tersebut dengan membuang 50.000 liter susu di TPA Winong Boyolali.
Ada sekitar 30.000 liter susu yang tidak terserap di pasar karena kebijakan impor tersebut.
Dengan impor yang sedang berlangsung saja sudah demikian keadaannya, bagaimana jika impor susu dari Vietnam masuk pada bulan Januari 2025 untuk memenuhi jatah proyek Makan Bergizi Gratis, apakah tidak malah tambah hancur kondisi peternak lokal?
Kebijakan impor susu pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat kembali menjadi korban ambisi penguasa untuk memperkaya diri dan kelompoknya.
Dibalik program Makan Bergizi Gratis sejatinya kedok untuk meraup cuan yang lebih banyak atas nama rakyat. Ada vendor makanan, kemasan, transportasi, restauran, suplier beras, susu, sayur dan lainnya, dipastikan adalah perusahaan milik pejabat atau kroni pejabat sebagaimana yang jamak terjadi pada proyek proyek pemerintah lainnya.
Motif kebijakan penguasa yang menerapkan sistem kapitalisme hanyalah untuk mendapatkan manfaat, mustahil ikhlas dan tulus melayani rakyat.
Walhasil, stop impor hanya akan bisa terwujud dalam sistem Islam yang menerapkan syariah Islam secara kaffah.
Karena motif kebijakan penguasa dalam Khilafah adalah ri’ayah syu’unil ummah atau mengurusi urusan ummat untuk mendapatkan ridha Allah SWT, Wallahu a’lam bis shawab.[]
