Pencitraan Karhutla, Emang Boleh?

Oleh. Setyo Rini

Keberadaan hutan yang merupakan salah satu Mahakarya Allah Swt. sesungguhnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global karena hutan bisa menyerap karbon dioksida (CO²) melalui proses fotosintesis. Inilah salah satu gas rumah kaca yang dapat memengaruhi kestabilan suhu global.

Selain itu, lingkungan hutan sendiri juga berperan dalam mengatur suhu melalui penyerapan energi matahari dan evapotranpirasi. Keberadaan hutan juga berkontribusi dalam menjaga siklus air dan mengatur pola cuaca sehingga iklim yang ada tetap stabil. Begitu banyaknya manfaat yang diperoleh dari keberadaan hutan, sehingga menjaganya dan mengelola sebagaimana fungsinya adalah sebuah kewajiban. Artinya sebuah bencana besar apabila terjadi kerusakan pada hutan tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan lahan yang terjadi secara alami maupun akibat keserakahan manusia yang sangat berdampak dalam merusak lingkungan. Bahkan hal tersebut juga bisa menimbulkan kerugian ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Di Indonesia, ada tujuh provinsi yang berstatus siaga bencana karhutla menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada 13/10/2023 menyebutkan di antaranya Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Nusa Tenggara Timur.

Bahkan sepanjang Januari-Agustus 2023 telah melampaui tahun 2022, yaitu karhutla sudah membuat 267.835,95 hektare lahan dan hutan terbakar yang pada tahun sebelumnya mencapai 204.894.00 hektare. Di Kalimantan Barat misalnya, indikasi luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 54.402,81 hektare yang sebagian besar (97%) terjadi di area nonhutan, seperti kawasan pertanian, lahan kering, perkebunan, dan semak belukar.

Fakta tersebut berbanding terbalik dari apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad interim Erick Thohir yang menegaskan bahwasanya pemerintah Indonesia telah berupaya dengan optimal dan telah berhasil mencegah hal-hal yang bisa mengacam hutan seperti perubahan iklim, illegal logging, kebakaran hutan, dan deforestasi. Berkurangnya titik api secara signifikan hingga 82%, laju deforestasi hutan di Indonesia juga menurun 75%, rehabilitasi hutan secara intensif pun telah membuahkan hasil yaitu 3 juta lahan yang terkikis berhasil dipulihkan adalah data yang dijadikan bukti untuk disampaikan pada acara COP28 di Paviliun Indonesia di Expo City, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis ( 30/11/2023).

Termasuk pencapaian pemerintah dalam program perhutanan sosial yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menjadi solusi dalam konflik kepemilikan lahan, memberikan akses kepada masyarakat untuk mengoptimalkan potensi hutan. Ia juga mengatakan kesuksesan Indonesia dalam menekan emisi karbon yang berdampak signifikan untuk menekan laju emisi gas rumah kaca. Dengan melihat masih adanya beberapa daerah yang berstatus siaga karhutla dan juga lokasi sebarannya sama, bahkan cenderung meluas wilayahnya, menandakan masalah karhutla belum bisa terselesaikan. Pertanyaannya, perlukah pernyataan yang terkesan pencitraan tersebut? Karena yang paling terkena dampaknya adalah rakyat, yaitu pada musim hujan mereka terkena bencana banjir dan tanah longsor, sedangkan pada musim kemarau terjadi kebakaran.

Dengan mencermati siklus bencana karhutla di Indonesia, karhutla paling banyak terjadi pada musim kemarau. Pun karhutla juga penyumbang terbesar kerusakan dan ancaman terbesar disebabkan penebangan liar, alih fungsi hutan jadi perkebunan, perumahan, industri, transportasi, lahan pembangkit listrik dan bangunan-bangunan yang lain, serta eksploitasi hutan.

Oleh karena itu, tindakan mengecek, antisipasi, dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran adalah bentuk usaha yang bisa dilakukan. Namun, hal itu tidak cukup mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Apalagi hukuman bagi pelaku yang sengaja membakar hutan, tidak menghadirkan rasa jera sebagaimana tercantum pada Pasal 78 Ayat UU 41 Tahun 1999 dengan pidana 15 tahun atau denda Rp5 milliar, mengingat UU kita masih saja tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang berarti hukum pun milik para kapital.

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi yang termuat di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030 dengan target nol karhutla yang tampaknya akan sulit untuk diwujudkan. Butuh keseriusan dalam menyelesaikan masalah karhutla. Bukti keseriusan pemerintah sebenarnya adalah dengan kembali kepada sistem Islam. Islam mempunyai aturan yang menjadi prinsip dalam mengelola hutan dan lahan, sekaligus mengatasi masalah yang diakibatkan oleh bencana lainnya. Setidaknya ada tiga aturan yang akan diterapkan, antara lain:

Pertama, status kepemilikan hutan adalah milik umum, maka haram untuk diperjualbelikan, apalagi hutan adalah paru-paru dunia.

Kedua, negara bertanggung jawab penuh terhadap kelestarian hutan dan juga lahan gambut, maka negara haram menjadi regulator yang berpihak pada kepentingan korporasi seperti perkebunan sawit.
Artinya hak pemanfaatan hutan ada di tangan negara yang ditujukan untuk kemaslahatan umat dan seluruh manusia.

Ketiga, Islam melarang bertindak membahayakan diri dan orang lain. Karhutla merupakan bencana, maka hatus senantiasa waspada dan tidak lalai agar tidak berakibat buruk. Sebagaimana sabda Nabi saw.,

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan maupun orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Islam memandang karhutla sebagai bentuk kezaliman yang terjadi pada sistem kapitalisme. Sistem ini dirancang untuk lebih menguntungkan para kapital daripada keselamatan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, selama negara ini masih memakai kapitalisme sabagai sistemnya, maka berbagai kezaliman akan terus terjadi. Hanya kembali kepada kehidupan Islam dalam naungan Khilafahlah yang akan meminimalisisasi kasus karhutla bahkan menghilangkannya. Sehingga, normalisasi fungsi ekologi dan hedrologi lahan gambut yang dibutuhkan akan tersedia dengan sempurna. Wallahu a’lam bishowab.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi