Menakar Bonus Demografi: Mungkinkah Peluang Menjadi Ancaman?

Oleh. Afiyah Rasyad
(Aktivis Peduli Umat)

Indonesia digadang-gadang akan menagalami bonus demografi dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Dilansir situs Kominfo.go.id (27/6/2020), Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Sementara diketahui bahawa usia muda rentang 15-24 tahun amatlah banyak dalam populasi negeri ini. Hal ini kian menampakkan 10 hingga 20 tahun ke depan, negeri ini akan mengalami bonus demografi. Tentu jumlah populasi usia produktif ini tak boleh disia-siakan. Bonus demografi harus menjadi peluang bangkitnya pemikiran dan menuntun ke arah perubahan yang baik.

Sayang berjuta sayang, tampaknya bonus demografi tak melulu menjadi peluang, tetapi justru menjadi ancaman bagi penduduk usia produktif tersebut, terutama gen Z. Bisa dilihat potret kriminalitas milenial yang kian tinggi, kasus pengangguran yang tak kalah tinggi, hingga krisis adab yang akut. Sungguh, negeri ini akan menghadapi peluang dan ancaman yang sama besar dalam fenomena demografi.

Faktor-Faktor Penyebab Bonus Demografi Menjadi Sebuah Ancaman

Membahas demografi, tentu tak lepas dari pembahasan jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, karakter demografis, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari masa ke masa. Tak dimungkiri, bonus demografi sendiri dianggap sebagai peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Hanya saja peluang ini bisa berubah menjadi ancaman jika tidak diketahui sumber potensial dan tidak ada pengelolaan atas potensi tersebut dengan jalan yang tepat. Bonus demografi tentu akan menjadi sebuah ancaman karena beberapa faktor berikut:

Pertama, kurang siapnya pemerintah dalam menghadapi bonus demografi. Meski sudah diprediksi akan fenomena bonus demografi ini, nyatanya fenomena ini datang lebih awal. Kesiapan negara dalam menangkap peluang ini terkesan lamban. Salah satu rencana dalam menangkap peluang itu dengan meluaskan lapangan pekerjaan. Namun, rencana tersebut digagas ketika fenomena ini telah datang. Tampak fakta memilukan, sebuah video antrean panjang pelamar kerja di salah satu warung seblak yang diduga terjadi di Cimahi, Jawa Barat viral di media sosial. Tak hanya wanita para laki-laki pun ikut mencari peruntungan (suara.com, 22/5/2024).

Kedua, tidak ada edukasi di tengah masyarakat. Jelas, hal ini menjadi sebuah potret buram sepanjang masa. Lemahnya edukasi dan pembinaan di tengah masyarakat sudah menjadi rahasia umum. Edukasi ini dianggap hanya menjadi beban lembaga pendidikan, padahal sejatinya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan edukasi kehidupan bagi rakyatnya, termasuk apa saja peluang dan tantangan bonus demografi, bagaimana menyikapinya, dan langkah apa yang akan dilakukan agar fenomena ini mendatangkan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat kian jauh dari berpikir jernih dan serius, kebanyakan mereka akhirnya terjerat kehidupan kelam kriminalitas, kemiskinan, ataupun kebodohan.

Ketiga, ideologi kapitalisme yang mencengkeram negeri ini. Sudah lazim diketahui bahwa pandangan khas kapitalisme mendarah daging bagi mayoritas penduduk dunia, terutama para penguasa. Asas manfaat dengan tujuan mencari keuntungan materi menjadi ciri utama ideologi kapitalisme. Walhasil, bonus demografi di negara berkembang sekalipun hanya dipandang sebagai peluang bisnis bagi para oligarki dan penguasa yang menjadi pengusaha. Selain itu, akidah sekularisme yang memisahkan agama dari negara mutlak meniscayakan standar kebahagiaan duniawi adalah meraih harta, kesuksesan, dan jabatan tanpa mempedulikan halal dan haram. Tragisnya, hal ini menyeret para penduduk usia produktif hidup tanpa visi misi yang jelas.

Tiga faktor di atas cukup membuat fenomena bonus demografi menghadapi ancaman berat. Tentu berat pula bagi sebuah negara jika tak segara menghilangkan faktor-faktor pemicu ancaman tersebut.

Dampak Negatif Fenomena Bonus Demografi yang Tidak Dipersiapkan

Kemajuan suatu bangsa amat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Di samping faktor-faktor lain seperti sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, serta modal dan kestabilan politik, sumber daya manusia hakikatnya memiliki peran untuk mengelola semua komponen yang ada pada suatu negeri. Negeri ini memang masih menghadapi problem kualitas SDM yang berakibat pada rendahnya efisiensi dalam pembangunan.

Meskipun sejak lebih 10 tahun pemerintah menggelontorkan dana besar bagi pengembangan sektor pendidikan, nyatanya belum mampu mengangkat kualitas SDM secara merata hingga ke pelosok. Belum lagi terjadinya penumpukan SDM di wilayah perkotaan/ibu kota, sementara di wilayah lainnya masih terjadi kesenjangan menambah deret kegagalan dalam melangkap peluang fenomena bonus demografi ini. Padahal sejatinya,
pembangunan satu negara harus dibarengi dengan pemerataan SDM mumpuni untuk meraih dan merealisasikan cita-cita negara secara paripurna. Jika fenomena ini terus mengoleksi dan mewujudkan ancaman, maka akan membawa dampak negatif berikut:

Pertama, bertambahnya angka pengangguran dan penurunan tingkat produktivitas masyarakat dan negara. Hal ini bisa saja terjadi jika tidak tersedia lapangan kerja dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Hal ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat usia produktif, bahkan dirasakan SDM yang lulus S1. Persaingan dalam peluang kerja begitu ketat. Sehingga, pengangguran kian bertambah tiap tahunnya.

Kedua, tingginya angka kriminalitas. Tentu saja ada korelasi antara pengangguran dan kejahatan ekonomi bahkan sosial. Selain itu, kriminalitas akan makin tinggi jika bonus demografi tidak ditangani dengan tepat. Kurangnya edukasi dan gaya hidup kapitalisme akan makin mendorong penduduk usia produktif ringan dalam melakukan tindak kejahatan ekonomi maupun sosial.

Ketiga, taraf berpikir kian rendah. Bonus demografi yang tidak diiringi edukasi dan menyatu dengan ideologi kapitalis akan membonsai pemikiran penduduk usia produktif. Malas berpikir akan mendominasi kehidupan SDM yang sedang berada dalam fenomena ini. Walhasil, para SDM ini enggan melakukan aktivitas (mager), sementara cita-citanya ingin kaya dan hidup enak.

Keempat, kehilangan generasi. Dampak ini paling mengerikan. Tetapi, hal ini akan dirasakan jika fenomena bonus demografi dibiarkan atau ditangani dengan cara pandang kapitalisme. Jika kehidupan masyarakat sudah dipenuhi kriminalitas, kemiskinan, dan keengganan berpikir, bukan tidak mungkin negeri ini akan kehilangan satuatau bahkan dua generasinya.

Itu beberapa dampak negatif fenomena bonus demografi yang tak diarahkan dan dikelola dengan baik oleh para pemangku kebijakan. Banyaknya ancaman dan lahirnya dampak negatif ini justru akan menjauhkan peluang yang ada.

Strategi Menangkap Peluang Bonus Demogragi agar Meraih Keberkahan Hidup

Cara pandang ideologi kapitalisme jelas menimbulkan kerusakan demi kerusakan, termasuk dalam menangkap peluang bonus demografi. SDM memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hal ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi semata sebagaimana kapitalisme memandangnys. Lebih dari itu, negara yang memiliki visi politik dan bercita-cita menjadi mercusuar peradaban, perlu mempersiapkan SDM mumpuni dan tangguh akalnya agar dalam kancah internasional bisa bersaing dengan optimis dan menjadi negara terdepan. Hal ini pernah terjadi kurang lebih 14 abad, saat Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan melalui institusi negara (Khilafah).

Bonus demografi tak lepas dari pembahasan SDM unggul dan bermutu. Lantas bagaimana strategi Islam mengelola SDM untuk menjadi negara yang diperhitungkan di kancah dunia? Dalam sistem Khilafah, pemerintah wajib memberikan iklim yang kondusif bagi pembentukan karakter SDM yang mumpuni dan bertaji. Melalui sistem politik Islam, negara mengambil posisi sebagai pengurus dan perisai yang menyusun berbagai regulasi, serta mengelola berbagai organ struktural negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat (riayah syuunil ummah).

Oleh karena itu, Khilafah akan menempuh beberapa hal berikut dalam menangkap peluang bonus demografi dengan menyiapkan SDM dan mendistribusikannya di tengah-tengah masyarakat:

Pertama, menyelenggarakan sistem pendidikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mencetak SDM berkualitas sehingga menjadi bibit unggul di usia produktif. Penyelenggaraan sistem pendidikan ini didukung dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Tentu saja Khilafah tidak akan menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis, tidak akan dikomersialkan. Justru Khilafah akan memberikan pendidikan kepada setiap individu rakyatnya, baik secara formal melalui lembaga pendidikan ataupun nonformal melalui lembaga pemerintah lainnya. Sebab, pendidikan adalah salah satu kewajiban atas Khilafah untuk merealisasikannya.

Kurikulum dan asas pendidikan adalah akidah Islam. Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam (pola pikir dan pola sikap) islami. Sehingga, suasana keimanan dan kesadaran berpikir politis di tengah masyarakat akan terbangun. Amar makruf nahi mungkar sebagai kontrol masyarakat juga akan berjalan. Hal ini akan membawa atmosfer kesiapan SDM unggul, mumpuni nan berkualitas.

Kedua, Khilafah akan mengelola dan mendistribusikan SDM unggul nan berkualitas ke tengah-tengah masyarakat. karimah ini selanjutnya dikelola oleh negara sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi maupun hasil temuan mereka didistribusikan oleh negara secara merata sebagai upaya untuk memeratakan kesejahteraan warga negara. Negara akan terus menstimulus berbagai penemuan dan inovasi para intelektual dengan memberikan apresiasi yang besar atas karya mereka. Biaya penelitian dan lain-lain akan diberikan oleh negara. Betapa Islam telah membuktikannya, Khalifah Al-Ma’mun pernag memberi hadiah emas seberat timbangan buku yang dihasilkan kepada intelektual pada masa kekuasaannya.

Ketiga, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Khilafah akan mendorong laki-laki untuk bekerja sebagai wasilah memberikan nafkah pada istri, anak, dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Berbagai sektor pekerjaan akan dibuka bagi para qowwam ini. Misal di sektor pertanian, jika petani tidak ada modal maka Khilafah akan memodalinya, apakah dengan memberikan hadiah ataukah meminjami modal tanpa bunga. Khilafah juga akan menyerahkan tanah mati yang tidak digarap tuannya selama tiga tahun lebih kepada warga yang kompeten untuk mengelolanya. Khilafah tidak akan membiarkan para lelaki menjadi pengangguran. Sudah masyhur kisah Nabi yang membeli kapak dari seorang rakyat beliau. Saat itu, meski telah dibeli, beliau kemudian menyerahkan kembali kapaknya untuk dibuat modal usaha. Laki-laki itu tadi mencari kayu bakar dengan kakak tersebut dan menjualnya ke pasar.

Tiga langkah strategis ini insyaallah akan membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi kehidupan umat. Kondisi ini hanya akan terwujud dengan sistem Islam. Wallahu a’lam.

Dibaca

Loading

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terbaru

Konsultasi