Oleh. Lilik Yani
(Muslimah Peduli Umat)
Masalah tak henti menimpa negeri. Adakah yang perlu dievaluasi? Jika menyadari hakikat seorang hamba adalah taat, adakah ketaatan itu sudah ditunaikan? Taat kepada siapa? Siapa lagi kalau bukan kepada Allah pemilik langit dan bumi. Jika belum, jangan mengeluh jika masalah terus mengintip dan menerjang seluruh lini. Termasuk dalam hal persediaan elpiji, semakin krisis dan haru segera ditangani.
Dilansir dari KOMPAS.TV, Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyebut bagi-bagi rice cooker gratis sebagai program mubazir dan tidak efektif sama sekali. Ia menganggap alasan memberikan kontribusi energi bersih tidak signifikan dan kontribusinya kecil.
“Penghematan elpiji tiga kilogram dengan bagi-bagi rice cooker gratis berbeda dengan kompor listrik, sebab rice cooker hanya untuk menanak nasi, padahal memasak masih pakai elpiji tiga kilogram,” ujarnya, Sabtu (3/12/2022).
Ia ingin sebelum ada uji coba, Kementerian ESDM melakukan perhitungan yang matang. Pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik.
Masyarakat Sudah Punya Rice Cooker
Meski belum ada survei langsung, tapi ada dugaan jika masyarakat penerima manfaat. Sebagian besar sudah mempunyai rice cooker sehingga kurang bermanfaat. Dikhawatirkan ada dugaan dari masyarakat bahwa ini adalah proyek bagi-bagi atau mungkin ada maksud tertentu di balik proyek menggiurkan ini?
Fahmy mendorong pemerintah menghitung sebelum melakukan uji coba bagi-bagi rice cooker gratis. Seberapa banyak bisa menyerap tambahan listrik dan jika perlu mengadakan survei untuk memastikan tidak ada duplikasi.
Jika dirasa tak ada pengaruh atau hanya sedikit sekali kontribusinya, untuk apa? Apalagi rice cooker hanya untuk memasak nasi saja. Sementara untuk membuat sayur, menggoreng lauk, dan lainnya masih memerlukan elpiji.
Meski tujuan proyek ini cukup bagus, untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta penghematan biaya memasak bagi masyarakat. Namun, jika hasilnya tidak tepat, buat apa?
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menilai pembagian rice cooker itu tidak tepat dalam menggantikan gas LPG 3 Kg. Bahkan hampir tidak dapat menggantikan LPG 3 Kg sama sekali. “Alasannya, rice cooker hanya untuk menanak nasi, sedangkan memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 Kg,” jelasnya dalam pernyataannya kepada Tirto, Rabu (30/11/2022).
Menurut Fahmi, program pembagian rice cooker ini tidak efektif sama sekali untuk meraih tujuan mengurangi apalagi menggantikan elpiji 3 kg. Di mana konten impor dan subsidi cukup besar sehingga memberatkan APBN.
Seharusnya, Kementerian ESDM memprioritaskan diversifikasi program penggunaan energi bersih melalui migrasi dari elpiji 3 kg ke energi bersih. Fahmi menyebutkan antara lain dengan cara menambah jaringan jargas dan mempercepat gasifikasi batu bara yang lebih masif.
Bagaimana Kalau Dana Dialihkan Bantu Bencana?
Penggunaan dana yang tidak tepat akan mubazir dan tidak berkah. Sementara musibah senantiasa mengintip di berbagai lini, termasuk gempa yang masih bertubi-tubi. Cianjur belum selesai pindah ke Garut dan Sukabumi. Bukankah ini sebuah peringatan agar pemimpin peduli? Jangan sampai bergembira di atas derita korban gempa yang belum teratasi.
Dana yang direncanakan untuk bagi-bagi rice cooker, mengapa tak dialihkan saja untuk membantu recovery. Siapa coba yang mau tinggal di pengungsian sepanjang hari? Mengapa tak segera menggerakkan team untuk membangun kembali rumah dan bangunan yang rusak akibat gempa?
Memancing pertolongan Allah untuk mengatasi masalah negeri dengan peduli sesama hamba Allah yang mengalami korban bencana alam. Daripada dihambur-hamburkan untuk proyek mubazir atau sia-sia tak ada hasilnya.
Bagaimana Pemimpin Islam Merespon Masalah ini?
Islam adalah agama yang di dalamnya mengatur seluruh aktivitas kehidupan. Termasuk mengatur pemerintahan yang berkah dan sejahtera rakyatnya karena diterapkan aturan Islam.
Ada kepemilikan umum yang harus dinikmati seluruh umat. Bukan diserahkan pada asing atau aseng. Jika kepemilikan umum maka seluruh umat harus menikmati termasuk orang kafir sekalipun. Bagaimana dengan sekarang?
Ketidakmampuan negara memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga membuat aturan kacau. Rakyat umum tak lagi menikmati hidup sejahtera, yang ada justru sebaliknya. Hidup rakyat semakin susah, harga kebutuhan pokok terus menanjak, lapangan pekerjaan berkurang, karyawan banyak di-PHK. Jadilah, kehidupan umat semakin berat saja.
Belum ditambah adanya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, semakin menambah berat derita rakyat. Bukannya peduli umat, sebagian pemimpin berhura-hura di atas derita rakyat.
Bagaimana kalau pemimpin Islam? Pemimpin akan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kepemilikan umum yang diserahkan pada asing akan diminta mengembalikan. Pemimpin akan bekerjasama dengan team ahli yang kompeten untuk memaksimalkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia untuk kesejahteraan umat.
Kebijakan yang tidak efektif, mubazir, sia-sia akan dihapus dan digantikan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat. Penderitaan rakyat harus segera diatasi, penyediaan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki yang harus mencukupi kebutuhan keluarganya.
Recovery bencana harus didahulukan daripada pembuatan proyek mubazir yang membuang-buang uang. Pemerintah Islam akan mengajak umat menjalankan ketaatan pada Allah Sang Penguasa alam. Dengan ketaatan seluruh umat, diharapkan keberkahan akan turun menyelimuti negeri.
Sudah saatnya kita merindukan pemimpin yang peduli umat. Pemimpin yang taat pada Allah dan menerapkan syariat Islam ke seluruh lini kehidupan.
Wallahu a’lam bish shawwab.
Surabaya, 9 Desember 2022
