Ormas Boleh Kelola Tambang, Polemik Kekuasaan Kian Panjang

Oleh. Ledy Ummu Zaid
(Kontributor MazayaPost.com)

Seperti yang kita ketahui, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di negeri ini tentu tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk keberhasilan pengelolaan SDA dalam negeri. Jangan sampai salah pengelolaan malah sebaliknya menambah benang ruwet dalam pengelolaan SDA yang ada selama ini. Tak terkecuali dalam sektor pertambangan, misalnya.

Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menyetujui Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan untuk turut serta mengelola tambang. Dilansir dari laman bbc.com (1/6/2024), Presiden Jokowi telah menandatangani aturan yang mengizinkan ormas keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Hal tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang berlaku mulai 30 Mei 2024. Adapun soal izin tambang bagi ormas keagamaan ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasalnya di dalam UU tersebut, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika BUMN dan BUMD tidak berminat, maka penawaran dapat diberikan kepada swasta melalui proses lelang. Oleh karena itu, berdasarkan pada UU Minerba, ormas keagamaan tidak termasuk sebagai pihak yang dapat menerima penawaran prioritas.

Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak ormas keagamaan sendiri? Dilansir dari laman cnnindonesia.com (01/06/2024), Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan langkah Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang adalah sebuah terobosan. Adapun Ketua PP Muhammadiyah tersebut mengatakan adanya kebijakan pengelolaan tambang bersama ini menjadikan ormas keagamaan mudah memperoleh sumber pendapatan baru untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Satu hal yang perlu digaribawahi adalah badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilarang bekerjasama dengan Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) sebelumnya dan/atau afiliasinya.

Makin tampaklah bahwa kebijakan ini tidak tepat dan efektif, bahkan sangat berbahaya. Bagaimana bisa ormas keagamaan yang pada dasarnya bertugas mengontrol akidah umat dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar, malah dialih fungsikan untuk mengurus tambang? Bukan hanya akidah umat yang terancam, tetapi kesejahteraan rakyat juga bisa terancam. Bagaimana tidak, ormas keagamaan yang berbasis nilai-nilai spiritual akan bergeser pada nilai-nilai material belaka. Tidak menutup kemungkinan ormas keagamaan akan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertakwa di kemudian hari, jika orientasinya sudah berubah, yaitu mencari keuntungan saja.  Kemudian, dalam pelaksanaannya, ormas keagamaan tentu akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang dapat membantu mereka dalam mengelola tambang. Dalam hal ini, para kapitalis baik dari lokal sendiri maupun asing tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Ketidaksinkronan kebijakan baru pemerintah ini sebenarnya menjadi pemandangan yang lazim dalam sistem kapitalisme hari ini. Ormas yang seharusnya memiliki tupoksi yang berbeda dengan perusahaan tambang akan mengalami disorientasi dan disfungsi kelembagaan. Ketika negara dengan bebas atau secara liberalisasi memberi ruang kepada pemilik modal, yaitu pihak swasta untuk mengelola SDA, maka dapat dipastikan mereka akan memperkaya diri dan mengesampingkan kepentingan rakyat. Itulah ciri khas sistem kapitalisme yang ramah dengan para kapitalis atau pemilik modal, namun sebaliknya acuh kepada rakyat kecil.

Miris, umat muslim dalam negeri pun tak lepas dari ujian kepemimpinan yang ada saat ini. Di tengah persoalan mahalnya bahan pokok, datanglah persoalan baru terkait pengelolaan SDA yang kurang tepat ini. Padahal seperti yang kita ketahui, lahan bekas tambang saja sudah sering memakan banyak korban dan sangat berdampak pada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, apa jadinya jika tambang terus dikeruk dan tidak dikelola semestinya untuk kemaslahatan umat?

Dalam sistem Islam, tambang adalah bagian dari SDA yang termasuk ke dalam kepemilikan umum. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Jadi, pengelolaan SDA seharusnya memang dilakukan oleh negara secara independen, bahkan tidak boleh ada campur tangan swasta maupun asing, tetapi hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat. Pengelolaan tambang oleh negara tersebut tentu akan menguntungkan negara dan mensejahterakan rakyat. Ketika pemasukan negara melalui baitul maal berjalan dengan baik, maka negara tidak segan menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk rakyatnya, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Kemudian, dalam bidang hukum, negara atau daulah Islam pasti akan tegas memberi sanksi kepada siapa saja pihak yang bersalah atau melakukan kemaksiatan bahkan kezaliman yang merugikan orang lain.

Di sisi lain, keberadaan ormas keagamaan dalam daulah Islam tentu akan fokus pada pengembangan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri dan luar negeri. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

Adapun dakwah Islam sebenarnya adalah kewajiban setiap muslim, terlebih lagi bagi mereka yang termasuk ke dalam anggota ormas keagamaan. Maka sudah seharusnya mereka berada di garda terdepan dalam menjaga akidah umat dan bersinergi melaksanakan perintah amar makruf nahi munkar di tengah-tengah umat. Namun sayangnya, apa yang terjadi hari ini, di mana ormas keagamaan diizinkan mengelola SDA yang ada, menjadi bukti persoalan salah kebijakan yang diambil oleh negara. Ormas diperbolehkan kelola tambang, tentu menambah polemik kekuasaan kian panjang. Oleh karena itu, kaum muslim sudah seharusnya merindukan dan memperjuangkan kehidupan yang sejahtera dalam naungan Khilafah islamiyah atau sistem Islam seperti pada zaman kenabian. Wallahu a’lam bishshowab.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi