Pajak Naik, Buah dari Sistem Kapitalisme

Ummu Hana
Bogor

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak menurun hingga akhir April 2024 senilai Rp624,19 triliun. Capaian tersebut setara dengan 31,38% dari target APBN 2024 senilai Rp1.989 triliun. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perkembangan penerimaan pajak secara nominal bertambah, terutama seiring dengan periode penyampaian SPT Tahunan 2023. Namun penerimaan pajak ini masih mengalami  kontraksi atau minus sebesar 9,29% tahun ini, karena April SPT korporasi mengumpulkan Rp624 triliun akumulasi (27/5/2024).

Tujuan pemerintah menarik pajak dari masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan kemakmuran rakyat. Fakta kondisi saat ini, pajak sangat memberatkan beban rakyat. Kenaikan pajak ini menurut laporan menteri keuangan, disebabkan penerimaan pajak anjlok pada Maret 2024. Total penerimaan pajak maret 2024 hanya sebesar 393,9 triliun, turun 8% dari penerimaan pajak di beberapa indutri manufaktur hingga pertambangan. Hal ini menggambarkan perekonomian domestik yang terdampak tekanan ekonomi global.

Pajak merupakan instrumen pertama yang mengadopsi sistem kapitalisme, sebab dalam sistem kapitaliame pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap bisa membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Sistem ekonomi kapitalisme sangatlah lemah, menjadikan pajak sebagai pemasukan utama. Sistem ini jelas membebankan rakyat, meski rakyat dikelabui dengan bebagai macam slogan-slogan seperti ‘warga yang baik adalah warga yang taat pajak’, agar terus-menerus membayar pajak. Alhasil, beban rakyat makin berat dan makin menjerit dengan keadaan yang pasrah.

Sangatlah berbeda dengan tata kelola sumber pemasukan negara yang diatur oleh sistem ekonomi Islam, sistem keuangan negara Islam adalah berbasis Baitul Mal yang memiliki tiga pos pemasukan.

Yang pertama, pos kepemilikan negara bersumber dari harta fai dan khoroj yang meliputi, ghonimah, anfal, fai, khoroj, sistem tanah, dan jizyah. Jenis harta tersebut termasuk pemasukan tetap negara. Adapun pemasukan tidak tetap negara dari pos kepemilikan negara adalah dhoribah (sejenis pajak).

Kedua, pos pemasukan negara Islam adalah pos kepemilikan umum yang bersumber dari harta pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam), seperti minyak, gas bumi, listrik, perairan hutan, dll. Bagian kepemilikan umum dibuat tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainya.

Ketiga, pos zakat yang bersumber dari zakat fitrah atau zakat lainnya dari kaum muslim. Seperti zakat uang dan perdagangan, pos ini juga menampung harta sedekah, infaq, wakaf dari kaum muslim. Khusu zakat didistribusikan hanya kepada 8 ashnaf.

Islam memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat, yaitu dengan pemberian jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Jaminan sosial ini begitu indah yang tiada bandinganya. Di dalam sistem Islam, khalifah menerapkan kebijakan dhoribah sebagai pemberdayaan pungutan kepada warga negara muslim dan hanya orang-orang kaya saja, dan tidak kepada kafir dzimmi. Hanya dilakukan ketika ada kebutuhan umum mendesak, ketika kas negara atau baitul maal menipis. Sementara negara harus membiayai kebutuhan yang sangat genting dan tidak dipenuhi akan menimbulkan dhoror atau bahaya, misalnya terjadi bencana alam, kebutuhan infrastruktur di daerah pelosok, pembiayaan jihad. Sehinga sangat jelas kedudukan dhoribah atau semisal pajak dalam sistem ekonomi Islam.

Sangat jauh berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang menjadi sumber utama pemasukan kas negara. Hanya saja akonsep baitul maal bisa terwujud dan memberikan keberkahan bagi keuangan negara, jika sistemnya baik dan benar. Hanya Daulah Khilafahlah satu-satunya negara yang menerapkan hukum Islam secara sempurna termasuk sistem ekonomi Islam. Pemimpin dalam Islam bagaikan seorang pengembala yang harus benar-benar meriayah (mengurusi) urusan rakyatnya dengan penuh tangung jawab. Semua dilakukan karena adanya keimanan dan ketakwaan kepada Al-Khalik (Sang Pencipta) Allah Swt.  Wallahu a’lam bishshowab.

 

 

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi