Ngotot Kontestasi Saat Rakyat Tersakiti, Bukti Rezim Minim Empati?

Oleh. Firda Umayah

Sinyal untuk bisa bekerja sama dalam pemilihan presiden 2024 secara terbuka disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani pada Minggu (4/9/2022) kemarin (kompas.com/05/09/2022).

Kunjungan yang dilakukan oleh Puan terjadi pasca kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Di saat rakyat sedang kesusahan dalam menghadapi dampak kenaikan BBM, para petinggi negara malah sibuk untuk mencari pasangan kontestasi yang akan digandeng pada pemilu 2024 kelak.

Sungguh sangat disayangkan. Dimanakah empati para petinggi negara terhadap rakyat? Tidakkah mereka memikirkan nasib rakyat yang semakin menderita akibat kebijakan yang tak pro rakyat?

Terkikisnya rasa empati para petinggi negara merupakan imbas dari penerapan sistem pemerintahan sekularisme. Dimana tolok ukur perbuatan dinilai dari materi dan sejauh mana keuntungan materi dapat diperoleh. Akibatnya, hubungan yang terjadi antara penguasa dengan rakyat tidak seperti hubungan layaknya orang tua yang mengasuh anak-anaknya. Namun seperti hubungan antara pengusaha dengan rekan bisnisnya. Dimana pengusaha berusaha mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil jualnya dengan rekan bisnis yang tak lain adalah rakyatnya sendiri.

Lihat saja, betapa minimnya kepengurusan penguasa terhadap rakyatnya. Hingga rakyat harus berjuang sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tak ada jaminan untuk memperoleh kebutuhan pokok. Bahkan saat abdi negara sudah menjadi pensiun, negara hendak mengkalkulasi kembali tunjangan pensiun yang merupakan hak dari pensiun tersebut.

Sungguh, sistem pemerintahan demokrasi telah mencabik hati rakyat. Rakyat hanya dijadikan objek untuk melanggengkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum (pemilu). Rakyat didekati dan dibujuk dengan janji-janji manis menjelang pemilu. Namun, akan diabaikan jeritannya ketika pemilu telah usai.

Sistem sekularisme dengan sistem pemerintahan demokrasi sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena sarat akan perselisihan dan pertingkaian. Lebih dari itu, sistem ini tidak sesuai dengan fitrah manusia yang selalu mendambakan kebahagiaan dan ketenangan hidup.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan didalam Islam. Islam memandang bahwa penguasa merupakan pengurus atau segala urusan rakyatnya. Dimana penguasa harus mengurus sesuai dengan apa yang telah Allah Swt. perintahkan. Lalu bagaimana gambaran sistem pemerintahan Islam?

Penerapan sistem pemerintahan Islam dan juga penerapan Islam secara kaffah dapat dilihat dari Sirah Nabawiyah. Sebagaimana Rasulullah saw. memimpin Madinah pasca hijrahnya beliau beserta para sahabat. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Swt., “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Sudah saatnya masyarakat khususnya umat Islam beralih kepada sistem pemerintahan Islam. Sebuah sistem yang berasal dari Allah Swt., Pencipta dan Pengatur seluruh alam semesta. Islam bukan hanya sebagai agama spiritual belaka. Namun, Islam merupakan sebuah sistem kehidupan yang kompleks yang akan mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Karena Islam merupakan sebuah ideologi shohih (benar) yang berdasarkan wahyu Ilahi.

Allah Swt., berfirman, “Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (QS. Al-Maidah: 3)

Dibaca

 38 total views,  2 views today

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Artikel Terbaru

Konsultasi