Pembangunan Di Rempang, Rakyatnya Harus Hengkang

Oleh: Ross A.R
Aktivis Dakwah Medan Johor

Beberapa waktu lalu kita di pertontonkan kejadian memilukan. Bagaimana tidak, antara aparat dan rakyat saling baku hantam. Kejadian tersebut di picu lantaran warga sekitaran pulau Rempang, Batam, kepulauan Riau (Kepri) melakukan aksi demonstrasi penolakan proyek Rempang ECO city yang merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintergrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Malaysia dan Singapura.

Aksi demonstrasi masyarakat Melayu tersebut berakhir ricuh. Bentrokanpun pecah. Massa mulai melemparkan batu, air mineral, besi, dan kayu ke arah petugas. Sedangkan polisi membalas lemparan itu dengan gas air mata dan semprotan dari water cannon. Kericuhan pecah usai masyarakat merasa permintaan tak diakomodir.(11/9)

Nampak sekali zalimnya para penguasa. Demi melindungi para oligarki, pemerintah tega melukai rakyatnya, saat menyampaikan aspirasi mereka. Pada hari Kamis 7 September 2023 lalu. Bentrokan tak dapat dihindari. Ada yang luka berat dan ringan. Seharusnya, pemimpin mampu melindungi rakyatnya, mendahulukan kepentingannya. Namun dalam sistem saat ini, rakyat terpinggirkan demi oligarki.

Seharusnya, pemerintah lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ironisnya, pemerintah malah menggusur masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, dan akan direlokasikan ke tempat yang tidak bisa menjamin kelangsungan hidup berikutnya. Masyarakat Rempang menolak relokasi karena tempat tinggal mereka memiliki nilai historis yang tinggi. Mereka juga sudah lama menjadi penduduk asli wilayah tersebut tanpa ada konflik. Sebelum akhirnya ada rencana pembangunan proyek pemerintah.

Berbeda dengan sistem Islam, sebagai contoh. Ketika Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan laporan dari seorang Yahudi, yang mengadukan rumahnya akan digusur oleh gubernur Mesir yaitu Amr bin Ash, demi untuk pelebaran masjid.

Umar bin Khattab langsung mengirimkan pesan singkat dengan menggoreskan pedang pada sepotong tulang, yang memberikan isyarat pada gubernur Mesir agar tidak berbuat dzalim. Akan dipenggal jika tetap melakukan penggusuran. Khalifah Umar berpikir bijak lagi adil, karena lebih menghargai perasaan rakyatnya walaupun non muslim.

Sebagai penguasa, harusnya mengambil kebijakan seperti itu, urusan rakyat menjadi prioritas. Bukan malah mengorbankan rakyat untuk kepentingan para cukong.

Wallahu’alam bis shawab.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi