Oleh. Dewi Sartika (Kontributor MazayaPost.com/Pegiat Opini)
Banjir kembali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menelan korban jiwa dan mengharuskan warga mengungsi karena lahan tempat tinggal dan usaha mereka terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Riau mencatat sedikitnya 6.000 orang dari sejumlah daerah, lahan, dan tempat usaha mereka terdampak banjir yang merendam sejak beberapa Pekan lalu. Jumlah korban banjir di Provinsi Riau terus bertambah BPPD mencatat jumlah pengungsi terbanyak adalah warga Kabupaten Rokan Hilir mencapai 3.992 orang, karena rumahnya mereka terendam banjir (CNNIndonesia.com, 13/1/2024).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Riau mencatat terjadi 4.940 bencana sepanjang 2023, ini mengalami kenaikan dibanding 2022. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dari 35 negara di dunia yang berpotensi resiko bencana paling tinggi. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menjelaskan kejadian bencana dominasi oleh kebakaran hutan, lahan karhutla, serta cuaca ekstrem. Suharyanto merinci ada 1.802 karhuttla, 1.170 bencana banjir, 55 cuaca ekstrem, 579 tanah longsor, 168 kekeringan, 31 gelombang panas dan abrasi, 31 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi (CNNIndonesia.com, 12/1/2024).
Sementara itu, catatan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Sumatra menyebutkan, Riau mengalami deforestasi hutan hingga 20,698 hektar sepanjang 2023 direktur eksekutif WALHI, Riau Boy Jerry Event menyebutkan angka deforestasi itu lebih luas dari rata-rata per tahun dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2023, hutan alam di Riau Hanya menyisakan 1,377,884 hektar, setidaknya kurang lebih 57% daratan Riau telah dikuasai investasi (CNNIndonesia.com, 12/1/2024).
Bencana alam memang bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala yang mana manusia tidak bisa untuk menghindarinya. Namun, bila mencermati fakta di atas bahwa bencana yang terjadi berulang setiap tahunnya tentu ada faktor penyebabnya yakni tangan manusia. Bencana banjir yang terjadi di negeri ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi bangsa bahwasanya ada kesalahan tata kelola lingkungan dan alam yang dilakukan oleh manusia. Seperti halnya banjir yang terjadi di Kepulauan Riau dan di berbagai wilayah di Indonesia erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara matang, adanya alih fungsi lahan yang awalnya menjadi area resapan air ketika terjadi hujan deras, beralih fungsi menjadi tempat pembangunan gedung-gedung pertokoan, infrastruktur, lahan kebun sawit, tempat-tempat wisata yang mengakibatkan hilangnya ruang terbuka hijau di daerah resapan air.
Pun juga, banjir tahunan yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari adanya penerapan sistem pembangunan ala kapitalis, di mana paradigma penguasa dalam sistem kapitalisme hanya berorientasi untung rugi dan manfaat Semata bukan untuk mengurusi rakyatnya. Sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan Pada pertumbuhan ekonomi telah memberi ruang seluas-luasnya bagi negara untuk berkolaborasi dengan korporasi, swasta, dan asing untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Penerapan kebijakan dan aturan negara berpihak pada pengusaha semata. Maka, tak heran jika para pengusaha dengan mudahnya mendirikan bangunan pertokoan, tempat wisata, perumahan, dan lain-lain di tempat area terbuka hijau dan pemukiman padat penduduk serta tempat resapan air.
Sementara di sisi lain, pembangunan yang dilakukan tidak didukung dengan faktor penunjangnya baik bagi lingkungan dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Kebebasan dalam sistem kapitalis menjadikan penguasa memberi keleluasaan bagi pengusaha untuk mengelola dan menguasai kekayaan alam tanpa memperdulikan lingkungan sekitar.
Inilah sisi buruk sistem kapitalisme dengan model pembangunan yang mengutamakan keuntungan segelintir orang dan mengabaikan lingkungan. Model pembangunan semacam ini tidak akan kita dapati dalam penerapan sistem Islam. Dalam sistem Islam, penguasa akan menjalankan kebijakan berdasarkan aturan sang pencipta, kebijakan pembangunan dalam sistem Islam bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan umat bukan acuan pada materi.
Pembangunan infrastrukturnya bukan karena hawa nafsu, namun semata-mata demi kepentingan dan memudahkan urusan umat. Oleh karenanya, pembangunan apapun yang dilakukan oleh negara selalu didukung dengan faktor penunjang bagi lingkungan sekitar dan dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya bukan menyerahkan kepada asing atau pengusaha. Negara juga akan memikirkan secara matang proyek pembangunan yang dilakukan Apakah berdampak baik atau justru berdampak buruk bagi rakyat.
Dengan demikian, tampak jelas bahwa bencana dan kerusakan yang terjadi bukan semata-mata qadha dari Allah melainkan dari ulah manusia itu sendiri. Allah Swt. berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum: 41)
Seyogianya, para penguasa saat ini untuk segera bermuhasabah diri, menoleh ke belakang betapa banyak kemaksiatan dan kerusakan yang telah dilakukan dengan penerapan sistem batil yang membawa kesengsaraan bagi rakyat. Sudah saatnya kembali ke jalan yang benar yakni dengan menerapkan sistem Islam yang berasal dari Allah subhanahu wa ta’ala, agar keberkahan menyelimuti negeri ini. Wallahu a’lam bishawwab.
