Rahmawati (Ibu Peduli Negeri)
Maraknya judi online saat ini menyasar semua lapisan masyarakat. Tak hanya warga biasa, praktik judi online pun kini sudah merambah ke kalangan wakil rakyat. Terungkap lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terlibat judi online atau daring.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ivan menyebutkan, angka yang dipotret PPATK itu terdiri dari legislator yang duduk di DPR dan DPRD. Begitupun mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR maupun DPRD. Jumlah uang dan transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD tersebut sangat fantastis yaitu mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran hingga 25 miliar rupiah (28/6/2024).
Sungguh memalukan fakta wakil rakyat justru terlibat judi online. Padahal, sebagian masyarakat berharap wakil rakyat bisa menghentikan judi online, namun nyatanya mereka sendiri juga pelaku. Realitas ini jelas mencerminkan betapa buruknya kualitas wakil rakyat mulai dari integritas yang lemah tidak amanah dan kredibilitas yang rendah. Di sisi lain, banyaknya wakil rakyat yang terjebak judi online juga menggambarkan bahwa masalah ini bukan masalah individu melainkan sistem.
Masyarakat harus sadar mereka sedang diatur oleh sistem batil bernama kapitalisme. Sistem dari Barat ini meniscayakan orang-orang yang memiliki kekuasaan menjadi serakah, karena orientasi sistem kapitalisme adalah materi selama ada kesempatan meraup keuntungan besar kesempatan itu harus digunakan. Jadi, tidak mengherankan sekalipun para pejabat sudah digaji sangat tinggi dari uang rakyat mereka tetap terlibat judi online, ditambah lagi sistem demokrasi yang digunakan sebagai sistem pemerintahan oleh kapitalisme menjadikan anggota dewan hari ini lebih banyak melegalisasikan kepentingan penguasa dan oligarki.
Hal ini terbukti dengan undang-undang yang mereka rancang mereka bahas dan mereka sahkan sama sekali tidak berpihak pada masyarakat. Jadi, slogan wakil rakyat bekerja untuk rakyat hanyalah slogan omong kosong. Seperti inilah wakil rakyat dalam sistem demokrasi kapitalisme mereka direkrut tidak mengutamakan kredibilitas dan juga representasi masyarakat, alhasil para wakil rakyat tidak bekerja untuk mewakili rakyat, namun untuk kesenangan pribadi para korporat.
Hal tersebut sangat berbeda dengan keberadaan anggota wakil rakyat dalam sistem Islam. Dalam sejarah peradaban manusia, sepanjang Islam memimpin dunia Islam telah mampu melahirkan pemimpin gemilang. Wajibnya menerapkan aturan Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala dengan segala kesempurnaannya yang diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan umat.
Islam memandang, seorang pemimpin bertugas untuk mengurusi umat karena menjadi pemimpin adalah amanah dan tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga dengan kesadaran keimanan yang telah mendorong pemimpin berlaku adil bukan hanya kepada muslim akan tetapi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bishawab.
